Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.
Hingga akhir Juli 2025, program ini tercatat telah membiayai 137.015 unit rumah dengan total dana sebesar Rp17 triliun.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi luas antara pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor pembiayaan dan properti.
Penyaluran ini dilakukan melalui kemitraan dengan 38 bank penyalur dan melibatkan 6.896 pengembang yang membangun rumah subsidi di 10.321 lokasi, ujar Heru.
Melihat tingginya antusiasme masyarakat terhadap program ini, pemerintah memutuskan untuk menambah kuota KPR subsidi pada tahun 2025.
Heru menjelaskan bahwa target semula sebesar 220.000 unit kini ditingkatkan menjadi 350.000 unit.
Penyesuaian ini juga diiringi dengan dukungan anggaran yang memadai, yaitu sebesar Rp35,2 triliun, katanya.
Penambahan tersebut resmi tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 Tahun 2025 sebagai bentuk penguatan investasi pemerintah di sektor perumahan.
Heru juga menyoroti dampak nyata dari program ini dalam mengurangi angka backlog perumahan.
Ia menyebut, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), backlog kepemilikan rumah turun dari 12,71 juta unit pada 2021 menjadi 9,90 juta unit pada 2023.
Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menilai peningkatan kuota KPR subsidi sebagai langkah strategis yang tidak hanya berdampak pada akses hunian, tetapi juga membuka peluang kerja luas.
Satu rumah subsidi itu melibatkan lima pekerja. Dengan target 350.000 rumah, ada lebih dari 1,6 juta orang yang terlibat langsung dalam proses pembangunan, ungkapnya.
Ia juga menekankan efek ekonomi berantai dari program ini terhadap UMKM, sektor logistik, dan industri bahan bangunan.
Kontribusi signifikan juga ditunjukkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang hingga pertengahan 2025 telah menyalurkan 97 persen dari total KPR subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong pembiayaan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.
Peningkatan jumlah rumah subsidi yang disalurkan tidak hanya memperluas akses hunian terjangkau bagi MBR, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, ujar Hendy.
[edRW]
