JAKARTA – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penguatan kesehatan masyarakat terus dilakukan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan peningkatan layanan BPJS Kesehatan.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pemeriksaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Praktisi Kesehatan Masyarakat Health Collaborative Center (HCC), dr. Ray Wagiu Basrowi, mengatakan CKG menjadi bantalan perlindungan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tengah menyesuaikan pengeluaran rumah tangga. Menurut dia, pemeriksaan gratis dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatan sejak dini tanpa menambah beban biaya.
“Kalau biaya menjadi alasan untuk menunda pemeriksaan, manfaatkan CKG. Sudah gratis, sayang sekali jika tidak digunakan. Datanglah sebelum sakit, bukan setelah penyakit menimbulkan komplikasi,” kata Ray.
Ray menilai CKG penting untuk menjaring faktor risiko penyakit tidak menular yang kerap berkembang tanpa gejala. Hipertensi, diabetes, anemia, hingga gangguan fungsi organ dapat tidak disadari meski seseorang merasa sehat dan tetap beraktivitas normal.
Secara nasional, CKG telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Capaian tersebut menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan gratis sebagai langkah pencegahan dan deteksi dini penyakit.
Di DKI Jakarta, sebanyak 4.030.702 orang telah mengikuti CKG hingga akhir September 2026 atau mencapai 36,46 persen dari sasaran.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengatakan capaian itu telah melampaui target Triwulan III sebesar 36 persen.
“Hingga akhir September 2026, capaian CKG DKI Jakarta telah mencapai 4.030.702 orang atau 36,46 persen sehingga telah melampaui target Triwulan III sebesar 36 persen,” kata Ani.
Meski demikian, Pemprov DKI masih mengejar target cakupan 46 persen hingga akhir 2026.
“Target hingga akhir 2026 adalah 46 persen, sehingga masih perlu menjangkau sekitar 1,05 juta orang,” ujarnya.
Penguatan kesehatan juga dilakukan melalui perbaikan layanan BPJS Kesehatan. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan Presiden Prabowo meminta kualitas pelayanan BPJS ditingkatkan, termasuk dengan memperpendek waktu antrean.
“Harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antreannya bisa lebih pendek lagi,” ujar Budi.
Prabowo juga meminta rumah sakit tidak membedakan pasien BPJS dengan pasien umum. Langkah tersebut menegaskan komitmen pemerintah memperkuat akses, kualitas, dan kesetaraan layanan kesehatan bagi masyarakat.
