Oleh : Raditya Rahman )*
Rencana aksi besar-besaran pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR dan Istana Negara semakin mendapat sorotan publik. Ribuan buruh dari berbagai daerah disebut akan turun ke jalan membawa aspirasi mereka.
Namun, di tengah dinamika tersebut, penting bagi masyarakat untuk tetap mengedepankan kondusivitas serta tidak mudah terprovokasi narasi yang berpotensi memecah persatuan. Stabilitas nasional harus menjadi prioritas bersama, karena hanya dalam suasana yang damai pembangunan dapat berjalan optimal.
Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa jalur konstitusional selalu terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan DPR siap menerima perwakilan demonstran untuk masuk ke kompleks parlemen.
Mekanisme Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) disiapkan khusus untuk menampung keluhan publik. Melalui forum resmi tersebut, aspirasi buruh dapat disampaikan secara tertib tanpa perlu menimbulkan kegaduhan di jalanan.
Puan menekankan bahwa parlemen tidak hanya akan mendengarkan tuntutan buruh, tetapi juga siap membahas persoalan lain yang menjadi keresahan publik. Hal itu menunjukkan komitmen lembaga legislatif dalam menjaga jalur dialog yang sehat dan konstruktif.
Keterbukaan DPR untuk mendengar aspirasi langsung seharusnya menjadi ruang yang dimanfaatkan secara maksimal. Saluran resmi tersebut memberikan kesempatan agar semua suara dapat dicatat dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
Dengan begitu, aksi turun ke jalan yang berpotensi menimbulkan kericuhan sebenarnya dapat diminimalisir. Penyampaian pendapat secara elegan di ruang konstitusi jauh lebih efektif dibanding menciptakan kegaduhan yang merugikan banyak pihak.
Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional dengan menciptakan suasana harmonis. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak saling memprovokasi atau menyerang lembaga negara secara tendensius.
Menurutnya, penegakan hukum harus didukung sebagai bagian dari mekanisme negara yang sah. Aksi yang berujung ricuh justru bisa dimanfaatkan pihak-pihak dengan agenda pribadi untuk melemahkan persatuan bangsa.
Dede juga mengajak masyarakat untuk mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Ia menilai situasi saat ini adalah momentum untuk menunjukkan kedewasaan dalam bernegara.
Provokasi yang merusak citra lembaga negara tidak akan pernah menyelesaikan masalah, sebaliknya hanya akan memperdalam jurang perpecahan. Narasi yang membenturkan masyarakat dengan institusi negara tidak seharusnya diberi ruang. Pesan tersebut menjadi peringatan penting agar masyarakat tetap waspada terhadap pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh.
Ketua DPP Bidang Pemuda Aliansi Indonesia, Mohammad Jodi Husein, juga menyampaikan pandangan serupa. Ia menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban harus tetap dijaga. Seluruh warga diimbau untuk menghindari tindakan anarkis yang hanya akan merugikan diri sendiri.
Menurut Jodi, provokasi yang beredar di media sosial maupun lapangan dapat dengan cepat memicu kericuhan jika tidak disikapi dengan bijak. Aksi yang semula ditujukan untuk memperjuangkan hak justru bisa kehilangan legitimasi jika berujung pada kekerasan.
Jodi mengingatkan bahwa kericuhan dalam demonstrasi sering kali tidak menguntungkan siapapun. Buruh maupun masyarakat luas justru menjadi pihak yang paling dirugikan. Upaya memperjuangkan aspirasi seharusnya dilakukan secara konstitusional dan damai, agar tujuan yang diperjuangkan mendapat simpati publik dan perhatian pemerintah. Sebaliknya, jika aksi berubah menjadi anarkis, perjuangan itu akan kehilangan makna dan hanya meninggalkan luka.
Pernyataan dari berbagai pihak tersebut memperlihatkan bahwa jalur dialog terbuka lebar dan siap menampung aspirasi. Masyarakat tidak perlu terjebak dalam narasi provokatif yang menyesatkan.
Kondusivitas harus menjadi pijakan utama agar pembangunan tidak terhambat. Aksi demonstrasi memang dijamin oleh konstitusi, tetapi pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan aspek ketertiban umum dan kepentingan bangsa secara lebih luas.
Pengalaman di masa lalu menunjukkan bahwa provokasi sering kali hanya menciptakan kerugian besar. Ketika aksi berubah menjadi ricuh, tidak hanya fasilitas umum yang terdampak, melainkan juga roda perekonomian masyarakat kecil. Situasi tersebut harus menjadi pelajaran berharga agar masyarakat lebih selektif dalam menyikapi ajakan turun ke jalan.
Upaya menjaga persatuan bangsa bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Setiap individu berperan penting dalam menciptakan suasana yang aman dan damai. Dengan mengedepankan cara-cara konstitusional, aspirasi tetap bisa disampaikan tanpa harus mengorbankan stabilitas nasional.
Rencana aksi pada 28 Agustus seharusnya dijadikan momentum untuk memperlihatkan kedewasaan demokrasi. Jika aspirasi disalurkan melalui mekanisme resmi di DPR, suara buruh dapat diterima dengan baik tanpa harus menimbulkan keresahan. Dalam konteks inilah, penting bagi masyarakat untuk tidak mudah termakan isu liar yang beredar di media sosial maupun ruang publik.
Kondusivitas adalah modal besar dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Dengan menolak provokasi dan mengedepankan dialog, masyarakat dapat memastikan bahwa aspirasi didengar tanpa harus mengorbankan stabilitas negara. Tugas seluruh warga adalah menjaga persatuan dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan.
Pada akhirnya, keputusan ada di tangan masyarakat. Menjaga ketertiban dengan menyalurkan aspirasi secara konstitusional akan membawa dampak yang lebih konstruktif. Sebaliknya, terjebak dalam provokasi hanya akan melahirkan kerugian yang tidak diinginkan. Menjelang 28 Agustus, mari mengedepankan akal sehat, menjaga kondusivitas, dan memastikan bahwa demokrasi berjalan tanpa harus mencederai stabilitas nasional. (*)
)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute
