Oleh : Dirandra Falguni )*
Pasca pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Indonesia memasuki fase krusial dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Keberhasilan penyelenggaraan pesta demokrasi ini tidak hanya diukur dari proses pemungutan suara, tetapi juga dari kemampuan negara untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk Polri, TNI, dan masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan suasana damai pasca-Pilkada.
Polres Nunukan menjadi salah satu contoh keberhasilan aparat kepolisian dalam menjaga ketertiban pasca-Pilkada. Kapolres Nunukan, AKBP Bonifasius Rumbewas, melalui Kasubsipenmas Ipda Zainal Yusuf, menegaskan bahwa patroli intensif dilakukan di berbagai titik strategis di Kabupaten Nunukan. Pihaknya ingin memastikan bahwa situasi di Nunukan tetap aman dan terkendali, sehingga masyarakat dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari tanpa rasa khawatir.
Patroli ini melibatkan berbagai satuan, termasuk Sabhara dan Polsek-Polsek setempat, serta diiringi imbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga suasana damai dan tidak terprovokasi isu-isu yang meresahkan. Langkah proaktif ini menunjukkan kesigapan Polri dalam mengantisipasi potensi konflik yang bisa muncul pasca-Pilkada.
Peran strategis juga diemban oleh TNI Angkatan Udara (AU). Kepala Staf TNI AU, Marsekal Tonny, dalam apel khusus tahun baru 2025 di Mabesau, Jakarta, mengingatkan pentingnya persiapan pengamanan proses pelantikan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada Februari 2025. Pihaknya menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Hal ini termasuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pengamanan pelantikan kepala daerah baru.
Pengamanan ini merupakan kelanjutan dari upaya pengamanan yang telah dilakukan TNI selama tahun politik 2024, termasuk pengamanan pencoblosan dan distribusi logistik pemilu ke berbagai daerah. Tidak hanya itu, Tonny juga menyoroti pentingnya adaptasi dengan perkembangan teknologi untuk menghadapi ancaman keamanan modern, seperti keamanan siber dan teknologi alutsista canggih.
Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, memberikan apresiasi terhadap kinerja Polri dalam menjaga keamanan selama Pilkada 2024. Meskipun terdapat kritik terkait isu netralitas, hal ini tidak berdampak signifikan pada stabilitas keamanan Pilkada. Dari proses penetapan calon hingga penyelenggaraan Pilkada, keamanan dapat dikatakan berjalan dengan baik.
Lucius berharap Polri dapat terus meningkatkan profesionalisme dan menjaga netralitas di masa depan. Isu-isu lain tentu menjadi catatan yang harus dibenahi, baik oleh Polri sendiri maupun melalui regulasi yang lebih baik.
Polres Langkat turut serta dalam menjaga kondusifitas melalui patroli Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD). Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo, menyampaikan bahwa patroli ini difokuskan pada area-area rawan seperti pusat keramaian, kantor penyelenggara Pemilu, dan pemukiman warga.
Patroli ini bertujuan untuk mengantisipasi tindak kejahatan dan gangguan keamanan pasca-Pilkada. Kami juga mengimbau masyarakat untuk saling menghargai pendapat politik dan menciptakan suasana damai di lingkungan masing-masing. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Langkat.
Di DKI Jakarta, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Dinata mengapresiasi kinerja Polri dalam mengamankan tahapan Pemilu dan Pilkada. Berkat kerja keras jajaran Polda Metro Jaya, pelaksanaan Pilkada di Jakarta berlangsung aman dan kondusif. Bahkan, Jakarta yang termasuk dalam lima daerah rawan Pemilu menurut Indeks Kerawanan Pemilu dan Pilkada (IPKP) berhasil melewati proses demokrasi tanpa adanya pemungutan suara ulang (PSU) maupun sengketa hasil pemilihan.
Menurut Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Dody Wijaya, Jakarta termasuk salah satu dari 5 daerah yang rawan dalam Indeks Kerawanan Pemilu dan Pilkada (IPKP). Namun, koordinasi dan kolaborasi KPU Jakarta dengan Polri telah berhasil melaksanakan Pilkada nihil pemungutan suara ulang (Zero PSU) dan tanpa sengketa perselisihan hasil pemilihan.
Capaian ini menjadi bukti profesionalisme Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung masyarakat. Kolaborasi erat antara KPU dan Polri menjadi faktor kunci keberhasilan ini. Wahyu berharap di tahun 2025, Polri terus meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Keamanan nasional setelah Pilkada tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban telah berulang kali ditegaskan oleh berbagai pihak. Dalam konteks ini, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita palsu atau isu yang dapat merusak keharmonisan sosial.
Langkah-langkah yang diambil oleh Polres Nunukan, TNI AU, dan Polres Langkat menunjukkan bahwa pendekatan kolektif dan terkoordinasi sangat efektif dalam menjaga stabilitas. Dari patroli rutin hingga peningkatan kapasitas teknologi, semua upaya ini bertujuan untuk memastikan keamanan nasional tetap terjaga.
Upaya kolektif dalam menjaga keamanan nasional pasca-Pilkada Serentak 2024 membuktikan bahwa stabilitas tidak hanya bergantung pada satu institusi, tetapi merupakan hasil kerja sama antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan terus mengedepankan pendekatan preventif, teknologi modern, dan kolaborasi, Indonesia dapat menghadapi tantangan keamanan di masa depan. Semua pihak diharapkan tetap konsisten dalam menjaga stabilitas agar demokrasi yang sehat dan damai dapat terus terwujud.
)* Kontributor Beritakapuas.com
