PAPUA — Sejumlah tokoh Papua mengingatkan masyarakat agar mewaspadai narasi yang disampaikan kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), terutama menjelang rencana pelaksanaan upacara rekonsiliasi di Port Vila, Vanuatu, pada November 2026. Masyarakat diimbau tidak mudah terpengaruh informasi yang berpotensi memicu perbedaan dan mengganggu persatuan di Papua.
Rencana kegiatan tersebut dikaitkan dengan pertemuan International Parliament for West Papua (IPWP) dan disebut melibatkan sejumlah pihak di Vanuatu, antara lain Berghof Foundation, Pacific Conference of Churches, Malvatumauri National Council of Chiefs, serta Vanuatu National Council of Women. Pemerintah Vanuatu disebut akan menjadi tuan rumah agenda yang berkaitan dengan upaya menyatukan suara masyarakat West Papua.
Tokoh pemuda Papua Max Abner Ohee mengatakan masyarakat perlu mencermati setiap narasi mengenai Papua dan tidak serta-merta menganggap pandangan kelompok tertentu sebagai representasi seluruh masyarakat Papua. Ia menegaskan bahwa status Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki dasar hukum dan sejarah yang jelas.
“Papua adalah Indonesia, hal ini sudah sah dan final yang dinyatakan dalam Resolusi PBB No 25/24, bahwa Irian Barat dulu sekarang Papua dan Papua Barat sudah sah menjadi bagian dari NKRI, tidak bisa diganggu gugat,” ujar Max.
Menurut Max, masyarakat Papua memiliki kepentingan yang lebih luas, terutama terkait pembangunan, pendidikan, kesejahteraan, dan masa depan generasi muda. Karena itu, masyarakat perlu menyaring informasi secara cermat agar tidak mudah terbawa narasi yang dapat memengaruhi situasi sosial dan keamanan.
Tokoh Papua sekaligus Ondofolo Yanto Eluay turut menyoroti narasi mengenai isu hak asasi manusia yang berkembang terkait Papua. Ia menilai masyarakat perlu melihat persoalan tersebut secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah di Papua.
“Isu-isu Pelanggaran HAM di Papua merupakan propaganda yang dimainkan oleh kelompok ULMWP dan simpatisannya untuk membohongi rakyat Papua pada umumnya, faktanya pemerintah Indonesia melakukan pembangunan SDM, infrastruktur dan ekonomi di tanah Papua,” kata Yanto.
Yanto menilai pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, dan ekonomi merupakan bagian penting dalam memperkuat masa depan masyarakat Papua. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah menerima informasi tanpa mengetahui sumber serta konteks yang melatarbelakanginya.
Para tokoh tersebut berharap masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai narasi politik yang berkembang. Penguatan pendidikan, pembangunan, persatuan, serta kecermatan dalam menerima informasi dinilai penting untuk menjaga stabilitas dan memastikan masyarakat Papua dapat terus berfokus pada masa depan serta kesejahteraan generasi berikutnya.
