Oleh: Rani Harianja)*
Program swasembada energi mulai digerakkan secara serius oleh pemerintah demi memperkuat kemandirian nasional dan mengurangi beban anggaran negara. Ketergantungan terhadap energi impor selama ini telah menciptakan tekanan besar terhadap pembiayaan negara, baik melalui subsidi bahan bakar maupun biaya pembelian energi fosil dari luar negeri. Dengan inisiatif ini, potensi penghematan yang sangat signifikan telah dihitung dan ditargetkan dapat terwujud dalam waktu yang relatif singkat.
Penghematan anggaran negara diproyeksikan mencapai angka fantastis, yaitu hingga US$ 58 miliar per tahun atau setara Rp 938 triliun jika swasembada energi dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Pengurangan impor energi dan efisiensi subsidi akan menjadi dua faktor utama yang menyumbang terhadap besarnya penghematan tersebut. Oleh karena itu, langkah ini tidak hanya dilihat sebagai upaya teknis semata, tetapi juga sebagai strategi ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengatakan tentang pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai tulang punggung dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di desa-desa belum terlistriki, patut diapresiasi. Langkah ini mencerminkan semangat pemerataan dan keadilan sosial yang selama ini menjadi cita-cita pembangunan nasional. Ketika infrastruktur listrik konvensional sulit menjangkau wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), PLTS justru hadir sebagai solusi yang tepat, cepat, dan efisien.
Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan energi bersih dan terjangkau ke seluruh penjuru negeri. Dengan potensi energi surya yang melimpah di Indonesia, pemanfaatan PLTS bukan hanya realistis secara teknis, tetapi juga strategis secara ekonomi. Jangka waktu 4–5 tahun yang ditargetkan oleh Presiden untuk menerangi desa-desa tanpa listrik merupakan langkah yang ambisius namun sangat dibutuhkan, apalagi jika eksekusinya melibatkan sinergi antara negara, BUMN seperti PLN, dan pihak swasta.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, juga menegaskan dukungan penuh terhadap pemerintah dalam mewujudkan keadilan energi di wilayah 3T melalui PLTS merupakan langkah nyata yang layak diapresiasi. Ketika sebagian besar masyarakat di kota menikmati listrik 24 jam tanpa hambatan, jutaan warga di pelosok negeri masih hidup dalam kegelapan. Dalam konteks inilah, proyek PLTS menjadi lebih dari sekadar program teknis ia adalah bentuk keberpihakan negara kepada seluruh warganya tanpa terkecuali.
Data yang disampaikan mengenai 47 PLTS dengan kapasitas total 27,8 megawatt dan menjangkau lebih dari 5.000 rumah tangga di 11 provinsi menunjukkan bahwa realisasi di lapangan mulai menunjukkan hasil konkret. Langkah ini memberikan harapan baru bagi desa-desa yang selama ini terisolasi dari akses energi. Kehadiran listrik di satu desa berarti membuka akses ke pendidikan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang memadai, serta peluang ekonomi yang sebelumnya tertutup.
Pemerintah telah memulai langkah nyata dalam mewujudkan program ini melalui pembangunan infrastruktur energi domestik. Salah satunya adalah pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang dan kawasan industri energi baru di Halmahera Selatan. Fasilitas-fasilitas ini disiapkan untuk memperkuat transisi dari energi fosil menuju energi baru dan terbarukan yang bersumber dari dalam negeri. Keberadaan pabrik baterai juga dimanfaatkan untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik dan penyimpanan energi dari sumber terbarukan seperti tenaga surya dan biomassa.
Pernyataan Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, yang menyambut positif komitmen Presiden Prabowo dalam peresmian proyek energi terbarukan di Cepu menegaskan satu hal penting yaitu kemandirian energi kini bukan sekadar wacana teknokratis, melainkan telah menjadi agenda politik nasional. Ketika pimpinan lembaga tinggi negara secara terbuka mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), sinyal kuat diberikan bahwa dukungan terhadap transisi energi telah melintasi batas sektoral dan partai.
Fakta bahwa Indonesia masih bergantung pada impor energi, meskipun memiliki cadangan energi fosil dan terbarukan yang melimpah, menjadi ironi yang selama ini menggerus anggaran negara dan menurunkan daya saing ekonomi nasional. Ketergantungan ini juga membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia, sehingga pengembangan EBT menjadi jawaban yang tak bisa ditunda. Maka, pernyataan Eddy yang menyebut bahwa Indonesia tak hanya bisa mengurangi, tetapi juga menihilkan impor energi, bukanlah optimisme kosong, ia berakar pada realitas potensi yang selama ini belum dimaksimalkan.
Pemanfaatan tenaga surya dijadikan sebagai salah satu pilar utama dalam mencapai swasembada energi. Potensi yang dimiliki Indonesia sebagai negara tropis dimaksimalkan melalui pengembangan panel surya yang dapat dipasang di berbagai lokasi, mulai dari atap rumah hingga kawasan industri. Daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau jaringan listrik kini dapat dijangkau melalui solusi tenaga surya yang efisien dan bersih. Sistem ini dipadukan dengan baterai sebagai penyimpan daya, sehingga mampu menjamin ketersediaan listrik yang stabil tanpa perlu infrastruktur distribusi yang mahal.
Target pencapaian swasembada energi dalam lima hingga tujuh tahun mendatang dipandang realistis oleh pemerintah. Optimisme ini didasarkan pada kesiapan sumber daya alam, kemajuan teknologi, serta arah kebijakan yang konsisten. Transformasi ini juga diyakini akan menciptakan peluang kerja baru dalam jumlah besar di sektor energi bersih, mulai dari produksi hingga pemeliharaan infrastruktur.
Program ini tidak hanya menjawab kebutuhan energi nasional, tetapi juga melambangkan kedaulatan negara. Kemampuan dalam mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan akan menjadi warisan penting bagi generasi mendatang. Melalui swasembada energi, masa depan yang cerah dan mandiri dapat dibangun tanpa membebani anggaran negara.
)* Analis Strategi Ketahanan Energi Nasional
