Oleh: Dhita Karuniawati *)
Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional dengan memastikan ketersediaan stok beras yang mencukupi. Terbaru, pemerintah mencatat bahwa stok beras nasional telah mencapai angka 4 juta ton, suatu capaian yang menjadi indikator penting dalam upaya mewujudkan program swasembada pangan. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi simbol stabilitas pangan nasional, tetapi juga merupakan bukti nyata kerja keras lintas sektor dalam menjamin kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi secara berkelanjutan.
Ketahanan pangan telah menjadi salah satu agenda strategis nasional, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti krisis iklim, konflik geopolitik, serta gangguan rantai pasok internasional. Dalam konteks ini, ketersediaan beras sebagai makanan pokok utama mayoritas penduduk Indonesia menjadi krusial.
Pemerintah menyatakan bahwa swasembada pangan bukan sekadar slogan, melainkan tujuan konkret yang harus dicapai melalui penguatan produksi dalam negeri, pengelolaan stok yang baik, serta distribusi yang merata. Pencapaian stok beras sebesar 4 juta ton menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan beras nasional.
Untuk menjaga kemandirian pangan, pemerintah terus menggencarkan program peningkatan produksi beras nasional. Program ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan benih unggul, pupuk bersubsidi, pengembangan sistem irigasi, hingga pendampingan petani melalui penyuluhan teknologi pertanian modern.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan pencapaian bersejarah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang untuk pertama kalinya menembus angka empat juta ton sejak Indonesia merdeka.
Amran mengatakan, capaian ini menjadi bukti komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Ini adalah capaian yang belum pernah terjadi selama Indonesia merdeka. Stok empat juta ton bukan hanya angka statistik, tapi simbol kemandirian dan kesejahteraan petani.
Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras lintas sektor, mulai dari petani, penyuluh, hingga jajaran birokrasi. Lebih dari itu, capaian ini juga menjadi refleksi nyata dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas nasional.
Amran menjelaskan, keberhasilan stok CBP menembus empat juta ton tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada tiga pilar utama dalam strategi kebijakan pangan nasional yakni reformasi pupuk subsidi, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan penguatan regulasi strategis. Pemerintah menaikkan anggaran pupuk subsidi dari Rp28 triliun menjadi Rp46,8 triliun pada 2025. Alokasi pupuk mencakup 9,55 juta ton untuk sembilan komoditas strategis, termasuk padi dan jagung.
Untuk menjamin keuntungan petani, pemerintah menaikkan HPP gabah menjadi Rp6.500/kg dan jagung menjadi Rp5.500/kg. Kebijakan ini juga diikuti penghapusan sistem rafaksi yang kerap merugikan petani.
Pemerintah menerbitkan dua peraturan penting, yakni Perpres No. 192 Tahun 2024: mengatur reformasi kelembagaan Kementan untuk mendukung pertanian presisi dan digitalisasi rantai pasok. Perpres No. 6 Tahun 2025: memperketat tata kelola pupuk subsidi mulai dari e-RDKK hingga pelaporan distribusi. Menurut Amran, kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya memperkuat produksi pangan, tetapi juga membangun sistem pertanian yang lebih tangguh menghadapi tantangan iklim, fluktuasi harga, dan dinamika global.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menyatakan swasembada pangan adalah cita-cita yang harus dicapai oleh seluruh daerah. Ia menegaskan, kemandirian pangan merupakan kunci kemerdekaan sejati bangsa. Presiden juga menyoroti pentingnya menjaga harga yang adil bagi petani dan mengapresiasi semua pihak yang telah menjaga ketersediaan serta keterjangkauan pangan.
Pemerintah menargetkan untuk benar-benar mandiri dalam penyediaan pangan pokok nasional pada masa mendatang. Swasembada pangan bukan sekadar memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, tetapi juga membuka peluang ekspor jika produksi melampaui permintaan domestik.
Upaya ini pun didukung oleh pembentukan lumbung pangan (food estate) di beberapa wilayah seperti Kalimantan Tengah, Papua, dan Sumatera Utara. Lumbung pangan ini difokuskan pada pengembangan skala besar dengan pendekatan modernisasi pertanian, efisiensi produksi, dan keberlanjutan lingkungan. Langkah ini menjadi strategi jangka panjang pemerintah agar Indonesia tidak bergantung pada impor beras, yang membuat anggaran negara rentan terhadap fluktuasi harga global dan tekanan geopolitik.
Di tengah keberhasilan peningkatan stok beras, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk tetap bijak dalam mengonsumsi dan menyimpan bahan pangan. Sikap konsumtif dan pembelian berlebihan di masa krisis dapat mengganggu distribusi dan memicu kelangkaan di lapangan. Stok beras nasional yang telah mencapai 4 juta ton menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan ketahanan pangan Indonesia. Ini merupakan hasil kerja sama yang solid antara pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan di sektor pangan.
Keberhasilan ini tidak hanya menjamin stabilitas harga dan pasokan pangan saat ini, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh menuju swasembada pangan sejati. Dengan dukungan regulasi yang tepat, pengawasan distribusi yang ketat, serta partisipasi aktif masyarakat, Indonesia diyakini mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Komitmen pemerintah dalam membangun kemandirian pangan bukanlah isapan jempol. Keberadaan 4 juta ton beras sebagai cadangan nasional adalah wujud nyata bahwa negara hadir dan siap melindungi rakyatnya dari ancaman krisis pangan hari ini, esok, dan seterusnya.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
