Oleh: Cahyo Widjaya)*
Pemberian stimulus ekonomi yang dilakukan pemerintah terbukti berdampak positif terhadap perubahan perilaku keuangan masyarakat, khususnya dalam hal menabung. Data terbaru menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi serta bantuan langsung yang diterima mendorong rumah tangga berpenghasilan rendah untuk mulai menyisihkan penghasilannya. Momentum ini harus dijaga dan didorong terus agar menjadi pola kebiasaan yang lebih mapan di masa depan.
Indeks Menabung Konsumen atau IMK yang dirilis Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Juni 2025 mengindikasikan tren yang membaik. Angkanya berada di level 83,8 atau naik 4,8 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Penguatan ini ditopang oleh dua indikator utama, yakni Indeks Waktu Menabung yang meningkat menjadi 95,3 dan Indeks Intensitas Menabung yang melonjak ke angka 72,4.
Dua komponen ini mengindikasikan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki kecenderungan lebih kuat untuk menabung, tetapi juga mulai memperkuat komitmen dalam menjadikan menabung sebagai bagian dari rencana keuangan mereka.
Peningkatan signifikan dalam IMK terutama terlihat pada rumah tangga berpendapatan hingga Rp1,5 juta per bulan. Kategori ini mengalami lonjakan sebesar 14,7 poin secara bulanan. Sementara itu, rumah tangga dengan pendapatan antara Rp3 juta hingga Rp7 juta juga mencatatkan kenaikan sebesar 7,2 poin.
Namun demikian, kelompok rumah tangga berpendapatan menengah dengan rentang antara Rp1,5 juta hingga Rp3 juta justru mengalami sedikit pelemahan sebesar 1 poin. Ini mengindikasikan bahwa efek stimulus belum merata di semua segmen penghasilan menengah ke bawah.
Menurut Direktur Group Riset LPS, Seto Wardono, tren positif ini mencerminkan perbaikan dalam rencana dan intensitas menabung masyarakat. Ia mengaitkannya dengan sejumlah kebijakan pemerintah yang memberikan keringanan secara langsung terhadap pengeluaran rumah tangga.
Beberapa bentuk stimulus yang dikategorikan berdampak langsung antara lain diskon tarif transportasi selama libur sekolah, bantuan sosial tunai, dan subsidi upah. Ketiga program ini dinilai mampu memperkuat daya beli masyarakat dalam jangka pendek, sehingga memungkinkan sebagian penghasilan tetap dialokasikan untuk tabungan.
Menariknya, data Survei Konsumen dan Perekonomian LPS juga menunjukkan bahwa sekitar 73,3% responden mengaku pernah menabung. Persentase responden yang menyatakan tabungan mereka lebih kecil dari yang direncanakan juga menurun dari 56,7% di Mei menjadi 52,5% di Juni. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan pribadi seiring dengan pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
Seto Wardono juga menjelaskan bahwa beberapa faktor eksternal turut mempengaruhi penurunan IKK ini. Misalnya, kenaikan harga sembako, serapan tenaga kerja yang stagnan, serta harga pupuk yang relatif tinggi. Ditambah lagi, anomali iklim yang terjadi di sejumlah wilayah turut berimbas pada hasil panen, terutama tanaman holtikultura yang lebih rentan terhadap kelembaban tinggi.
Meski petani padi masih dapat mengandalkan pasokan air irigasi, kelompok tani tanaman hortikultura menghadapi tantangan yang lebih serius. Dengan adanya tekanan dari sektor pertanian ini, sebagian rumah tangga di pedesaan menghadapi ketidakpastian terhadap pendapatan mereka.
Meskipun demikian, bantuan sosial yang disalurkan pemerintah dinilai tetap mampu menjaga daya beli masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Selain itu, dukungan berupa perbaikan infrastruktur umum dan pemberian stimulus ekonomi menjelang periode libur sekolah juga memberikan pengaruh positif dalam menahan laju penurunan IKK agar tidak lebih dalam.
Dari sisi kebijakan pangan, langkah pemerintah dalam menyalurkan bantuan beras kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas daya beli. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa anggaran belanja tambahan untuk bantuan ini sudah diterima dan penyalurannya akan dimulai bulan Juli. Program bantuan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mempertahankan konsumsi rumah tangga dan menstabilkan harga pangan pokok di tengah gejolak harga pasar.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga menerima laporan dari sejumlah instansi terkait mengenai perkembangan stimulus ekonomi. Salah satu yang disoroti adalah implementasi diskon transportasi yang masih akan berlanjut hingga anak-anak kembali masuk sekolah.
Di samping itu, penyaluran subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta juga sudah mencakup 11,46 juta dari target 17,3 juta pekerja. Program ini diharapkan selesai dalam waktu dekat, seiring dengan pencairan anggaran tambahan.
Kebijakan tambahan lainnya, seperti diskon 50 persen iuran jaminan kecelakaan kerja, juga telah terealisasi sebagian. Meskipun beberapa program stimulus baru bisa digulirkan mulai bulan Juli karena persoalan administrasi anggaran, pemerintah tetap menunjukkan komitmennya dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.
Arief Prasetyo Adi selaku Kepala Badan Pangan Nasional menekankan bahwa penyaluran bantuan pangan berupa beras akan dilaksanakan secara one shoot, yaitu dengan pengiriman langsung dalam satu waktu pada bulan Juli, masing-masing sebanyak 10 kilogram sebanyak dua kali ke berbagai wilayah. Fokus distribusi diarahkan ke wilayah-wilayah di Indonesia Timur yang selama ini lebih rawan dalam hal distribusi logistik pangan.
Keseluruhan data dan kebijakan ini menunjukkan bahwa stimulus ekonomi memiliki korelasi kuat terhadap perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam membentuk kembali budaya menabung yang sempat tergerus di masa pandemi. Ketika kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan kondisi riil lapangan dan menargetkan kelompok yang benar-benar membutuhkan, dampaknya bukan hanya terasa dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan fondasi ekonomi rumah tangga yang lebih kokoh.
)* Peneliti Ekonomi Kerakyatan – Institut Ekonomi Nusantara
[edRW]










![Jakarta – Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam posisinya sebagai kepala negara menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Presiden dinilai sangat menghormati proses demokrasi di daerah. Pemerintah terus berupaya agar Pilkada 2024 nanti dapat berjalan denan aman damai dan adil.
Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Budi Gunawan.
“Prabowo sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara tetap netral,” kata Budi.
Terkait kunjungan pasangan Luthfi-Yasin, Budi menyatakan hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam konteks keprotokolan. Prabowo, selaku tuan rumah tentu menerima kunjungan Luthfi-Yasin. Menurutnya, jika calon lain berkunjung, tentu Prabowo juga akan menerimanya.
"Namanya tamu nggak mungkin (nggak) diterima ya. Mungkin calon lain kalau datang pasti beliau terima," jelasnya.
Budi juga menambahkan bahwa setiap calon wajar mencari dukungan untuk meningkatkan elektabilitas mereka.
“Ya setiap calon ini ingin mencari hal yang bisa mendongkrak elektoral. Tamu datang, mungkin beliau harus bicara seperti itu. Saya rasa yang lain boleh saja kalau minta waktu beliau," tutur Budi Gunawan.
“Pemerintah, akan terus mengingatkan penyelenggara negara supaya terus netral agar pemilu berjalan dengan lancar,” kata Budi Gunawan.
Sikap Presiden Prabowo Subianto juga dinilai oleh akademisi tidak melakukan intervensi atau cawe-cawe politik ataupun bertentangan dengan hukum.
Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyatakan bahwa video dukungan yang disampaikan Prabowo Subianto bukan merupakan intervensi atau cawe-cawe politik dan tidak bertentangan dengan hukum.
Dirinya menilai bahwa yang disampaikan Prabowo terhadap Ahmad Lutfhi, adalah kapasitasnya sebagai Ketum Partai Gerindra
“Dukungan tersebut disampaikan Prabowo sebagai Ketum Partai Gerindra yang mengusung Ahmad Lutfhi di Pilkada 2024 Jawa Tengah,” tutur Ujang.
Senada, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak melakukan intervensi politik jelang Pilkada 2024.
Menurutnya, sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah.
"Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai beliau menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah," kata Hasan kepada Media.
Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan sangat komitmen untuk bersikap netral. Pemerintah juga terus berupaya agar pelaksanaan Pilkada nanti dapat berjalan dengan lancar aman dan adil. [-red]](https://gorontaloterkini.com/wp-content/uploads/2024/11/ketum-partai-gerindra-prabowo-subianto_169-148x111.jpeg)