Oleh: Aryo Wicaksono*
Pemerintah terus mendorong pembenahan tata kelola administrasi nasional melalui penguatan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang lebih sederhana, cepat, dan tepat sasaran. Kehadiran Undang-Undang Satu Data Indonesia diharapkan mampu mengakhiri persoalan perbedaan informasi antarlembaga, tumpang tindih program, hingga kewajiban masyarakat menyampaikan data yang sama berulang kali ketika mengakses layanan pemerintah. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang lebih efisien sekaligus memastikan kebijakan pembangunan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Kementerian PPN/Bappenas menggelar Sosialisasi Undang-Undang Satu Data Indonesia di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman serta komitmen berbagai instansi dalam mewujudkan pengelolaan data nasional yang terintegrasi, berkualitas, dan aman. Regulasi tersebut telah disahkan melalui rapat paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026. Pengesahan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi pengelolaan informasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menilai data memiliki kedudukan strategis dalam menentukan arah pembangunan Indonesia. Menurutnya, kekayaan informasi yang dimiliki bangsa tidak boleh hanya menjadi kumpulan dokumen administratif, melainkan harus dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Ia menegaskan bahwa data merupakan aset penting yang akan menentukan kemampuan negara menghadapi berbagai tantangan pembangunan pada masa mendatang.
Rachmat menjelaskan bahwa Indonesia mempunyai sumber data yang sangat luas, mulai dari kependudukan, pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga sumber daya alam yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Namun, kekayaan tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat apabila setiap instansi mengelolanya secara terpisah tanpa standar yang selaras. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan informasi dapat digunakan secara tepat, cepat, dan akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, serta penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, perkembangan teknologi dan sistem pemerintahan harus tetap diarahkan pada satu tujuan, yakni menghadirkan negara yang lebih dekat, adil, dan mampu memenuhi kebutuhan rakyat.
Dukungan terhadap penerapan kebijakan tersebut juga disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Ia menilai integrasi data dapat memperkuat hubungan kerja antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menyelaraskan program pembangunan. Dengan tersedianya informasi yang mudah diakses, pemerintah daerah dapat mengetahui berbagai kegiatan kementerian dan lembaga yang berlangsung di wilayahnya tanpa harus melakukan koordinasi administratif secara berulang. Kondisi ini dinilai mampu mengurangi biaya perjalanan dinas sekaligus mempercepat proses perencanaan.
Tito memberikan gambaran mengenai pembangunan infrastruktur yang membutuhkan koordinasi antartingkatan pemerintahan. Ketika pemerintah pusat membangun jalan nasional, pemerintah provinsi dapat menyesuaikan pembangunan jalan provinsi agar terkoneksi dengan infrastruktur tersebut. Pola serupa dapat diterapkan pada jaringan irigasi, ketika pemerintah pusat membangun saluran primer dan pemerintah daerah melanjutkan jaringan sekunder maupun tersier. Melalui keterpaduan informasi, setiap program dapat berjalan saling melengkapi sesuai tanggung jawab masing-masing.
Kemendagri juga telah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang memuat informasi program kerja dan penganggaran daerah. Sistem tersebut mencakup perencanaan APBD hingga perkembangan realisasi belanja bulanan. Tito menilai pemanfaatan informasi tersebut dapat membantu kementerian dan lembaga memantau pelaksanaan pembangunan sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya. Dengan demikian, penggunaan anggaran diharapkan semakin terarah, transparan, dan memberikan hasil yang lebih optimal.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Maliki menjelaskan bahwa Satu Data Indonesia bukan berarti seluruh informasi harus ditempatkan dalam satu aplikasi terpusat. Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tetap mempunyai kewenangan mengelola datanya masing-masing. Hal terpenting adalah memastikan pertukaran informasi dapat berlangsung melalui standar yang sama dan sistem interoperabilitas yang memadai. Penggunaannya juga harus memperhatikan tujuan, kewenangan, serta ketentuan keamanan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan informasi.
Penguatan kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari capaian pemerintah dalam setahun terakhir untuk memperbaiki tata kelola pembangunan dan pelayanan publik. Berbagai upaya penyelarasan program pusat dan daerah, penguatan administrasi digital, peningkatan ketepatan penyaluran bantuan sosial, serta pembangunan infrastruktur yang lebih terkoordinasi menunjukkan pentingnya pembenahan sistem pemerintahan. Kehadiran UU SDI diharapkan memperkuat fondasi tersebut sehingga hasil pembangunan tidak hanya terlihat dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa regulasi ini mempunyai makna lebih luas daripada sekadar pembaruan teknologi dan birokrasi. UU SDI menetapkan Data Dasar Nasional sebagai rujukan wajib, terutama dalam kebijakan fiskal dan penyaluran bantuan sosial. Selain itu, terdapat pengaturan mengenai sanksi berjenjang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan data. Ketentuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan tanggung jawab setiap instansi dalam menjaga kualitas informasi.
Pemerintah akan terus memastikan integrasi data berjalan seiring dengan perlindungan data pribadi, keamanan informasi, dan transparansi pengelolaan. Dengan pengawasan yang konsisten serta keterlibatan masyarakat, UU SDI harus menjadi momentum untuk mengakhiri kerumitan administrasi rakyat dan mewujudkan birokrasi yang lebih sederhana, efektif, serta berpihak pada kepentingan publik.
*Penulis merupakan pengamat kebijakan publik
