Oleh : Gavin Asadit )*
Pemerintah resmi meluncurkan program stimulus ekonomi dengan total anggaran Rp24,44 triliun pada awal Juni 2025. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai bentuk respons strategis atas melemahnya pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama tahun ini.
Ketua Fraksi Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, juga menyatakan bahwa stimulus ini sebagai langkah terukur untuk mendongkrak daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi domestik, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi daerah.
Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Bertu Merlas mengatakan agar Pemerintah memanfaatkan semua momentum untuk mendongkrak daya beli masyarakat di satunya masa libur sekolah.
“Pemerintah telah menyiapkan paket stimulus ekonomi. Kami akan kawal implementasi di lapangan agar bisa efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi momentum libur sekolah biasanya ditandai dengan peningkatan daya beli masyarakat yang cukup signifikan,” Jelasnya.
Program stimulus ini dirancang dengan tujuan utama meningkatkan konsumsi dan mobilitas masyarakat menjelang dan selama periode libur sekolah Juni hingga Juli 2025. Salah satu komponen utamanya adalah pemberian diskon pada sektor transportasi umum. Pemerintah memberikan diskon tiket kereta api kelas ekonomi sebesar 30 persen bagi sekitar 2,8 juta penumpang. Untuk moda transportasi udara, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket pesawat kelas ekonomi ditanggung pemerintah sebesar 6 persen, yang ditargetkan menjangkau enam juta penumpang. Sementara itu, untuk transportasi laut, pemerintah memberikan diskon 50 persen pada tarif kapal penumpang bagi setidaknya 500 ribu warga. Total anggaran yang dialokasikan untuk paket transportasi mencapai sekitar Rp940 miliar.
Selain itu, diskon tarif tol sebesar 20 persen juga diberikan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dalam skema pembiayaan non-APBN. Diskon ini berlaku selama 14 hari menjelang dan setelah masa liburan sekolah, dan diperkirakan akan dimanfaatkan oleh lebih dari 110 juta kendaraan. Langkah ini diharapkan bisa menurunkan biaya perjalanan antardaerah serta mendukung distribusi barang dan jasa selama masa konsumsi tinggi.
Di sisi lain, pemerintah juga menebalkan program perlindungan sosial untuk menambah daya beli masyarakat rentan. Tambahan bantuan langsung berupa top-up Kartu Sembako sebesar Rp200 ribu per bulan diberikan selama dua bulan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga melanjutkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram per bulan per keluarga selama dua bulan. Kedua bentuk bantuan ini menyerap anggaran hingga Rp11,93 triliun. Pendekatan ini dinilai tepat karena menyasar langsung kelompok yang memiliki kecenderungan konsumsi tinggi terhadap bantuan tunai dan natura.
Program bantuan subsidi upah (BSU) menjadi instrumen berikutnya yang menyasar kelompok pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan. Sekitar 17,3 juta pekerja formal akan menerima BSU sebesar Rp600 ribu selama dua bulan, atau Rp300 ribu per bulan. Pemerintah juga memberikan bantuan serupa kepada lebih dari 565 ribu guru honorer. Total anggaran yang digelontorkan untuk program subsidi upah ini mencapai Rp10,72 triliun. Dalam pelaksanaannya, distribusi BSU dilakukan melalui data yang dihimpun dari BPJS Ketenagakerjaan, dengan mempertimbangkan kemudahan, efisiensi, dan kecepatan penyaluran.
Sebagai tambahan, stimulus juga diberikan melalui perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50 persen bagi 2,7 juta pekerja di sektor padat karya. Potongan ini berlaku selama enam bulan, mulai Agustus 2025 hingga Januari 2026. Sumber pendanaan stimulus JKK tidak berasal dari APBN, melainkan hasil kerja sama dengan lembaga asuransi ketenagakerjaan. Pemerintah sempat mengkaji skema diskon tarif listrik rumah tangga, namun memilih mengarahkan anggaran tersebut ke subsidi upah yang dinilai lebih efektif dalam mendorong konsumsi langsung dan merata. Anggaran yang sebelumnya direncanakan untuk diskon listrik dialihkan sepenuhnya ke program subsidi upah agar dampaknya lebih langsung pada konsumsi rumah tangga.
Stimulus ekonomi kali ini sepenuhnya dibiayai dari kombinasi dana APBN sebesar Rp23,59 triliun dan partisipasi non-APBN senilai Rp850 miliar. Pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan melanggar disiplin fiskal, dengan tetap menjaga defisit APBN di bawah batas 2,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Penyaluran program ini dilakukan melalui mekanisme yang telah berjalan, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), BPJS Ketenagakerjaan, dan Perum Bulog.
Sejumlah ekonom menilai bahwa stimulus ini merupakan langkah cepat dan positif, serta menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan yang tepat sasaran dan tepat waktu demi mengoptimalkan dampak positifnya. Ekonom dari Trimegah Sekuritas, Fakhrul Fulvian, menyatakan bahwa stimulus ini baru langkah awal dan harus didukung oleh percepatan realisasi belanja pemerintah agar dampaknya terasa nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal II. Ekonom BSI Banjaran Indrastomo menyoroti terkait perlunya komunikasi pemerintah untuk memastikan masyarakat mengetahui manfaat program, serta percepatan realisasi agar efek stimulus tidak tertunda.
Secara umum, peluncuran stimulus ekonomi Juni 2025 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global dan penurunan konsumsi domestik. Efektivitas program ini sangat bergantung pada kecepatan penyaluran, koordinasi antarinstansi, serta keakuratan data penerima manfaat. Dalam jangka panjang, agar kebijakan semacam ini benar-benar menjadi fondasi pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah perlu menyusun strategi lanjutan yang menggabungkan pendekatan fiskal, ketenagakerjaan, dan produktivitas sektor riil secara lebih terintegrasi.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
