Jakarta – Pemerintah terus mempercepat agenda reformasi birokrasi guna memperkuat iklim investasi nasional dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan langkah strategis melalui pembentukan Satuan Tugas Deregulasi Investasi untuk memangkas berbagai aturan dan perizinan yang dinilai menghambat dunia usaha.
Langkah tersebut mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk ekonom senior dan pemerintah daerah, yang menilai reformasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menarik lebih banyak investasi masuk ke Indonesia.
Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J. Rachbini, menilai pembentukan Satgas Deregulasi Investasi merupakan langkah positif untuk mengurai persoalan struktural dalam tata kelola ekonomi Indonesia.
“Gagasan Presiden Prabowo ini secara ekonomi cukup rasional dan memang dibutuhkan,” ujar Prof. Didik.
Ia menilai selama ini banyak investor menghadapi hambatan akibat tumpang tindih regulasi, proses perizinan yang panjang, hingga koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Karena itu, pembentukan satgas khusus yang bekerja secara terintegrasi dapat menjadi solusi untuk mempercepat reformasi birokrasi dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
“Karena itu, Presiden berencana membentuk satuan tugas khusus deregulasi untuk memangkas aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi serta kegiatan usaha di Indonesia,” katanya.
Prof. Didik menambahkan, gagasan pembentukan satgas deregulasi sejalan dengan praktik yang diterapkan sejumlah negara maju di Asia Timur. Menurutnya, negara-negara yang berhasil melakukan industrialisasi secara cepat juga menerapkan model “war room” reformasi birokrasi langsung oleh pemimpin politik tertinggi agar proses pengambilan keputusan berjalan lebih cepat dan efektif.
Dukungan terhadap percepatan reformasi birokrasi juga datang dari daerah. Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus menegaskan pentingnya pembenahan sistem pelayanan publik dan penguatan hilirisasi sektor unggulan untuk meningkatkan kepercayaan investor.
“Investasi bukan hanya soal angka, tetapi soal kepercayaan dan keberanian melakukan reformasi birokrasi,” tegas Yulius.
Pemprov Sulawesi Utara telah menetapkan tiga strategi utama dalam memperkuat investasi daerah, yakni monitoring ketat terhadap proyek strategis daerah, percepatan penyelesaian hambatan regulasi dan konflik lahan, serta diversifikasi sektor investasi menuju hilirisasi industri dan pariwisata padat karya bernilai tambah tinggi.
Berbagai langkah tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki komitmen yang sama dalam menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, efisien, dan kompetitif. Reformasi birokrasi yang berjalan efektif diharapkan mampu mendorong masuknya investasi baru dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. (*)
