Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong pembenahan badan usaha milik negara (BUMN) melalui efisiensi, konsolidasi, dan penutupan perusahaan yang tidak produktif. Kebijakan ini bertujuan memastikan perusahaan pelat merah mampu mengelola aset negara secara optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Prabowo menargetkan penutupan 700 perusahaan hingga akhir 2026. Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Jakarta, ia menyebut pemerintah telah merampingkan sekitar 364 dari 1.074 BUMN dan entitas terkait.
“Dari 1.074 BUMN, kita sudah konsolidasi, sudah tutup, sudah streamlining, kita sudah kurangi kurang lebih 364 sampai tadi malam. Sampai Desember yang akan datang, sasaran kita 700 akan kita tutup,” ujar Prabowo.
Presiden menegaskan, perusahaan yang tidak efisien, terus merugi, dan bermasalah dalam pengelolaan keuangan menjadi sasaran penataan. Pemerintah tidak ingin mempertahankan perusahaan yang justru membebani keuangan negara tanpa memberikan kontribusi sepadan.
“Yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini buat laporan keuangan palsu, kita tutup,” tegasnya.
Prabowo juga menyampaikan bahwa pembenahan mulai menunjukkan hasil melalui peningkatan kinerja sejumlah BUMN. Ia menyebut beberapa perusahaan yang sebelumnya kesulitan memperoleh keuntungan kini mampu mencatatkan kenaikan laba hingga 200 persen, 300 persen, bahkan 900 persen.
“Konsentrasi kepada BUMN yang menghasilkan untuk rakyat,” kata Prabowo.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, menyatakan perampingan BUMN ditargetkan mengurangi jumlah perusahaan menjadi sekitar 300 entitas, bahkan berpotensi lebih sedikit. Menurutnya, langkah ini dapat menghemat uang negara lebih dari Rp50 triliun sekaligus mempersempit ruang patronase politik.
“Jadi, Presiden kita lebih mengutamakan penghematan uang negara, kepentingan masyarakat ketimbang menjadikan BUMN untuk tempat orang-orang,” ujar Hariqo.
Sementara itu, Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan BP BUMN, Hambra Samal, menekankan pentingnya pelayanan publik dalam pengelolaan perusahaan umum (Perum).
“Pilar pertama yang kami tetapkan di sana adalah public value first,” kata Hambra.
Melalui penataan tersebut, pemerintah mendorong BUMN semakin efisien, profesional, dan berkelanjutan, dengan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
