JAKARTA – Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, integrasi kehidupan sosial masyarakat menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk diperkuat. Pilkada yang diikuti oleh berbagai dinamika politik, perbedaan pilihan, serta beragam aspirasi masyarakat, seringkali meninggalkan tantangan bagi terciptanya keharmonisan sosial. Oleh karena itu, penguatan integrasi sosial pasca-pemilu menjadi kunci untuk menciptakan stabilitas dan kemajuan bangsa.
Penata Kehumasan Polri Utama Tingkat II Divhumas Polri, Brigjen Pol. Erlangga mengatakan Pilkada kerap menimbulkan polarisasi hingga mempengaruhi stabilitas daerah. Oleh sebab itu, integrasi anak bangsa menjadi sangat penting.
“Pilkada adalah momen penting dalam demokrasi, namun sering kali menimbulkan polarisasi sosial yang dapat memengaruhi stabilitas daerah. Untuk itu, kita semua perlu terlibat dalam integrasi anak bangsa yang melibatkan pemerintah, masyarakat, tokoh agama, serta pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.
Brigjen Pol. Erlangga menegaskan bahwa Pasca Pilkada, rekonsiliasi dan penguatan nilai kebangsaan menjadi kunci untuk memulihkan hubungan sosial dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.
Semenytara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama, M Ali Ramdhani mengatakan bahwa Pilkada serentak adalah momentum demokrasi yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
“Kita harus memastikan bahwa perbedaan pilihan tidak mengganggu kerukunan antarwarga. Semua pihak, baik itu partai politik, calon kepala daerah, maupun masyarakat, harus berperan aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif,” ujar Sekjen Kemenag M. Ali Ramdhani.
Ia berharap pasca pilkada serentak 2024, masyarakat tetap aman, dan damai, tanpa menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat. Selain itu pihaknya mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan menghindari penyebaran hoaks yang dapat memecah belah masyarakat.
Senada, Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang, Prof Amien Suyitno menyatakan sangat mendukung terjaganya kerukunan di Indonesia.
“Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2024 yang sudah naik jangan dinodai dengan Pilkada Serentak,” tegas Suyitno.
Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan media sosial secara bijak dan tidak terjebak dalam hoaks atau berita bohong yang dapat merusak kerukunan.
“Informasi yang beredar di dunia maya harus disaring dengan bijaksana agar tidak menambah ketegangan politik yang berlarut-larut. Saring dulu sebelum sharing,” tuturnya. [*]









![Jakarta – Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam posisinya sebagai kepala negara menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Presiden dinilai sangat menghormati proses demokrasi di daerah. Pemerintah terus berupaya agar Pilkada 2024 nanti dapat berjalan denan aman damai dan adil.
Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Budi Gunawan.
“Prabowo sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara tetap netral,” kata Budi.
Terkait kunjungan pasangan Luthfi-Yasin, Budi menyatakan hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam konteks keprotokolan. Prabowo, selaku tuan rumah tentu menerima kunjungan Luthfi-Yasin. Menurutnya, jika calon lain berkunjung, tentu Prabowo juga akan menerimanya.
"Namanya tamu nggak mungkin (nggak) diterima ya. Mungkin calon lain kalau datang pasti beliau terima," jelasnya.
Budi juga menambahkan bahwa setiap calon wajar mencari dukungan untuk meningkatkan elektabilitas mereka.
“Ya setiap calon ini ingin mencari hal yang bisa mendongkrak elektoral. Tamu datang, mungkin beliau harus bicara seperti itu. Saya rasa yang lain boleh saja kalau minta waktu beliau," tutur Budi Gunawan.
“Pemerintah, akan terus mengingatkan penyelenggara negara supaya terus netral agar pemilu berjalan dengan lancar,” kata Budi Gunawan.
Sikap Presiden Prabowo Subianto juga dinilai oleh akademisi tidak melakukan intervensi atau cawe-cawe politik ataupun bertentangan dengan hukum.
Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyatakan bahwa video dukungan yang disampaikan Prabowo Subianto bukan merupakan intervensi atau cawe-cawe politik dan tidak bertentangan dengan hukum.
Dirinya menilai bahwa yang disampaikan Prabowo terhadap Ahmad Lutfhi, adalah kapasitasnya sebagai Ketum Partai Gerindra
“Dukungan tersebut disampaikan Prabowo sebagai Ketum Partai Gerindra yang mengusung Ahmad Lutfhi di Pilkada 2024 Jawa Tengah,” tutur Ujang.
Senada, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak melakukan intervensi politik jelang Pilkada 2024.
Menurutnya, sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah.
"Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai beliau menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah," kata Hasan kepada Media.
Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan sangat komitmen untuk bersikap netral. Pemerintah juga terus berupaya agar pelaksanaan Pilkada nanti dapat berjalan dengan lancar aman dan adil. [-red]](https://gorontaloterkini.com/wp-content/uploads/2024/11/ketum-partai-gerindra-prabowo-subianto_169-148x111.jpeg)
