Penertiban HGU Jadi Langkah Tegas Pemerintah Cegah Karhutla Berulang

oleh -2 Dilihat
banner 468x60

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan perkebunan sebagai upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang. Melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sebanyak 11 perusahaan dikelompokkan ke dalam lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU). Kebijakan tersebut didasarkan pada tingkat kebakaran, kondisi lahan, riwayat kejadian, serta kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perizinan. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menindak pengelola lahan yang tidak memenuhi tanggung jawabnya.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan bahwa hasil evaluasi menghasilkan sejumlah rekomendasi, mulai dari pembatalan seluruh maupun sebagian HGU hingga penghentian penerbitan hak baru.

banner 336x280

“Dari 11 perusahaan tersebut, kami membaginya ke dalam beberapa kelompok. Ada perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dicabut, ada yang hanya sebagian, ada yang masa berlakunya telah habis, dan ada pula yang belum memiliki HGU sehingga tidak akan kami terbitkan,” jelas Nusron.

Klaster pertama mencakup PT NMIB seluas sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, serta PT SKM dengan dua bidang lahan masing-masing 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare. Klaster kedua meliputi PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, seluas 2.300 hektare. HGU perusahaan tersebut telah berakhir pada 2020 sehingga tanahnya akan kembali dikuasai negara.

Selanjutnya, klaster ketiga terdiri atas PT ANI, PT BOS, dan PT AER yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum mengantongi HGU. ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan hak tersebut. Klaster keempat mencakup PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang direkomendasikan mengalami pembatalan sebagian HGU karena kebakaran kurang dari 50 persen. Sementara klaster kelima meliputi PT STP, PT GMS, dan PT API yang masih menjalani pemeriksaan lapangan.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho turut mengapresiasi dukungan masyarakat dan tokoh adat.

“Kesediaan para penggarap menghentikan kegiatan secara sukarela merupakan hal positif. Lebih dari sekadar menumbangkan ribuan pohon sawit, langkah ini menunjukkan meningkatnya kesadaran untuk menaati hukum dan melindungi alam,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar kawasan tidak kembali dikuasai secara ilegal dan pemulihan ekosistem berjalan optimal. (*)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.