Oleh : Yohana Itlay )*
Operasi penegakan hukum di Papua terus menunjukkan hasil konkret dalam upaya menjaga stabilitas wilayah dan melindungi masyarakat sipil dari ancaman kelompok bersenjata. Dalam peristiwa terbaru, tim berhasil menetralisir ancaman yang berasal dari seorang tokoh penting dalam jaringan kelompok kriminal bersenjata (KKB), Enos Tipagau, melalui tindakan terukur yang dilakukan di Kampung Baitapa, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Sabtu, 5 Juli 2025.
Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjend Pol Faizal Ramadhani, menyampaikan bahwa tindakan ini merupakan hasil dari rangkaian penyelidikan panjang terhadap keberadaan dan aktivitas Enos Tipagau. Ia merupakan narapidana pelarian yang diketahui kembali bergabung dengan jaringan KKB usai melarikan diri dari Lapas Kelas IIB Nabire. Langkah tegas yang diambil oleh aparat keamanan ini menjadi penanda kuat bahwa hukum tidak memberikan ruang bagi kelompok yang secara terang-terangan melakukan kekerasan terhadap warga dan aparat.
Kehadiran dan ketegasan Satgas Ops Damai Cartenz bukan hanya penting dalam konteks keamanan fisik, tetapi juga memberi rasa keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban aksi kekerasan kelompok bersenjata. Enos Tipagau tercatat memiliki keterlibatan dalam sejumlah tindakan brutal, mulai dari penembakan terhadap warga sipil, kontak tembak yang menewaskan prajurit TNI, hingga pembakaran fasilitas umum seperti mobil ambulans dan kios masyarakat. Ia juga berperan dalam mendistribusikan senjata dan memobilisasi serangan bersama kelompok yang dipimpin Undius Kogoya.
Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan bersenjata yang selama ini menciptakan teror dan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Komitmen untuk menjaga keamanan akan terus dijalankan melalui patroli intensif dan penyelidikan aktif di wilayah-wilayah rawan. Hal ini tidak saja mengedepankan pendekatan represif, tetapi juga menunjukkan keseriusan negara dalam menegakkan keadilan dan memberi perlindungan bagi warga negara di wilayah paling terluar sekalipun.
Selang sehari sebelum baku tembak di Intan Jaya, peristiwa mengenaskan juga terjadi di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Seorang pegawai honorer Pemkab Yahukimo, Joy Jonathan Boroh, ditemukan tewas dengan luka parah akibat kekerasan senjata tajam. Peristiwa ini memunculkan kembali urgensi akan pentingnya kehadiran negara yang kuat di tengah masyarakat, terutama dalam menghadapi pola kekerasan yang disinyalir dilakukan oleh jaringan KKB pimpinan Elkius Kobak.
Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, menyatakan bahwa peristiwa pembunuhan ini telah memicu langkah cepat aparat keamanan untuk melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti dugaan keterlibatan kelompok separatis. Pernyataan dari akun media sosial milik Sebby Sambom yang mengklaim bahwa korban adalah personel militer justru menunjukkan adanya manipulasi informasi publik yang dilakukan untuk mengaburkan fakta dan menggiring opini.
Sementara itu, hasil identifikasi menyebut bahwa korban merupakan warga sipil yang tidak memiliki keterkaitan dengan institusi keamanan. Hal ini semakin mempertegas bahwa tindakan kekerasan oleh KKB bukan merupakan bagian dari perjuangan ideologis, melainkan rangkaian aksi teror yang menyasar siapa saja tanpa pandang bulu. Dalam konteks ini, penguatan informasi faktual menjadi bagian penting dalam meredam propaganda kelompok separatis yang kerap memelintir fakta demi memperoleh simpati.
Tindakan cepat Satgas Ops Damai Cartenz dengan menerjunkan tim investigasi ke lokasi kejadian, disertai pengumpulan barang bukti dan pemeriksaan saksi, menegaskan bahwa negara hadir tidak hanya dalam peristiwa besar, tetapi juga dalam tragedi yang menimpa satu nyawa warga. Respons ini menunjukkan bahwa tak ada peristiwa kekerasan yang dianggap remeh, terlebih jika menyangkut keselamatan masyarakat sipil.
Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, menyampaikan imbauan penting kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu tidak benar yang disebarkan melalui media sosial. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan menyampaikan informasi kepada aparat menjadi kunci penting dalam membangun ketahanan sosial di tengah ancaman disinformasi dan agitasi.
Penanganan dua peristiwa besar dalam waktu berdekatan ini memperlihatkan bahwa Satgas Ops Damai Cartenz bekerja secara terstruktur, strategis, dan adaptif. Penegakan hukum dijalankan tanpa kompromi, tetapi tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip profesionalisme dalam perlindungan terhadap hak sipil. Upaya ini juga mencerminkan kehadiran negara yang tidak hanya memburu pelaku kejahatan, tetapi juga menjaga moralitas publik dari upaya pembenaran kekerasan melalui narasi separatis.
Ke depan, integrasi antara penegakan hukum, perlindungan sipil, dan penguatan komunikasi publik menjadi fondasi penting dalam menyelesaikan persoalan keamanan di Papua secara berkelanjutan. Stabilitas wilayah bukan hanya dibangun melalui senjata dan operasi militer, melainkan juga lewat ketegasan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Dua kasus ini menjadi pengingat bahwa keamanan nasional tidak boleh dikompromikan. Negara memiliki tanggung jawab mutlak untuk melindungi setiap jengkal tanah air, dan setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman tanpa intimidasi dari kelompok bersenjata. Maka dari itu, setiap tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satgas Ops Damai Cartenz layak diapresiasi sebagai langkah konkret menjaga kedaulatan dan ketenteraman hidup bersama.
)* penulis merupakan pemerhati pembangunan Papua










![Jakarta – Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam posisinya sebagai kepala negara menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Presiden dinilai sangat menghormati proses demokrasi di daerah. Pemerintah terus berupaya agar Pilkada 2024 nanti dapat berjalan denan aman damai dan adil.
Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Budi Gunawan.
“Prabowo sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara tetap netral,” kata Budi.
Terkait kunjungan pasangan Luthfi-Yasin, Budi menyatakan hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam konteks keprotokolan. Prabowo, selaku tuan rumah tentu menerima kunjungan Luthfi-Yasin. Menurutnya, jika calon lain berkunjung, tentu Prabowo juga akan menerimanya.
"Namanya tamu nggak mungkin (nggak) diterima ya. Mungkin calon lain kalau datang pasti beliau terima," jelasnya.
Budi juga menambahkan bahwa setiap calon wajar mencari dukungan untuk meningkatkan elektabilitas mereka.
“Ya setiap calon ini ingin mencari hal yang bisa mendongkrak elektoral. Tamu datang, mungkin beliau harus bicara seperti itu. Saya rasa yang lain boleh saja kalau minta waktu beliau," tutur Budi Gunawan.
“Pemerintah, akan terus mengingatkan penyelenggara negara supaya terus netral agar pemilu berjalan dengan lancar,” kata Budi Gunawan.
Sikap Presiden Prabowo Subianto juga dinilai oleh akademisi tidak melakukan intervensi atau cawe-cawe politik ataupun bertentangan dengan hukum.
Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyatakan bahwa video dukungan yang disampaikan Prabowo Subianto bukan merupakan intervensi atau cawe-cawe politik dan tidak bertentangan dengan hukum.
Dirinya menilai bahwa yang disampaikan Prabowo terhadap Ahmad Lutfhi, adalah kapasitasnya sebagai Ketum Partai Gerindra
“Dukungan tersebut disampaikan Prabowo sebagai Ketum Partai Gerindra yang mengusung Ahmad Lutfhi di Pilkada 2024 Jawa Tengah,” tutur Ujang.
Senada, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak melakukan intervensi politik jelang Pilkada 2024.
Menurutnya, sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah.
"Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai beliau menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah," kata Hasan kepada Media.
Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan sangat komitmen untuk bersikap netral. Pemerintah juga terus berupaya agar pelaksanaan Pilkada nanti dapat berjalan dengan lancar aman dan adil. [-red]](https://gorontaloterkini.com/wp-content/uploads/2024/11/ketum-partai-gerindra-prabowo-subianto_169-148x111.jpeg)