Oleh: Bara Winatha*)
Pemerintah terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam memerangi praktik judi daring yang semakin meresahkan masyarakat. Langkah-langkah yang ditempuh tidak hanya melalui penegakan hukum yang tegas, tetapi juga lewat upaya edukasi publik agar masyarakat tidak terjerat dalam praktik ilegal tersebut. Sejumlah tokoh di level nasional maupun daerah menegaskan pentingnya kolaborasi dalam memberantas kejahatan siber, terutama judi daring yang kini berkembang menjadi ancaman lintas negara.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa masyarakat harus lebih bijak dalam memanfaatkan bantuan sosial maupun dana zakat produktif yang disalurkan pemerintah. Ia menekankan agar dana tersebut digunakan untuk kebutuhan pokok dan pemberdayaan ekonomi keluarga, bukan untuk hal-hal yang sia-sia apalagi untuk berjudi secara daring. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat adanya ribuan penerima bansos di Jawa Timur yang terindikasi menyalahgunakan dana tersebut untuk judi daring dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah.
Khofifah menilai bahwa praktik judi daring di kalangan penerima bansos tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat memperdalam jurang kemiskinan. Oleh karena itu, masyarakat penerima bantuan diminta agar benar-benar memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup, pendidikan anak, dan penguatan ekonomi keluarga. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah berharap dapat memutus rantai kemiskinan ekstrem yang masih menjadi tantangan di tiap daerah.
Selain aspek penggunaan bansos, pemerintah juga terus menguatkan literasi digital masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin menyampaikan bahwa peningkatan penetrasi internet yang mencapai lebih dari 82 persen di Jawa Timur harus diiringi dengan kesadaran digital masyarakat. Internet ibarat dua sisi mata uang, di satu sisi membawa manfaat besar, namun di sisi lain membuka peluang ancaman siber yang berbahaya, termasuk judi daring.
Penguatan infrastruktur digital tidak akan cukup jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Titik lemah terbesar dalam menghadapi ancaman siber justru ada pada manusia sebagai pengguna. Generasi digital di Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi objek yang rentan terjebak dalam praktik ilegal, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi untuk hal-hal produktif dan positif.
Upaya pemerintah tidak berhenti pada aspek edukasi. Aparat penegak hukum juga secara intensif membongkar jaringan besar judi daring. Kasubdit 1 Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Rizki Agung Prakoso mengatakan bahwa pihaknya berhasil menangkap tiga tersangka yang berperan sebagai admin customer service dan operator jaringan judi daring internasional. Penangkapan dilakukan di Jakarta Utara setelah melalui proses investigasi digital yang panjang.
Rizki menjelaskan bahwa para tersangka tersebut berperan mengelola situs judi yang melayani pemain dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya di Yogyakarta, di mana sejumlah pemain judi daring telah diamankan. Dari penelusuran digital, ditemukan adanya keterkaitan langsung antara pemain dan jaringan operator.
Langkah ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi fenomena judi daring yang kian masif. Dengan dukungan kerja sama lintas lembaga, termasuk PPATK yang menelusuri aliran transaksi mencurigakan, Bareskrim Polri memastikan bahwa pemberantasan jaringan judi daring akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Selain aspek hukum, langkah edukasi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif masyarakat.
Pemerintah daerah berperan aktif dalam mengintegrasikan edukasi literasi digital ke dalam program pemberdayaan masyarakat. Literasi digital tidak hanya berfokus pada keterampilan mengoperasikan teknologi, tetapi juga pada pemahaman kritis untuk mengenali ancaman, menjaga keamanan data, serta menghindari perilaku berisiko seperti judi daring. Selain itu, pendekatan sosial-ekonomi juga penting dalam pencegahan judi daring, khususnya di kalangan penerima bansos. Apabila kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan ekonomi keluarga semakin berdaya, maka kerentanan terhadap iming-iming judi daring dapat diminimalisir
Kombinasi dari penindakan tegas oleh aparat penegak hukum, peningkatan literasi digital, serta penguatan ekonomi masyarakat menjadi strategi tiga jalur yang dijalankan pemerintah. Penindakan yang dilakukan Bareskrim Polri membuktikan keseriusan pemerintah di ranah hukum, sementara pendekatan edukatif oleh Diskominfo Jatim dan pendekatan sosial-ekonomi oleh Gubernur Khofifah menunjukkan adanya sinergi lintas sektor dalam melindungi masyarakat.
Dengan berbagai langkah tersebut, pesan yang ingin ditegaskan adalah bahwa pemerintah bersungguh-sungguh memerangi judi daring dalam semua bentuknya. Judi daring tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak tatanan sosial dan mengancam masa depan generasi muda. Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat diharapkan ikut berperan aktif, baik dengan menjauhi praktik judi daring maupun membantu menyebarkan kesadaran akan bahayanya.
Ke depan, tantangan pemberantasan judi daring akan semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan metode baru yang digunakan oleh para pelaku. Namun dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan Indonesia mampu menghadapi ancaman ini secara komprehensif. Pesan yang disampaikan oleh para tokoh prominen menunjukkan satu kesamaan visi, yakni melindungi masyarakat dari bahaya judi daring sekaligus memperkuat pondasi bangsa di era digital.
*)Penulis Merupakan Pengamat Sosial dan Kemasyarakatan
