Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempertahankan kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran negara tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat di tengah ketidakpastian global.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, disiplin fiskal menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan investor dan keberlanjutan ekonomi nasional. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Grup Bank Dunia Ajay Banga di Bangkok, Thailand.
“Satu-satunya mata uang yang kami miliki adalah kredibilitas. Karena itu, kami ingin menjaga kredibilitas kami dan menegaskan kembali komitmen terhadap defisit anggaran 3 persen serta rasio utang 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB),” kata Suahasil.
Menurut Suahasil, kebijakan fiskal tetap diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan usaha kecil dan menengah, hingga hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah juga mendorong investasi produktif dan penciptaan lapangan kerja bernilai tambah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.
Ia menambahkan, tekanan geopolitik, fragmentasi perdagangan, volatilitas pasar, dan kenaikan suku bunga global tetap menjadi risiko yang perlu diantisipasi. Karena itu, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap aktivitas ekonomi dan ketersediaan penyangga fiskal untuk menghadapi tantangan berikutnya.
Guru Besar Ekonomi Moneter Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menilai disiplin menjaga defisit di bawah 3 persen penting untuk mempertahankan kepercayaan pasar keuangan.
“Tantangan tekanan fiskal saat ini yaitu yang paling krusial ruang gerak yang menyempit. Sebagian besar komponen APBN diikat oleh belanja wajib pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan pos rutin birokrasi yang tidak mudah dipotong dalam jangka pendek,” ujar Rahma.
Rahma menyarankan pemerintah memperkuat penerimaan pajak, meningkatkan efisiensi belanja, dan menunda proyek sekunder yang kurang mendesak.
Di tengah tantangan tersebut, pemerintah terus berupaya mempertahankan kredibilitas APBN sembari membuka ruang bagi investasi strategis. Pengelolaan fiskal yang disiplin diharapkan menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menopang agenda pembangunan nasional. (*)
