Pemerintah Perkuat Perlindungan Buruh, Masa Kontrak PKWT Kini Lebih Terukur

oleh -7 Dilihat
banner 468x60

JAKARTA – Pemerintah memperkuat perlindungan tenaga kerja melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi ini memberikan kejelasan mengenai hubungan kerja, khususnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sekaligus mendorong terciptanya hubungan industrial yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Salah satu substansi penting dalam regulasi tersebut adalah penegasan konsekuensi hukum bagi perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan kontrak sesuai peraturan perundang-undangan. Pekerja PKWT yang dipekerjakan tidak sesuai dengan kesepakatan dan melewati ketentuan masa kerja dapat beralih status menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) demi hukum.

banner 336x280

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa ketentuan tersebut menjadi instrumen untuk memastikan hak pekerja mendapatkan perlindungan hukum.

“Kalau misalnya seseorang dikontrak PKWT, kemudian pemberi kerjanya ingkar, dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya bukan sesuai kontrak dan masa kerjanya juga lewat, maka demi hukum dia menjadi PKWTT,” ujar Indah dalam sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026.

Selain memberikan perlindungan kepada pekerja, pemerintah juga memperkuat pengawasan ketenagakerjaan melalui rencana pengambilalihan kewenangan pengawasan di daerah ke tingkat pusat paling lambat dalam dua tahun. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan konsistensi pengawasan dan memastikan implementasi regulasi berjalan sesuai ketentuan.

Dukungan terhadap penerapan aturan baru juga disampaikan kalangan pengusaha. Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Selatan, Winardi Sethiono, menilai peningkatan literasi ketenagakerjaan penting bagi keberlangsungan dunia usaha.

“DPP Apindo Kalsel merasa bertanggung jawab membangun literasi terkait pelindungan ketenagakerjaan agar tidak menjadi persoalan hukum yang justru merugikan dunia usaha, terutama pekerja dan pengusaha,” ungkap Winardi.

Sementara itu, Hakim Ad Hoc Mohammad Muniri menjelaskan pengaturan PKWT, termasuk batas maksimal masa kontrak empat tahun dengan ketentuan perpanjangan. Hakim Ad Hoc Iskandar Zulkarnain turut menekankan pentingnya dialog sosial dalam mencegah perselisihan hubungan industrial.

Melalui regulasi ini, pemerintah mendorong keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha. Kepastian hukum, pengawasan yang konsisten, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak diharapkan mendukung terciptanya iklim ketenagakerjaan yang produktif dan kondusif.

(*/rls)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.