Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari komitmen menjaga transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran negara. Program yang menjadi salah satu prioritas nasional tahun 2026 tersebut dipastikan berjalan dengan tata kelola yang akuntabel guna mencegah potensi korupsi maupun pemborosan dalam implementasinya.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program MBG harus dilaksanakan secara tepat sasaran, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Program ini untuk rakyat, untuk anak-anak Indonesia. Karena itu pelaksanaannya harus bersih, transparan, dan tidak boleh ada penyimpangan,” ujar Presiden Prabowo.
Pemerintah memandang bahwa pengawasan ketat menjadi langkah penting mengingat program ini melibatkan anggaran besar dan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan penerima manfaat.
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional bersama kementerian dan lembaga terkait telah memperkuat sistem pengawasan mulai dari proses pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga penyajian makanan di lapangan. Penggunaan sistem digital juga mulai diterapkan untuk mempermudah pemantauan pelaksanaan program secara real time sehingga potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih cepat.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan secara berlapis untuk memastikan kualitas pelaksanaan program tetap terjaga.
“Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar dan anggaran yang digunakan benar-benar untuk kepentingan masyarakat,” kata Dadan.
Selain pengawasan internal pemerintah, aparat penegak hukum juga dilibatkan dalam upaya pencegahan korupsi sejak awal pelaksanaan program. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama aparat pengawasan internal pemerintah melakukan pendampingan terhadap sejumlah tahapan program guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai bahwa program dengan cakupan luas seperti MBG membutuhkan sistem pengawasan yang kuat agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tidak menimbulkan kebocoran anggaran.
“Pencegahan harus menjadi prioritas agar program strategis nasional dapat berjalan optimal dan bebas dari praktik korupsi,” tegasnya.
Pemerintah juga terus melakukan evaluasi terhadap mekanisme distribusi dan penggunaan anggaran agar pelaksanaan program berjalan efisien. Koordinasi dengan pemerintah daerah diperkuat guna memastikan pengawasan di tingkat lapangan berjalan optimal serta kualitas makanan yang diterima masyarakat sesuai standar kesehatan dan gizi.
Melalui penguatan pengawasan dan tata kelola yang transparan, pemerintah optimistis Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Pemerintah menegaskan bahwa setiap program strategis nasional harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas tinggi demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat luas.
