Pemerintah terus meningkatkan sistem pengawasan dan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya semakin efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penguatan tersebut dilakukan melalui pengembangan sistem government technology (govtech) oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan peluncuran aplikasi Reviu Menu MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa govtech dirancang sebagai sistem integrasi data antar kementerian dan lembaga guna mendukung pengawasan berbagai program pemerintah, termasuk MBG. Menurutnya, teknologi tersebut dapat membantu pemerintah menentukan wilayah yang paling membutuhkan bantuan secara lebih akurat.
“Melalui data yang terintegrasi, pemerintah nantinya dapat memetakan daerah yang paling membutuhkan program MBG maupun wilayah yang masih dapat ditempatkan sebagai prioritas berikutnya,” kata Luhut.
Ia menilai pengawasan program perlu diperkuat karena anggaran MBG tahun 2026 mencapai Rp268 triliun setelah sebelumnya dipangkas dari Rp335 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, evaluasi dinilai sangat penting agar pelaksanaan program tetap efisien dan tepat sasaran.
Luhut juga menyampaikan bahwa program berskala besar seperti MBG idealnya melalui tahapan uji coba sebelum diterapkan secara menyeluruh. Menurutnya, dana yang beredar hingga Rp1 triliun setiap hari berpotensi memberikan dampak besar terhadap perputaran ekonomi masyarakat.
“Indonesia belum pernah memiliki program dengan perputaran dana harian hingga Rp1 triliun yang langsung menyentuh pedagang kecil dan masyarakat bawah sehingga efeknya terhadap ekonomi sangat besar,” ujarnya.
Saat ini, sistem govtech sedang diuji coba di 42 kabupaten dan satu provinsi, termasuk Banyuwangi, Jawa Timur. Dari hasil implementasi tersebut, pemerintah menemukan penyaluran bantuan sosial di daerah itu baru mencapai sekitar 77 persen tepat sasaran.
“Dari penerapan govtech, kami menemukan masih ada warga yang seharusnya menerima bantuan namun belum mendapatkannya, begitu pula sebaliknya,” tutur Luhut.
Di sisi lain, BGN meluncurkan aplikasi Reviu Menu MBG atau Organoleptik yang memungkinkan guru dan kepala posyandu memberikan penilaian langsung terhadap kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.
Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengatakan keterlibatan guru dan kepala posyandu diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus menjadi sistem deteksi dini apabila terjadi kendala di lapangan.
“Partisipasi guru dan Kaposyandu dalam evaluasi diharapkan mampu memperkuat ketepatan pengawasan sekaligus menjadi langkah awal mendeteksi potensi persoalan dalam distribusi maupun kualitas makanan,” kata Sony.
Berdasarkan Dashboard Reviu Menu MBG per 23 Mei 2026, sebanyak 1.705 dari total 1.707 laporan menyatakan makanan dalam kondisi layak konsumsi. Tingkat ketepatan distribusi juga mencapai 97,95 persen, sementara kualitas aroma, tampilan, dan rasa makanan dinilai baik oleh sebagian besar penerima manfaat.*
