Jakarta – Pemerintah terus memastikan program swasembada pangan dan energi sebagai langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian bangsa di tengah dinamika global yang penuh gejolak.
Langkah ini mencerminkan komitmen kuat dalam memperkuat fondasi ketahanan nasional, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
Di saat berbagai negara menghadapi krisis rantai pasok dan lonjakan harga komoditas, Indonesia memilih memperkuat kemampuan domestik agar tidak tergantung pada impor, terutama dalam kondisi darurat.
Peter Abdullah, Ekonom dan Direktur Eksekutif Segara Research Institute, menyampaikan bahwa program swasembada merupakan pondasi bagi kemandirian bangsa.
Swasembada pangan dan energi bukan sekadar isu ekonomi, tapi juga menyangkut pertahanan negara. Pemerintah ingin memastikan Indonesia tidak bergantung pada impor dalam kondisi darurat, kata Peter saat wawancara dengan sebuah stasiun Radio di Jakarta.
Menurut Peter, pemerintah telah menunjukkan komitmen serius dalam memperkuat sektor pertanian dan energi terbarukan sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional.
Salah satu fokus utama adalah peningkatan produktivitas melalui perbaikan sistem insentif bagi petani.
Pemerintah tengah membenahi struktur insentif agar petani memperoleh keuntungan yang layak. Ini juga bertujuan menarik kembali generasi muda ke sektor pertanian, jelasnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan proyek swasembada tidak hanya dilihat dari luas lahan yang dikelola, tetapi dari efektivitas manajemen, efisiensi produksi, dan kepastian harga. Untuk itu, pemerintah mulai merancang kebijakan terintegrasi berbasis data sebagai fondasi pengambilan keputusan yang lebih akurat.
Peter juga menyoroti pentingnya keseimbangan harga dalam kebijakan ini. Pemerintah disebutnya berupaya menjaga harga terjangkau bagi konsumen, namun tetap memastikan pendapatan petani berada di level yang memadai.
Langkah ini akan meningkatkan daya beli masyarakat perdesaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, imbuhnya.
Dukungan terhadap komoditas strategis seperti beras pun terus diperkuat. Menurut Peter, dengan kapasitas panen yang dimiliki Indonesia, potensi untuk mencapai swasembada jauh lebih besar dibandingkan negara-negara maju. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa target jangka menengah untuk swasembada bukan hal yang mustahil.
Pemerintah kini berpikir jangka panjang. Swasembada bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hari ini, melainkan menjadi fondasi untuk membangun kedaulatan ekonomi dan menjaga stabilitas nasional ke depan, tutup Peter. []










![Jakarta – Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam posisinya sebagai kepala negara menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Presiden dinilai sangat menghormati proses demokrasi di daerah. Pemerintah terus berupaya agar Pilkada 2024 nanti dapat berjalan denan aman damai dan adil.
Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Budi Gunawan.
“Prabowo sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara tetap netral,” kata Budi.
Terkait kunjungan pasangan Luthfi-Yasin, Budi menyatakan hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam konteks keprotokolan. Prabowo, selaku tuan rumah tentu menerima kunjungan Luthfi-Yasin. Menurutnya, jika calon lain berkunjung, tentu Prabowo juga akan menerimanya.
"Namanya tamu nggak mungkin (nggak) diterima ya. Mungkin calon lain kalau datang pasti beliau terima," jelasnya.
Budi juga menambahkan bahwa setiap calon wajar mencari dukungan untuk meningkatkan elektabilitas mereka.
“Ya setiap calon ini ingin mencari hal yang bisa mendongkrak elektoral. Tamu datang, mungkin beliau harus bicara seperti itu. Saya rasa yang lain boleh saja kalau minta waktu beliau," tutur Budi Gunawan.
“Pemerintah, akan terus mengingatkan penyelenggara negara supaya terus netral agar pemilu berjalan dengan lancar,” kata Budi Gunawan.
Sikap Presiden Prabowo Subianto juga dinilai oleh akademisi tidak melakukan intervensi atau cawe-cawe politik ataupun bertentangan dengan hukum.
Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyatakan bahwa video dukungan yang disampaikan Prabowo Subianto bukan merupakan intervensi atau cawe-cawe politik dan tidak bertentangan dengan hukum.
Dirinya menilai bahwa yang disampaikan Prabowo terhadap Ahmad Lutfhi, adalah kapasitasnya sebagai Ketum Partai Gerindra
“Dukungan tersebut disampaikan Prabowo sebagai Ketum Partai Gerindra yang mengusung Ahmad Lutfhi di Pilkada 2024 Jawa Tengah,” tutur Ujang.
Senada, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak melakukan intervensi politik jelang Pilkada 2024.
Menurutnya, sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah.
"Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai beliau menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah," kata Hasan kepada Media.
Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan sangat komitmen untuk bersikap netral. Pemerintah juga terus berupaya agar pelaksanaan Pilkada nanti dapat berjalan dengan lancar aman dan adil. [-red]](https://gorontaloterkini.com/wp-content/uploads/2024/11/ketum-partai-gerindra-prabowo-subianto_169-148x111.jpeg)