Jakarta Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, maraknya pengibaran bendera bajak laut dari serial One Piece di berbagai daerah menuai perhatian pemerintah. Meskipun dinilai sebagai bentuk ekspresi kreativitas generasi muda, pemerintah menegaskan agar simbol tersebut tidak disandingkan apalagi dipertentangkan dengan bendera Merah Putih yang merupakan lambang negara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto memahami fenomena ini sebagai bagian dari kebebasan berekspresi.
Kalau berkenaan dengan bendera One Piece yang itu kaitannya dengan komunitas-komunitas, bagian dari ekspresi kreativitas, sekali lagi itu tidak ada masalah. Kalau sebagai bentuk ekspresi, it’s okay, nggak ada masalah, kata Prasetyo.
Namun, ia menekankan agar bendera bajak laut itu tidak disejajarkan dengan Merah Putih.
Tapi jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan kepada, disandingkan, atau dipertentangkan dengan bendera Merah Putih. Nggak seharusnya seperti itu, kita sebagai anak bangsa, bendera Merah Putih itu satu-satunya, tegasnya.
Prasetyo juga mengingatkan adanya kemungkinan pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan euforia ini untuk agenda yang tidak sesuai semangat kebangsaan. Terlebih, momen ini terjadi pada bulan Agustus yang sarat makna sejarah.
Ini bulan Kemerdekaan. Kemerdekaan kita itu diraih bukan hadiah, itu pengorbanan para pahlawan. Kita sebagai generasi muda ini tugasnya sekarang menjaga itu, ujarnya.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa juga menegaskan hal serupa. Ia meminta warga Jatim untuk menghormati bendera Merah Putih sebagai simbol negara resmi dan telah menerbitkan surat edaran pengibaran bendera merah putih selama bulan kemerdekaan.
Kita ini Merah Putih. Sudah, Merah Putih harga mati. Jadi tolong hormati, ujar Khofifah di Surabaya.
Di Sumatera Utara, Gubernur Bobby Nasution juga mengimbau agar masyarakat tidak mengibarkan bendera One Piece dan lebih mengutamakan Merah Putih. Ia menekankan pentingnya menanamkan rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap simbol negara.
Saya harap semua masyarakat tetap mengibarkan bendera Merah Putih, ujarnya.
Pemerintah berharap, di tengah kebebasan yang dimiliki anak muda, semangat nasionalisme dan penghormatan terhadap simbol negara tetap dijaga. Kebebasan berekspresi harus tetap dalam koridor konstitusional dan tidak mengaburkan nilai-nilai kebangsaan.










![Jakarta – Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam posisinya sebagai kepala negara menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Presiden dinilai sangat menghormati proses demokrasi di daerah. Pemerintah terus berupaya agar Pilkada 2024 nanti dapat berjalan denan aman damai dan adil.
Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Budi Gunawan.
“Prabowo sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara tetap netral,” kata Budi.
Terkait kunjungan pasangan Luthfi-Yasin, Budi menyatakan hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam konteks keprotokolan. Prabowo, selaku tuan rumah tentu menerima kunjungan Luthfi-Yasin. Menurutnya, jika calon lain berkunjung, tentu Prabowo juga akan menerimanya.
"Namanya tamu nggak mungkin (nggak) diterima ya. Mungkin calon lain kalau datang pasti beliau terima," jelasnya.
Budi juga menambahkan bahwa setiap calon wajar mencari dukungan untuk meningkatkan elektabilitas mereka.
“Ya setiap calon ini ingin mencari hal yang bisa mendongkrak elektoral. Tamu datang, mungkin beliau harus bicara seperti itu. Saya rasa yang lain boleh saja kalau minta waktu beliau," tutur Budi Gunawan.
“Pemerintah, akan terus mengingatkan penyelenggara negara supaya terus netral agar pemilu berjalan dengan lancar,” kata Budi Gunawan.
Sikap Presiden Prabowo Subianto juga dinilai oleh akademisi tidak melakukan intervensi atau cawe-cawe politik ataupun bertentangan dengan hukum.
Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyatakan bahwa video dukungan yang disampaikan Prabowo Subianto bukan merupakan intervensi atau cawe-cawe politik dan tidak bertentangan dengan hukum.
Dirinya menilai bahwa yang disampaikan Prabowo terhadap Ahmad Lutfhi, adalah kapasitasnya sebagai Ketum Partai Gerindra
“Dukungan tersebut disampaikan Prabowo sebagai Ketum Partai Gerindra yang mengusung Ahmad Lutfhi di Pilkada 2024 Jawa Tengah,” tutur Ujang.
Senada, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak melakukan intervensi politik jelang Pilkada 2024.
Menurutnya, sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah.
"Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai beliau menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah," kata Hasan kepada Media.
Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan sangat komitmen untuk bersikap netral. Pemerintah juga terus berupaya agar pelaksanaan Pilkada nanti dapat berjalan dengan lancar aman dan adil. [-red]](https://gorontaloterkini.com/wp-content/uploads/2024/11/ketum-partai-gerindra-prabowo-subianto_169-148x111.jpeg)