Jakarta – Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mencegah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan. Langkah tersebut dilakukan melalui pengawasan terhadap industri padat karya, penguatan komunikasi dengan pelaku usaha dan serikat pekerja, serta perluasan program pelatihan tenaga kerja guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa pemerintah memahami kekhawatiran masyarakat terkait potensi PHK akibat perlambatan ekonomi di sejumlah sektor industri. Karena itu, berbagai langkah mitigasi terus dilakukan untuk memastikan perlindungan bagi pekerja tetap berjalan optimal.
“Kami memahami kekhawatiran terkait badai PHK. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah antisipasi dan penguatan perlindungan pekerja,” ujar Yassierli.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya fokus menangani pekerja yang terdampak, tetapi juga memperkuat ketahanan tenaga kerja nasional melalui program pelatihan vokasi, reskilling, dan upskilling. Upaya tersebut dinilai penting agar tenaga kerja Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan industri dan perubahan kebutuhan pasar kerja.
“Kami terus mendorong pelatihan vokasi, reskilling, dan upskilling agar pekerja Indonesia mampu beradaptasi dengan perubahan industri dan tantangan ekonomi global,” katanya.
Selain itu, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan dunia usaha dan serikat pekerja untuk menjaga hubungan industrial yang kondusif. Pendekatan dialogis dinilai menjadi kunci dalam mencari solusi terbaik atas berbagai tantangan ketenagakerjaan.
“Pemerintah ingin memastikan dunia usaha tetap tumbuh, namun pekerja juga mendapatkan perlindungan yang maksimal. Keseimbangan itu yang terus kami jaga,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengatakan pemerintah telah melakukan pengawasan ketat terhadap sektor-sektor padat karya yang rentan terdampak gejolak ekonomi global. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk menekan potensi PHK sejak dini.
“Kami melakukan pengawasan secara ketat terhadap industri padat karya agar potensi PHK bisa dicegah sejak awal,” ujarnya.
Di tingkat daerah, berbagai program perluasan kesempatan kerja juga terus dijalankan. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, mengatakan pemerintah daerah aktif menggelar pelatihan tenaga kerja dan job fair serta memperkuat komunikasi dengan dunia usaha untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pekerja tersebut menjadi bagian dari strategi nasional dalam menjaga ketahanan sektor ketenagakerjaan sekaligus memastikan peluang kerja tetap terbuka di tengah tekanan ekonomi global.
