Jakarta Pemerintah melalui sinergi lintas kementerian, lembaga negara, serta aparat keamanan terus mengintensifkan koordinasi demi menyukseskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 yang akan digelar pada 6 Agustus di Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan aman, tertib, dan demokratis.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus menyampaikan kesiapan pemerintah jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang 2025 yang akan berlangsung pada bulan Agustus 2025.
Melalui Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenko Polkam akan terus memonitor perkembangan serta memastikan stabilitas politik dan keamanan di daerah tetap terjaga melalui koordinasi dan sinkronisasi langkah bersama jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat keamanan, ungkap Wamenko Lodewijk.
Diketahui, PSU memiliki karakteristik berbeda dari pilkada reguler sehingga memerlukan pendekatan yang adaptif namun tetap akuntabel. Masa kampanye dilakukan secara terbatas dan sesuai jadwal, tanpa rapat umum, melainkan melalui dialog warga, penyebaran alat peraga, serta media massa yang berlangsung hingga 2 Agustus 2025.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Mochammad Afifuddin menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dan pengawas pemilu di daerah dalam mencegah pelanggaran serta menjaga suasana damai. Menurutnya, PSU bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi merupakan momen pembuktian bahwa demokrasi bisa dijalankan secara bermartabat oleh semua pihak.
Hal krusial yang paling penting adalah memastikan seluruh pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. Kami tidak ingin ada yang terhalang, tegasnya.
Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Jayapura, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah masing-masing. Jelang PSU Pilbup Papua pada 6 Agustus 2025 mendatang.
Masyarakat Kabupaten Jayapura harus tahu, bahwa kedua calon adalah Putra terbaik Papua, Siapapun yang terpilih itu adalah pilihan Tuhan, ucap Bupati Wonda.
Pemerintah berharap agar seluruh masyarakat tetap tenang, tidak mudah terprovokasi isu negatif, dan menggunakan hak pilihnya secara cerdas. Kolaborasi lintas sektoral yang kuat diyakini menjadi fondasi utama dalam menjamin kesuksesan PSU 2025, sekaligus memperkuat semangat demokrasi yang inklusif dan berkeadaban.
Kesuksesan PSU bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga buah dari partisipasi aktif seluruh elemen bangsa. Dengan semangat persatuan dan komitmen bersama, PSU diharapkan menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang damai dan berkualitas.









![Jakarta – Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam posisinya sebagai kepala negara menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Presiden dinilai sangat menghormati proses demokrasi di daerah. Pemerintah terus berupaya agar Pilkada 2024 nanti dapat berjalan denan aman damai dan adil.
Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Budi Gunawan.
“Prabowo sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara tetap netral,” kata Budi.
Terkait kunjungan pasangan Luthfi-Yasin, Budi menyatakan hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam konteks keprotokolan. Prabowo, selaku tuan rumah tentu menerima kunjungan Luthfi-Yasin. Menurutnya, jika calon lain berkunjung, tentu Prabowo juga akan menerimanya.
"Namanya tamu nggak mungkin (nggak) diterima ya. Mungkin calon lain kalau datang pasti beliau terima," jelasnya.
Budi juga menambahkan bahwa setiap calon wajar mencari dukungan untuk meningkatkan elektabilitas mereka.
“Ya setiap calon ini ingin mencari hal yang bisa mendongkrak elektoral. Tamu datang, mungkin beliau harus bicara seperti itu. Saya rasa yang lain boleh saja kalau minta waktu beliau," tutur Budi Gunawan.
“Pemerintah, akan terus mengingatkan penyelenggara negara supaya terus netral agar pemilu berjalan dengan lancar,” kata Budi Gunawan.
Sikap Presiden Prabowo Subianto juga dinilai oleh akademisi tidak melakukan intervensi atau cawe-cawe politik ataupun bertentangan dengan hukum.
Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyatakan bahwa video dukungan yang disampaikan Prabowo Subianto bukan merupakan intervensi atau cawe-cawe politik dan tidak bertentangan dengan hukum.
Dirinya menilai bahwa yang disampaikan Prabowo terhadap Ahmad Lutfhi, adalah kapasitasnya sebagai Ketum Partai Gerindra
“Dukungan tersebut disampaikan Prabowo sebagai Ketum Partai Gerindra yang mengusung Ahmad Lutfhi di Pilkada 2024 Jawa Tengah,” tutur Ujang.
Senada, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak melakukan intervensi politik jelang Pilkada 2024.
Menurutnya, sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah.
"Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai beliau menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah," kata Hasan kepada Media.
Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan sangat komitmen untuk bersikap netral. Pemerintah juga terus berupaya agar pelaksanaan Pilkada nanti dapat berjalan dengan lancar aman dan adil. [-red]](https://gorontaloterkini.com/wp-content/uploads/2024/11/ketum-partai-gerindra-prabowo-subianto_169-148x111.jpeg)
