Oleh: Dimas Pratama Wijaya*)
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan semata persoalan luas area yang terbakar atau jumlah titik panas yang muncul. Di balik setiap kebakaran terdapat masyarakat yang berpotensi menghadapi gangguan kesehatan, kualitas udara yang menurun, aktivitas ekonomi yang terganggu, hingga terbatasnya ruang gerak anak-anak. Karena itu, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari kemampuan memadamkan api, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menekan dampaknya terhadap masyarakat.
Dalam menghadapi karhutla pada 2026, pemerintah memperlihatkan upaya yang semakin terpadu. Pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi dengan TNI-Polri, BNPB, BMKG, dunia usaha, relawan, serta masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa karhutla diperlakukan sebagai persoalan bersama yang membutuhkan respons lintas sektor.
Kalimantan Barat menjadi salah satu contoh. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatat area yang sebelumnya terbakar sekitar 38.310 hektare telah menurun menjadi sekitar 200 hektare. Jumlah titik api juga turun dari lebih dari 2.000 titik menjadi sekitar 156 titik berdasarkan pemantauan terakhir.
Penurunan tersebut tidak terjadi secara otomatis. Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, brigade pemadam kebakaran, relawan, mahasiswa, dan berbagai unsur masyarakat terus melakukan pemadaman dan pengendalian. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama, meskipun kewaspadaan tetap harus dijaga karena sejumlah kawasan masih mengalami kebakaran.
Pesan tersebut penting karena kondisi cuaca belum sepenuhnya mendukung. Hujan telah turun di beberapa wilayah, tetapi masih terdapat daerah yang membutuhkan penanganan intensif. Artinya, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara tindakan pemadaman dan kesiapsiagaan menghadapi potensi munculnya titik api baru.
Di sisi lain, dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat menjadi perhatian serius. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatat 734 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) hingga 5 September 2026. Pada tingkat nasional, Kementerian Kesehatan mencatat 50.891 kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla sepanjang Juli hingga Agustus 2026, dengan 12.600 kasus di antaranya dialami balita.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan kesehatan harus menjadi bagian integral dari strategi penanganan karhutla. Api harus dikendalikan, tetapi masyarakat yang berada di wilayah terdampak juga harus mendapatkan informasi, layanan kesehatan, dan perlindungan dari paparan asap.
Perhatian khusus diperlukan terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan dalam setiap tahapan penanganan bencana. Karhutla dapat memengaruhi kesehatan pernapasan anak, mengganggu pendidikan, membatasi aktivitas bermain, serta meningkatkan risiko persoalan psikososial ketika kondisi darurat berlangsung.
Dengan demikian, langkah pemerintah dalam menghadapi karhutla perlu dilihat sebagai upaya melindungi masyarakat secara menyeluruh. Penanganan tidak boleh berhenti ketika kobaran api padam, tetapi harus dilanjutkan melalui pemantauan kualitas udara, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan kondisi sosial masyarakat.
Tantangan tersebut semakin besar karena BMKG memperingatkan September 2026 masih menjadi fase kritis karhutla,. Kondisi kering yang dominan, tingginya hotspot, serta pengaruh El Niño yang diperkirakan bertahan hingga awal 2027 membuat pemerintah perlu mengandalkan sistem peringatan dini dan data sebagai dasar pengambilan keputusan.
Pemerintah melalui Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam hal ini memperkuat pemantauan cuaca, iklim, kualitas udara, dan hotspot. Informasi tersebut kemudian dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan wilayah prioritas, mengerahkan sumber daya, dan mengambil langkah mitigasi. Dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bersama BNPB, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan berbagai pihak juga menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan beragam instrumen untuk mengurangi risiko.
Pendekatan berbasis data tersebut juga diperkuat BNPB melalui pemantauan hotspot harian yang bersumber dari data satelit BMKG dan Kementerian Kehutanan. Dengan pembaruan informasi secara berkala, pemerintah dapat mengantisipasi munculnya titik api baru sekaligus merespons kebakaran yang kembali aktif.
Kolaborasi juga diperluas melalui keterlibatan dunia usaha. Penanganan karhutla di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, melibatkan INALUM dan Borneo Alumina Indonesia bersama pemerintah daerah, BNPB/BPBD, TNI, Polri, pemadam kebakaran, relawan, dan masyarakat. Grup MIND ID turut mengerahkan personel pemadam kebakaran bersertifikat untuk memperkuat penanganan di lapangan.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah sedang membangun pola penanganan yang tidak bergantung pada satu institusi. Setiap pihak memiliki peran: pemerintah mengoordinasikan kebijakan dan sumber daya, BMKG menyediakan informasi, BNPB memperkuat manajemen bencana, aparat mendukung respons lapangan, dunia usaha menambah kapasitas, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam pencegahan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penanganan karhutla adalah masyarakat yang tetap aman, sehat, dan mampu menjalankan aktivitasnya. Karena itu, setiap titik api yang berhasil dikendalikan, setiap potensi kebakaran yang berhasil dideteksi lebih awal, dan setiap warga yang terlindungi dari paparan asap merupakan bagian dari keberhasilan kebijakan.
Pemerintah memang tidak dapat menghilangkan seluruh risiko karhutla dalam sekejap. Namun, melalui koordinasi yang semakin kuat, pemanfaatan teknologi dan data, respons cepat, serta kolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat, dampak kebakaran dapat ditekan.
Karhutla adalah tantangan bersama. Tetapi ketika pemerintah bergerak dan seluruh kekuatan ikut mengambil peran, ancaman tersebut dapat dikendalikan dengan lebih efektif. Pada akhirnya, api bukan satu-satunya yang harus dipadamkan. Dampaknya terhadap kehidupan masyarakat juga harus menjadi perhatian utama.
*) Analis Kebijakan Lingkungan dan Kebencanaan
