Oleh: Bara Winatha *)
Pemerintah Indonesia mulai merealisasikan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall yang membentang di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa. Proyek ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim, penurunan muka tanah, dan banjir rob yang selama ini mengancam keberlangsungan hidup jutaan masyarakat di wilayah pesisir. Dengan garis pantai sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, pembangunan tanggul ini diharapkan mampu menjadi benteng utama dalam menjaga ekosistem pesisir dan menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan bahwa proyek tanggul laut raksasa ini telah menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, proyek ini menyangkut perlindungan masyarakat, ketahanan iklim, dan eksistensi bangsa ke depan. Perhatian Presiden Prabowo terhadap proyek ini sangat besar, bahkan telah menjadi bagian dari visi dan misi beliau sebelum menjabat sebagai presiden.
Sejumlah negara telah menyatakan minat untuk bekerja sama dalam proyek ini, termasuk Belanda, Jepang, Korea Selatan, China, dan negara-negara di Timur Tengah. Pemerintah membuka peluang kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta internasional, untuk memastikan pembangunan berjalan secara efisien dan berkelanjutan. Pemerintah juga tengah mematangkan langkah teknis dan administratif, termasuk pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan proyek secara terintegrasi.
Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo terkait bagian proyek tanggul laut raksasa yang berada di wilayah ibu kota. Ia menjelaskan bahwa saat ini Pemprov Jakarta sedang mempelajari secara rinci dokumen teknis proyek dan akan membuka informasi publik begitu seluruh proses perencanaan selesai dilakukan. Pembangunan di wilayah Jakarta akan dimulai dari kawasan Muara Angke dan akan mencakup penambahan panjang tanggul dari semula 12 kilometer menjadi 19 kilometer.
Dari sisi internasional, Wakil Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri Belanda, Michiel Sweers, mengatakan bahwa negaranya telah lama terlibat dalam tahap awal proyek tanggul laut raksasa di Indonesia. Ia menyebut bahwa Belanda telah menyelesaikan studi kelayakan proyek ini pada 2020 dan siap memberikan dukungan teknis serta keahlian dari berbagai perusahaan pengerukan dan teknik Belanda. Belanda melihat proyek ini sebagai upaya perlindungan iklim dan penciptaan koridor pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
Michiel juga menyampaikan apresiasinya terhadap pendekatan pemerintah Indonesia yang terbuka terhadap kolaborasi internasional dalam proyek-proyek strategis. Ia menyatakan kesiapan Belanda untuk melanjutkan kerja sama yang telah terjalin dan menjadikannya sebagai bentuk kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan. Proyek tanggul laut raksasa ini dapat menjadi contoh konkret sinergi antara negara berkembang dan negara maju dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.
Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 menekankan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa ini merupakan keputusan strategis jangka panjang untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman bencana pesisir. Ia memperkirakan proyek ini akan membutuhkan waktu hingga 20 tahun dengan estimasi biaya mencapai 80 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.297 triliun. Presiden menekankan pentingnya memulai langkah awal pembangunan sekarang, agar masyarakat pesisir tidak terus menjadi korban dari dampak perubahan iklim yang semakin ekstrem.
Pembangunan tanggul laut raksasa ini dirancang bukan hanya sebagai penghalang fisik terhadap gelombang laut, tetapi juga sebagai ruang multifungsi yang dapat dikembangkan menjadi kawasan ekonomi baru. Pemerintah menargetkan bahwa selain memberi perlindungan dari rob, tanggul ini juga akan menciptakan kawasan reklamasi yang dapat digunakan untuk pelabuhan, perumahan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas publik lainnya. Dengan pendekatan ini, pembangunan akan menyelesaikan masalah lingkungan dan juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Sejumlah pakar dan pengamat lingkungan menyambut positif inisiatif ini. Mereka menilai bahwa langkah pemerintah membangun tanggul laut raksasa menunjukkan adanya kesadaran tinggi terhadap ancaman perubahan iklim yang nyata. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional ini mencerminkan pendekatan kolaboratif yang inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman. Kunci keberhasilan proyek ini terletak pada koordinasi lintas sektor, transparansi proses pembangunan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan.
Dalam jangka panjang, proyek ini diharapkan akan menyelamatkan wilayah pesisir dari ancaman tenggelam dan juga menciptakan model pembangunan berkelanjutan berbasis adaptasi iklim. Dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah pusat, dukungan teknis dari pemerintah daerah, serta kolaborasi dengan negara-negara sahabat seperti Belanda, Indonesia berpeluang besar menjadi pelopor pembangunan tanggul laut terintegrasi di kawasan Asia Tenggara.
Pembangunan tanggul laut raksasa Pantura Jawa bukan semata proyek infrastruktur, melainkan bentuk nyata perlindungan pemerintah terhadap masyarakat pesisir. Dalam konteks global yang ditandai dengan krisis iklim dan urbanisasi pesat, langkah ini menegaskan bahwa Indonesia tidak tinggal diam. Pemerintah bergerak cepat dan strategis, menjadikan pembangunan ini sebagai simbol keberpihakan kepada rakyat dan keberanian menghadapi tantangan masa depan.
*) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.
[edRW]
