Oleh: Pahlevi Ersa Nugroho
Komitmen pemerintah menghadirkan ruang digital yang aman bagi anak terus diperkuat melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas. Regulasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam ekosistem digital yang sehat, aman, dan produktif di tengah derasnya perkembangan teknologi. Pemerintah memandang ruang digital kini bukan sekadar sarana komunikasi, tetapi telah menjadi bagian dari ruang tumbuh kembang anak, sehingga membutuhkan aturan, pengawasan, dan perlindungan yang konsisten.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid menegaskan PP Tunas menjadi fondasi penting agar platform digital, mulai media sosial, game daring, hingga layanan elektronik lainnya, memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan khusus bagi anak. Menurut Meutya Viada Hafid, kebijakan ini diharapkan memperkuat ekosistem digital Indonesia agar semakin aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai keberhasilan, mulai penguatan regulasi perlindungan anak, perluasan program literasi digital nasional, peningkatan patroli siber terhadap konten berbahaya, hingga kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ruang digital yang ramah anak.
Melalui Kemkomdigi, pemerintah mengembangkan strategi perlindungan digital dengan menempatkan keluarga sebagai benteng pertama. Pendampingan orang tua dinilai menjadi langkah mendasar, termasuk mengatur penggunaan gawai, membatasi waktu layar, dan membangun komunikasi terbuka agar anak lebih terlindungi dari berbagai ancaman daring. Pemerintah juga mendorong penguatan budaya lokal dan interaksi sosial sebagai penyeimbang penggunaan teknologi di kalangan anak-anak.
Selain penguatan keluarga, literasi digital menjadi strategi utama. Pemerintah mengajak masyarakat membekali anak dengan kemampuan berpikir kritis dalam menggunakan internet, memahami etika digital, serta memanfaatkan teknologi secara positif. Anak-anak didorong tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga generasi yang mampu menggunakan ruang digital untuk belajar, berkreasi, dan berkembang. Pada saat yang sama, pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi filter protektif untuk meminimalkan paparan konten negatif dan menciptakan platform yang lebih ramah anak.
Pendekatan ini diperkuat dengan kolaborasi multisektor yang melibatkan pemerintah, industri teknologi, lembaga pendidikan, hingga aparat penegak hukum. Dukungan Polri terhadap PP Tunas menjadi bagian penting dari strategi nasional perlindungan anak di ruang digital. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menekankan ancaman di ruang digital tidak hanya berupa kejahatan yang tampak, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi anak. Karena itu, menurut Johnny Eddizon Isir, komunikasi dua arah dalam keluarga sangat penting agar anak merasa aman bercerita jika menghadapi ancaman di internet.
Polri juga mengingatkan pentingnya mencegah oversharing atau membagikan informasi pribadi anak secara berlebihan di media sosial, karena berpotensi dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. Orang tua didorong mengaktifkan fitur parental control serta berdiskusi dengan anak tentang etika berinternet. Langkah-langkah sederhana ini dipandang penting untuk membangun budaya digital yang aman sejak dini.
Selain edukasi, Polri terus memperkuat patroli siber dan upaya pencegahan kejahatan digital yang menyasar anak. Generasi muda pun diajak memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif dan produktif. Ini menegaskan perlindungan anak di ruang digital bukan hanya soal pengawasan, tetapi juga mendorong pemanfaatan teknologi yang sehat dan memberdayakan.
Dukungan terhadap PP Tunas juga datang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menilai regulasi ini menjadi tonggak penting dalam melindungi anak dari berbagai risiko digital yang semakin kompleks, mulai dari pornografi, penipuan daring, perundungan siber hingga kecanduan gawai. Menurut Jasra Putra, selama ini banyak orang tua seolah menghadapi derasnya arus algoritma dan konten digital sendirian, sehingga kehadiran PP Tunas menjadi penguatan penting.
Jasra Putra juga menegaskan regulasi ini lahir dari kajian panjang dan amanat konstitusi yang menempatkan perlindungan anak sebagai kewajiban negara. Pasca pandemi COVID-19, akses internet anak meningkat sangat cepat dan memunculkan tantangan baru yang tidak bisa diabaikan. Kondisi itu mendorong pemerintah menghadirkan regulasi yang tidak hanya responsif terhadap ancaman digital, tetapi juga preventif untuk melindungi anak dalam jangka panjang.
Di tengah percepatan transformasi digital nasional, pemerintah menegaskan pembangunan infrastruktur digital harus diimbangi pembangunan ekosistem digital yang aman. Sebab keberhasilan transformasi digital bukan hanya diukur dari kemajuan teknologi, tetapi juga dari sejauh mana teknologi memberi manfaat dan perlindungan bagi generasi masa depan.
Pada akhirnya, PP Tunas menjadi simbol keseriusan negara dalam memastikan ruang digital menjadi lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Namun keberhasilan kebijakan ini membutuhkan dukungan semua pihak, mulai keluarga, sekolah, industri teknologi, aparat, hingga masyarakat luas. Perlindungan anak di ruang digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi gerakan bersama yang harus dijaga secara berkelanjutan.
Momentum kehadiran PP Tunas perlu dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran bersama bahwa anak-anak berhak tumbuh di lingkungan digital yang sehat, aman, dan bermartabat. Dengan sinergi yang terus diperkuat, ruang digital diharapkan menjadi ruang belajar, kreativitas, dan masa depan yang mendukung lahirnya generasi Indonesia yang tangguh di era digital.
*) Pemerhati pendidikan
