Oleh: Tegar Wijaya )*
Perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia telah berlangsung meriah, meninggalkan jejak kebanggaan sekaligus tanggung jawab baru. Namun, pasca momentum tersebut, perbincangan publik diwarnai tren pengibaran bendera bergambar simbol bajak laut. Fenomena ini menimbulkan diskusi luas tentang bagaimana menempatkan ruang ekspresi budaya pop agar tidak melampaui batas penghormatan terhadap simbol negara.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa perayaan kemerdekaan tidak bisa dicampurkan dengan simbol hiburan. Ia menilai kreativitas generasi muda adalah energi penting, tetapi tetap harus diarahkan agar tidak menyinggung kesakralan simbol nasional. Menurutnya, Merah Putih bukan sekadar kain berwarna merah dan putih, melainkan representasi identitas dan pengorbanan bangsa. Karena itu, ekspresi kebudayaan tetap dapat berkembang, asalkan tidak melunturkan makna yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata para pahlawan.
Idrus juga mengingatkan bahwa pasca 17 Agustus, masyarakat seharusnya semakin memperkuat refleksi kebangsaan. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bahkan telah menginstruksikan kadernya untuk menjadikan momen tersebut sebagai sarana memperkuat semangat nasionalisme. Hal ini mencerminkan bahwa politik kebangsaan tidak boleh berhenti pada seremoni, melainkan harus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjaga simbol negara dari penyalahgunaan.
Akademisi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Supangat, turut menyoroti bahwa fenomena tren bendera bajak laut pasca perayaan kemerdekaan bukan sekadar gaya anak muda. Ia melihat ada pergeseran makna di mana nasionalisme perlahan terdorong ke pinggir oleh popularitas budaya digital. Menurutnya, generasi muda memang butuh ruang berekspresi, tetapi garis pemisah antara hiburan dan identitas bangsa tidak boleh kabur. Ketika simbol hiburan dikibarkan sejajar dengan Merah Putih, ada risiko makna sakral tereduksi menjadi sekadar ornamen.
Supangat menambahkan, algoritma media sosial turut memperkuat tren ini. Sistem digital cenderung mengulang preferensi hiburan tanpa memberikan porsi seimbang bagi konten kebangsaan. Akibatnya, generasi muda lebih sering disuguhi tontonan viral ketimbang narasi edukasi kebangsaan. Hal ini menimbulkan apa yang disebutnya sebagai nasionalisme digital yang disorientatif, di mana identitas bangsa kehilangan jangkar karena minimnya literasi digital yang kritis.
Dari sisi pemerintah, peringatan tentang pentingnya menjaga kesucian Merah Putih juga terus digaungkan. Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Johan Rosihan, menekankan bahwa budaya global tidak perlu dimusuhi, tetapi harus ditempatkan secara tepat. Ia menilai pemerintah dan masyarakat perlu membangun narasi kebangsaan yang relevan dengan generasi digital. Dengan begitu, Merah Putih tidak hanya hadir di upacara resmi, tetapi juga menjadi bagian dari ruang kreatif daring, sehingga nilai kebangsaan tetap mengakar meski dalam kemasan baru.
Fenomena ini memperlihatkan pentingnya literasi simbolik di masyarakat. Banyak yang mungkin menganggap pengibaran bendera bajak laut hanya sebatas ekspresi tanpa makna serius. Namun, dalam perspektif kebangsaan, setiap tindakan terkait simbol negara selalu memiliki bobot ideologis. Jika dibiarkan berulang, perlahan akan terjadi normalisasi yang mengaburkan kesakralan Merah Putih. Karena itu, pemerintah bersama elemen masyarakat perlu memperkuat edukasi publik agar generasi muda memahami batas-batas ekspresi yang sehat.
Pasca perayaan kemerdekaan, tantangan kebangsaan memang semakin kompleks. Globalisasi budaya, derasnya arus informasi, dan perkembangan teknologi digital menciptakan ruang baru yang harus diisi dengan narasi positif. Negara tidak mungkin menolak budaya populer, namun tetap perlu menetapkan garis batas yang tegas agar tidak mengorbankan simbol nasional. Dalam hal ini, pemerintah sudah menempatkan diri sebagai penjaga kesakralan simbol negara, sembari memberi ruang kebebasan berekspresi yang sehat.
Momentum 17 Agustus seharusnya menjadi pengingat bahwa Merah Putih bukan sekadar bendera, melainkan lambang perjuangan panjang melawan penjajahan. Saat simbol itu dikibarkan, yang hadir bukan hanya warna merah dan putih, tetapi juga semangat pengorbanan generasi terdahulu. Menggantinya dengan simbol fiksi, betapapun populernya, berarti menempatkan imajinasi di atas realitas sejarah bangsa. Hal itu berpotensi mengaburkan makna dan mengurangi rasa hormat pada perjuangan nasional.
Idrus Marham, Supangat, dan Johan Rosihan sejalan dalam pandangannya bahwa simbol negara harus tetap berada di posisi paling terhormat. Pandangan tersebut mencerminkan kesadaran bahwa pasca kemerdekaan, bangsa Indonesia bukan hanya ditantang oleh ancaman fisik, tetapi juga oleh infiltrasi budaya dan manipulasi simbolik. Di sinilah pentingnya kolaborasi antara pemerintah, tokoh politik, akademisi, dan masyarakat untuk menjaga garis batas yang jelas antara hiburan dan identitas nasional.
Pasca perayaan kemerdekaan ke-80, masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semangat nasionalisme tidak berhenti pada seremoni. Penghormatan kepada Merah Putih adalah bentuk penghormatan kepada sejarah, identitas, dan persatuan bangsa. Dengan menjaga kesucian simbol tersebut, Indonesia meneguhkan kembali dirinya sebagai bangsa yang berdaulat, berkarakter, dan tidak mudah goyah oleh tren sesaat.
Menjadi jelas bahwa tren bendera bajak laut hanyalah fenomena kultural yang tidak boleh diberi ruang untuk menggeser makna simbol negara. Kreativitas tetap bisa tumbuh, budaya pop tetap bisa diapresiasi, tetapi Merah Putih harus selalu ditempatkan pada posisi yang tertinggi. Inilah bentuk tanggung jawab bersama dalam merawat warisan perjuangan para pahlawan dan memastikan generasi mendatang tetap memaknai kemerdekaan dengan penuh rasa hormat.
)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute
[edRW]
