Oleh : Intan Wulandari)*
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan wajah baru birokrasi Indonesia melalui langkah cepat dan responsif menangani krisis Pulau Enggano, Bengkulu. Gaya kepemimpinan yang mengedepankan kecepatan dan kerja kolektif tersebut terbukti efektif mengurai permasalahan di lapangan.
Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025 diterbitkan untuk memastikan percepatan pembangunan dan pemulihan konektivitas pulau terluar Indonesia itu. Pendekatan ini layak diapresiasi sebagai bentuk transformasi birokrasi menuju tata kelola modern dan adaptif.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai respon pemerintah atas persoalan Enggano merefleksikan gaya kepemimpinan baru Presiden Prabowo yang menekankan tindakan cepat dan koordinasi lintas lembaga.
Prasetyo menilai pemerintah telah siap merespons dinamika yang muncul tiba-tiba dengan sistem deteksi dini dan reaksi cepat. Inpres 12/2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen pemerintah merespons persoalan rakyat tanpa menunda. Bagi Prasetyo, gaya kepemimpinan semacam itu layak disebut wajah baru birokrasi yang responsif dan terukur.
Pemerintah tidak menunggu masalah menumpuk, melainkan langsung memproses solusi bersama DPR RI. Komunikasi intensif pemerintah dan legislatif juga mempercepat tercapainya kesepakatan dan pengambilan keputusan strategis. Situasi ini menciptakan kepercayaan publik yang besar terhadap pemerintahan pusat.
Prasetyo menambahkan, pengalamannya bertugas di DPR RI membantunya menjalin komunikasi lebih efektif dengan para pimpinan DPR saat ini. Hal tersebut mempermudah pemerintah menemukan jalan keluar bagi persoalan besar seperti keterisolasian Pulau Enggano.
Koordinasi antara pemerintah dan DPR berjalan lancar, memungkinkan solusi konkret di lapangan terealisasi dalam tempo singkat. Pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai yang terjadi tiga bulan terakhir yang langsung direspon pemerintah begitu muncul dalam tiga bulan terakhir.
Akibatnya, warga terisolasi karena kapal besar tidak bisa keluar masuk dermaga. Kondisi itu menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang serius yang kini berhasil ditekan melalui langkah cepat dan terkoordinasi pemerintah.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR terus memonitor pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut. Dasco mengapresiasi langkah Presiden Prabowo menerbitkan Inpres sebagai wujud komitmen nyata pemerintah terhadap rakyat di wilayah terluar.
Menurut Dasco, masyarakat Pulau Enggano selama ini telah lama menghadapi hambatan infrastruktur yang memerlukan solusi cepat dan terstruktur. Dasco meminta semua pihak meninggalkan kebiasaan saling menyalahkan dan mulai fokus bekerja nyata menyelesaikan masalah.
DPR berkomitmen mengawal implementasi Inpres tersebut hingga tuntas agar warga Pulau Enggano kembali memperoleh hak dasar mereka, terutama akses logistik dan distribusi pangan untuk keberlangsungan hidup masyarakat setempat.
Selain itu, Dasco mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintah menangani persoalan di Pulau Enggano menjadi bukti penting bahwa gaya kepemimpinan cepat dan responsif bukan hanya dibutuhkan di daerah strategis, tetapi juga di wilayah terluar yang selama ini terpinggirkan.
Pemerintah berharap, pelaksanaan Inpres dapat mengembalikan akses distribusi logistik, membangkitkan perekonomian, dan memulihkan kualitas hidup warga Enggano secara menyeluruh. Keberhasilan ini dapat menjadi model bagi penanganan krisis di wilayah lain di masa mendatang.
Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan kesigapan dengan mengerahkan kapal pengawas Orca 05 untuk mengangkut 28 warga Pulau Enggano ke Kota Bengkulu.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menerima laporan dari Nakhoda KP Orca 05 Sutisna Wijaya bahwa kapal tersebut telah tiba di Bengkulu dengan selamat pada Kamis pagi setelah menempuh perjalanan 12 jam dari Enggano.
Pengerahan kapal tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Menteri Trenggono dengan Gubernur Bengkulu pada akhir Juni lalu. Menurut Menteri Trenggono, KKP siap menurunkan kapal untuk membantu mobilisasi warga ke kota sekaligus mendukung pembangunan pesisir dan wilayah terluar Indonesia.
Langkah-langkah strategis pemerintah, mulai dari penerbitan Instruksi Presiden hingga pengerahan kapal pengawas, menegaskan bahwa gaya birokrasi di era Presiden Prabowo Subianto mengutamakan keberpihakan kepada rakyat dan tanggap terhadap masalah.
Tidak ada lagi penundaan dalam menyusun kebijakan, seluruh kementerian dan lembaga bergerak bersama dengan satu tujuan: menyelesaikan persoalan masyarakat secepat mungkin. Sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan Pulau Enggano dan membuka isolasi pulau tersebut dari keterbelakangan.
Pendangkalan pelabuhan bukan hanya menutup akses keluar masuk kapal penyeberangan, tetapi juga memutus distribusi pangan, menghambat layanan kesehatan, dan menurunkan kualitas hidup warga.
Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025 hadir sebagai bukti konkret gaya kepemimpinan cepat dan responsif. Masyarakat Enggano akhirnya bisa kembali memperoleh harapan untuk menghidupkan perekonomian mereka dan meningkatkan taraf hidup keluarga mereka.
Melihat langkah nyata tersebut, publik layak memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berani mengubah wajah birokrasi menjadi lebih gesit dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Pemerintah berhasil membuktikan bahwa gaya baru kepemimpinan yang cepat dan responsif bukan sekadar slogan kampanye, melainkan kebijakan nyata yang menyentuh masyarakat hingga pulau terluar Indonesia, menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga negara. (*)
)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis
