Oleh : Meisya Julian Putri
Transformasi digital telah mengubah wajah perdagangan Indonesia secara signifikan. Kehadiran berbagai platform perdagangan elektronik memberikan kesempatan yang semakin luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menjangkau konsumen tanpa batas geografis. Dalam beberapa tahun terakhir, ribuan pelaku UMKM memanfaatkan marketplace sebagai sarana utama pemasaran dan penjualan produk. Namun, seiring berkembangnya ekonomi digital, muncul pula kebutuhan untuk menghadirkan tata kelola perpajakan yang lebih adaptif dan berkeadilan.
Kebijakan pemerintah mengenai pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen melalui marketplace belakangan memunculkan berbagai persepsi di tengah masyarakat. Sebagian pelaku usaha menganggap kebijakan tersebut sebagai jenis pajak baru yang berpotensi menambah beban usaha. Padahal, pemahaman tersebut perlu diluruskan agar tidak berkembang menjadi kesalahpahaman yang dapat mengganggu optimisme pelaku UMKM dalam memanfaatkan ekonomi digital.
Pada dasarnya, kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 bukanlah penambahan tarif pajak baru bagi pedagang daring. Pemerintah hanya menyesuaikan mekanisme pemungutan pajak dengan perkembangan pola perdagangan yang kini banyak dilakukan melalui platform digital. Marketplace ditugaskan sebagai pemungut pajak sehingga proses administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana, terintegrasi, dan transparan.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace tetap menjadi kredit pajak milik wajib pajak. Pembayaran yang dilakukan melalui platform tidak hilang, melainkan dapat diperhitungkan saat pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan sehingga mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme baru ini tidak menimbulkan beban ganda bagi para pelaku usaha.
Hal penting lainnya yang perlu dipahami masyarakat adalah adanya perlindungan bagi pelaku UMKM kecil. Pemerintah tetap memberikan pengecualian kepada pelaku usaha orang pribadi yang memiliki omzet hingga Rp500 juta per tahun. Kelompok usaha tersebut tidak dikenakan pemungutan PPh sebesar 0,5 persen sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan omzet kepada marketplace yang digunakan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap mempertimbangkan kapasitas usaha dan keberlangsungan UMKM skala mikro.
Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menyampaikan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah menciptakan kesetaraan perlakuan antara pedagang konvensional dan pedagang daring. Selama ini, pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara fisik telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perdagangan digital juga memerlukan sistem administrasi yang sejalan agar tercipta keadilan dalam ekosistem usaha nasional.
Kesalahpahaman yang berkembang di ruang publik sebagian besar disebabkan oleh kurangnya literasi perpajakan digital. Istilah pemungutan pajak oleh marketplace sering kali dipersepsikan sebagai tambahan pungutan baru. Padahal, kewajiban perpajakan atas penghasilan telah berlaku sejak lama, baik bagi pelaku usaha yang berjualan secara langsung maupun melalui platform elektronik. Perubahan yang terjadi hanyalah pada mekanisme pemungutannya.
Di sisi lain, digitalisasi perpajakan justru dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha. Sistem yang terintegrasi memungkinkan pencatatan transaksi yang lebih tertib dan akurat. Pelaku UMKM dapat lebih mudah mengetahui jumlah pajak yang telah dibayarkan serta melakukan pelaporan tahunan secara lebih sederhana. Transparansi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan kepastian usaha dan mendorong kepatuhan sukarela.
Pemerintah juga telah melakukan komunikasi dengan berbagai platform digital dan asosiasi industri untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan secara bertahap dan tidak menimbulkan gangguan terhadap aktivitas perdagangan elektronik. Langkah ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak diterapkan secara sepihak, melainkan melalui proses koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
Keberadaan ekonomi digital yang terus berkembang memerlukan sistem perpajakan yang modern dan adaptif. Dengan semakin banyaknya transaksi yang berlangsung melalui marketplace, media sosial, maupun siaran langsung, pemerintah perlu memastikan bahwa sistem administrasi negara mampu mengikuti perubahan pola ekonomi masyarakat. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil.
Yang perlu dihindari adalah munculnya narasi yang menimbulkan kekhawatiran berlebihan di kalangan pelaku UMKM. Informasi yang tidak utuh berpotensi membuat sebagian pelaku usaha enggan memanfaatkan platform digital atau bahkan menganggap pemerintah menambah beban usaha di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi tantangan. Padahal, substansi kebijakan menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil tetap mendapatkan perlindungan dan kemudahan.
Oleh karena itu, penguatan literasi perpajakan digital menjadi agenda yang sangat penting. Pemerintah, marketplace, asosiasi UMKM, akademisi, dan media massa perlu bersinergi memberikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat. Edukasi yang tepat akan membantu pelaku usaha memahami hak dan kewajiban perpajakannya sehingga tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan.
Pada akhirnya, kebijakan pemungutan pajak melalui marketplace merupakan bagian dari penyesuaian sistem perpajakan terhadap perkembangan ekonomi digital. Kebijakan ini bukanlah pajak baru, tidak menaikkan tarif pajak, serta tetap memberikan perlindungan kepada UMKM dengan omzet kecil. Dengan pemahaman yang benar, pelaku UMKM dapat terus memanfaatkan ruang digital untuk berkembang tanpa dihantui kekhawatiran yang tidak berdasar. Meluruskan informasi mengenai pajak e-commerce menjadi langkah penting agar transformasi digital dan pertumbuhan UMKM dapat berjalan beriringan menuju ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.
*Penulis adalah Pengamat Ekonomi
