JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga Februari 2026, program ini telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat dan ditargetkan mencapai 82 juta penerima paling lambat Desember 2026. Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, MBG dinilai menjadi motor penggerak produksi dan distribusi pangan nasional.
Founder The Centre for Indonesian Crisis Strategic Resolution (CICSR), Muhammad Makmun Rasyid, menilai dampak lanjutan MBG terasa kuat di sektor hulu, khususnya pertanian dan ekonomi desa. Ia menyebut kebutuhan pasokan pangan dalam skala besar dan berkelanjutan menciptakan kepastian pasar bagi petani.
“Dengan adanya permintaan yang stabil dan terukur dari dapur-dapur MBG, desa memiliki peluang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ini dapat memperkuat rantai pasok pangan nasional sekaligus membuka ruang bagi keterlibatan generasi muda di sektor pertanian,” kata Makmun.
Menurutnya, peningkatan kebutuhan terhadap komoditas seperti sayur, buah, telur, dan sumber protein lainnya mendorong aktivitas produksi, distribusi, hingga pengolahan hasil pertanian di tingkat lokal. Kondisi tersebut diyakini mampu menekan laju urbanisasi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Makmun juga menekankan pentingnya dukungan lanjutan berupa akses pembiayaan, teknologi, dan kemitraan usaha agar peluang ekonomi yang tercipta dari MBG dapat dimanfaatkan secara optimal oleh petani, termasuk kalangan muda.
Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan MBG merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional yang terintegrasi dengan program pemeriksaan kesehatan gratis dan pemerataan pendidikan. Ia mengungkapkan, saat ini dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang operasional telah mencapai 22.275 unit, sementara 13.829 unit lainnya dalam proses penilaian dan pengajuan.
“Dengan kondisi sekarang saja, MBG telah ada dapur SPPG yang operasional sebanyak 22.275 unit. Dalam proses penilaian dan pengajuan ada 13.829 unit. Dari 22.000 dapur yang berjalan, sudah menciptakan sekitar satu juta lapangan kerja,” ujar Presiden Prabowo.
Setiap dapur SPPG rata-rata mempekerjakan sekitar 50 orang per hari. Angka tersebut mencerminkan dampak ekonomi langsung dari program MBG, tidak hanya di sektor konsumsi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi daerah.
Di tingkat daerah, implementasi program terus diperkuat. SPPG Dawuan 2 UUT Beef di Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon, resmi mendistribusikan MBG perdana pada Jumat (20/2). Owner SPPG UUT Beef Dawuan, H Bastoni, menegaskan seluruh sarana dan prasarana telah disiapkan sesuai standar keamanan pangan.
“Kami telah menyiapkan sarana, prasarana, hingga armada transportasi untuk menjamin kelancaran distribusi. Termasuk sistem sanitasi air yang sudah menggunakan mesin reverse osmosis (RO),” ujarnya.
Ia menjelaskan seluruh pegawai dan relawan telah mengikuti pelatihan personal higiene melalui praktik langsung di dapur pusat. Selain itu, seluruh tenaga kerja diwajibkan mengikuti Sertifikasi Layak Higiene dan Sanitasi serta Sertifikasi Layak Penggunaan Air Pakai sebagai bagian dari sistem pengendalian mutu.
“Pendekatan praktik langsung penting agar pegawai memiliki pemahaman teknis yang komprehensif dan mampu bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan,” jelas Bastoni.
Dari sisi perdagangan, Menteri Perdagangan, Budi Santoso menyebut MBG memberikan kepastian permintaan yang memotivasi peternak ayam, termasuk pelaku UMKM, untuk meningkatkan produksi. “Karena permintaan menjadi pasti. Kalau dulu permintaan naik turun tergantung pasar,” kata Budi.
Ia menambahkan, peningkatan produksi membuat harga daging ayam relatif terkendali karena pasokan bergerak linear dengan permintaan. Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), harga rata-rata nasional daging ayam berada di kisaran Rp40.259 per kilogram. Meski sedikit melampaui harga acuan Rp40.000 per kilogram, pemerintah memastikan stabilitas pasokan tetap terjaga.
“Tapi kita minta diantisipasi. Meskipun Lebaran atau Nataru, pasokan harus terjaga. Jadi ketika permintaan melonjak, ya tetap harus harga stabil,” ujarnya.
Dengan kepastian pasar, penguatan distribusi, serta dukungan infrastruktur dan standar mutu di tingkat dapur, MBG dinilai menjadi instrumen strategis dalam memperkuat swasembada pangan. Pemerintah menegaskan program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkokoh fondasi ekonomi nasional berbasis desa dan kerakyatan.
(*/rls)
