Oleh: Hazel Aisyah S.
Program publik berskala nasional tidak pernah selesai hanya dengan diluncurkan. Semakin besar cakupan sebuah program, semakin penting kemampuan pemerintah mengevaluasi, menemukan kelemahan, lalu memperbaikinya. Dalam perspektif kebijakan publik, justru kapasitas untuk melakukan koreksi merupakan salah satu indikator kematangan tata kelola.
Hal tersebut kini terlihat dalam perjalanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah melalui fase perluasan pelayanan, pemerintah mulai memperkuat kualitas implementasi melalui pembenahan data penerima manfaat, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peningkatan koordinasi pusat dan daerah, evaluasi sumber daya manusia, hingga penguatan peran sekolah.
Salah satu pembenahan paling fundamental dilakukan pada data penerima manfaat. Badan Gizi Nasional (BGN) kini memperkuat kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan data MBG dengan data kependudukan Dukcapil.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah ingin mengetahui bukan sekadar jumlah penerima manfaat, melainkan siapa yang menerima. Maka, tidak hanya data kuantitatif, angka jumlah penerima manfaat, tapi siapa penerima manfaatnya, bisa terdata.
Langkah tersebut sangat penting. Prinsip one person, one beneficiary memungkinkan pemerintah mencegah data ganda sekaligus memperoleh gambaran faktual mengenai jangkauan program.
Kepala BGN Sudaryono sendiri terbuka mengenai ditemukannya sejumlah ketidaksesuaian antara pencatatan administratif dan pelayanan faktual. Respons terhadap temuan tersebut bukan menutupinya, melainkan melakukan pencocokan dan pemutakhiran data bersama pemerintah daerah. Pihaknya menegaskan BGN siap berkolaborasi, siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah.
Keterbukaan mengidentifikasi kekurangan semacam ini perlu dilihat sebagai bagian dari proses penguatan kebijakan. Program publik yang sehat bukanlah program yang diklaim tidak memiliki persoalan, tetapi program yang memiliki mekanisme untuk menemukan persoalan dan mengoreksinya.
Lebih jauh, integrasi data membuka peluang MBG memasuki pendekatan outcome-based policy. Data penerima dapat dikaitkan dengan perkembangan kesehatan sehingga pemerintah tidak berhenti menghitung jumlah porsi yang dibagikan, tetapi juga dapat mengikuti perkembangan berat badan, tinggi badan, dan indikator gizi penerima manfaat.
Pembenahan berikutnya adalah memperpendek jarak antara pengawasan dan penerima manfaat. Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai evaluasi SDM yang dilakukan pimpinan baru BGN merupakan langkah progresif. Namun pembenahan tersebut perlu diteruskan melalui sistem pengawasan berlapis dari pusat, pemerintah daerah, SPPG, hingga sekolah.
Gagasan ini relevan karena sekolah merupakan titik paling dekat dengan pelaksanaan MBG. Guru mengetahui jumlah siswa yang hadir, mengenali anak dengan kebutuhan khusus atau alergi makanan, melihat kualitas makanan ketika tiba, sekaligus mengetahui apakah makanan dikonsumsi atau justru terbuang. Karena itu, keterlibatan sekolah bukan sekadar tambahan administratif. Sekolah dapat menjadi early warning system bagi MBG.
Sudaryono bahkan telah membuka ruang tersebut dengan meminta guru menyampaikan keluhan, temuan, maupun persoalan pelaksanaan melalui kanal khusus BGN. Mekanisme umpan balik langsung seperti ini penting karena pengawasan program sebesar MBG tidak mungkin sepenuhnya bergantung pada inspeksi dari pusat.
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago memberikan perspektif yang cukup tepat. Ia mendukung keberlanjutan MBG karena manfaatnya bagi anak-anak dan ibu hamil, tetapi sekaligus meminta tata kelola, SDM, pengawasan, serta anggarannya terus dievaluasi. Presiden Prabowo Subianto juga mengambil posisi serupa dengan menegaskan, tekad meneruskan program MBG tapi dengan perbaikan dan efisiensi.
Perbaikan dan efisiensi justru menjadi penting bagi masa depan MBG. Program dengan cakupan nasional dan anggaran besar membutuhkan disiplin untuk memastikan setiap rupiah menghasilkan manfaat yang terukur.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno pun mendorong proses penataan dilakukan secara cepat karena kebutuhan masyarakat terhadap program tetap berjalan. Artinya, pembenahan tidak harus dilakukan dengan menghentikan pelayanan. Perbaikan dapat berjalan bersamaan dengan keberlanjutan manfaat.
Tahap berikutnya adalah memastikan seluruh pembenahan tersebut bertemu dalam satu arsitektur tata Kelola, data penerima yang presisi, standar keamanan pangan yang kuat, SDM profesional, pengawasan berlapis, kanal pengaduan yang responsif, digitalisasi, serta pertanggungjawaban anggaran yang transparan. Rantai pasok lokal juga dapat menjadi bagian penting. Ketika kebutuhan bahan pangan SPPG dipertemukan secara sehat dengan petani, peternak, UMKM, dan pelaku ekonomi lokal, MBG tidak hanya menjadi kebijakan gizi, tetapi sekaligus menciptakan permintaan ekonomi yang produktif di daerah.
Pada titik inilah kita seharusnya membaca pembenahan MBG secara lebih utuh. Temuan masalah tidak selalu berarti kegagalan kebijakan. Temuan yang diikuti koreksi justru menunjukkan mekanisme pengendalian mulai bekerja. MBG memang belum sempurna. Program sebesar ini pun tidak realistis dituntut sempurna sejak awal. Namun, komitmen memperbaiki data, memperketat pengawasan, mengevaluasi SDM, melibatkan pemerintah daerah dan sekolah, serta mengukur manfaat secara lebih presisi menunjukkan arah yang semakin matang.
*) Pemerhati Kebijakan Publik
