Jakarta, Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat diimbau untuk lebih menguatkan nilai-nilai nasionalisme dan mengedepankan simbol resmi negara, yakni bendera Merah Putih, dalam setiap perayaan kemerdekaan. Imbauan ini muncul di tengah maraknya fenomena pengibaran bendera bertema budaya pop, seperti bendera bajak laut dari serial One Piece, yang beredar luas di media sosial dan ruang publik.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa perayaan kemerdekaan harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan persatuan. Para pendiri bangsa telah mewariskan visi besar tentang kemerdekaan. Maka momentum ini harus dimaknai dengan rasa syukur dan persatuan, ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa bendera Merah Putih adalah simbol resmi kedaulatan negara yang tidak bisa disamakan dengan simbol-simbol budaya populer. Oleh karena itu, seluruh masyarakat, terutama generasi muda, diminta untuk mengibarkan Merah Putih sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa.
Mari kita isi peringatan HUT ke-80 RI dengan kegiatan yang positif dan penuh rasa syukur, salah satunya dengan mengibarkan Merah Putih sebagai lambang kebanggaan dan jati diri bangsa, tegas Trunoyudo. Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan mendukung agenda besar menuju Indonesia Emas 2045.
Fenomena pengibaran bendera bajak laut dianggap sebagian pihak sebagai bentuk ekspresi yang kurang tepat pada momen sakral kenegaraan. Trunoyudo menegaskan bahwa perayaan kemerdekaan seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, bukan tempat bagi pergeseran makna simbolik.
Sosiolog budaya, Dr. Widyastuti, menilai fenomena ini sebagai cerminan kurangnya pemahaman generasi muda terhadap simbol-simbol negara. Generasi muda butuh ruang ekspresi, tapi juga perlu pemahaman yang kuat tentang identitas nasional. Ini bukan soal One Piece-nya, tapi soal lemahnya pemahaman akan simbol negara, ujarnya.
Ia menambahkan bahwa hal ini seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk menghadirkan pendekatan baru dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Menurutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saat ini tengah merancang kampanye kreatif yang dapat menghubungkan semangat kebangsaan dengan minat generasi muda terhadap budaya populer.
Melalui pendekatan yang inklusif dan edukatif, pemerintah berharap nilai-nilai kebangsaan dapat tumbuh seiring berkembangnya kreativitas anak muda tanpa kehilangan esensi jati diri bangsa.










![Jakarta – Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam posisinya sebagai kepala negara menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Presiden dinilai sangat menghormati proses demokrasi di daerah. Pemerintah terus berupaya agar Pilkada 2024 nanti dapat berjalan denan aman damai dan adil.
Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Budi Gunawan.
“Prabowo sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara tetap netral,” kata Budi.
Terkait kunjungan pasangan Luthfi-Yasin, Budi menyatakan hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam konteks keprotokolan. Prabowo, selaku tuan rumah tentu menerima kunjungan Luthfi-Yasin. Menurutnya, jika calon lain berkunjung, tentu Prabowo juga akan menerimanya.
"Namanya tamu nggak mungkin (nggak) diterima ya. Mungkin calon lain kalau datang pasti beliau terima," jelasnya.
Budi juga menambahkan bahwa setiap calon wajar mencari dukungan untuk meningkatkan elektabilitas mereka.
“Ya setiap calon ini ingin mencari hal yang bisa mendongkrak elektoral. Tamu datang, mungkin beliau harus bicara seperti itu. Saya rasa yang lain boleh saja kalau minta waktu beliau," tutur Budi Gunawan.
“Pemerintah, akan terus mengingatkan penyelenggara negara supaya terus netral agar pemilu berjalan dengan lancar,” kata Budi Gunawan.
Sikap Presiden Prabowo Subianto juga dinilai oleh akademisi tidak melakukan intervensi atau cawe-cawe politik ataupun bertentangan dengan hukum.
Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyatakan bahwa video dukungan yang disampaikan Prabowo Subianto bukan merupakan intervensi atau cawe-cawe politik dan tidak bertentangan dengan hukum.
Dirinya menilai bahwa yang disampaikan Prabowo terhadap Ahmad Lutfhi, adalah kapasitasnya sebagai Ketum Partai Gerindra
“Dukungan tersebut disampaikan Prabowo sebagai Ketum Partai Gerindra yang mengusung Ahmad Lutfhi di Pilkada 2024 Jawa Tengah,” tutur Ujang.
Senada, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak melakukan intervensi politik jelang Pilkada 2024.
Menurutnya, sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah.
"Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai beliau menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah," kata Hasan kepada Media.
Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan sangat komitmen untuk bersikap netral. Pemerintah juga terus berupaya agar pelaksanaan Pilkada nanti dapat berjalan dengan lancar aman dan adil. [-red]](https://gorontaloterkini.com/wp-content/uploads/2024/11/ketum-partai-gerindra-prabowo-subianto_169-148x111.jpeg)