Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terus mendorong berbagai langkah strategis untuk mencapai swasembada pangan nasional. Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.
Upaya ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan.
“Koperasi desa sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan,” ujar Prabowo dikutip dari laman resmi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyampaikan, gagasan pembentukan KpDes/Kel Merah Putih berasal langsung dari Presiden Prabowo. KopDes/Kel Merah Putih dirancang sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi persoalan ekonomi di pedesaan.
“Koperasi ini juga diharapkan dapat memutus mata rantai distribusi barang yang selama ini merugikan produsen dan konsumen, supaya bisa lebih murah harga-harga di masyarakat,” tegasnya.
Sementara Kepala Center of Digital Economy and SMEs (CODES) Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Izzudin Al Farras menilai ide dan konsep pelaksanaan program KopDes/Kel Merah Putih sangat baik.
“Kami dukung adanya program ini untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mendukung ketahanan pangan sehingga masyarakat bisa menjangkau harga pangan dengan baik dan kesejahteraan petani meningkat,” katanya dalam wawancara di kanal YouTube Indef.
Izzudin mengingatkan, pelaksanaan program tersebut memiliki sejumlah tantangan, seperti anggaran, tata kelola, dampak ke pengusaha lokal, hingga pengawasan.
Diketahui, Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan program nasional Kopdes Merah Putih pada 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Program ini merupakan bagian dari realisasi visi Asta Cita ke-6, yaitu memperkuat pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif, serta mengentaskan kemiskinan melalui penguatan kelembagaan ekonomi desa.
Pemerintah melalui koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, bersama kementerian dan lembaga terkait, telah bergerak cepat untuk mewujudkan target pembentukan 80.000 koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.










![Jakarta – Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam posisinya sebagai kepala negara menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Presiden dinilai sangat menghormati proses demokrasi di daerah. Pemerintah terus berupaya agar Pilkada 2024 nanti dapat berjalan denan aman damai dan adil.
Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Budi Gunawan.
“Prabowo sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara tetap netral,” kata Budi.
Terkait kunjungan pasangan Luthfi-Yasin, Budi menyatakan hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam konteks keprotokolan. Prabowo, selaku tuan rumah tentu menerima kunjungan Luthfi-Yasin. Menurutnya, jika calon lain berkunjung, tentu Prabowo juga akan menerimanya.
"Namanya tamu nggak mungkin (nggak) diterima ya. Mungkin calon lain kalau datang pasti beliau terima," jelasnya.
Budi juga menambahkan bahwa setiap calon wajar mencari dukungan untuk meningkatkan elektabilitas mereka.
“Ya setiap calon ini ingin mencari hal yang bisa mendongkrak elektoral. Tamu datang, mungkin beliau harus bicara seperti itu. Saya rasa yang lain boleh saja kalau minta waktu beliau," tutur Budi Gunawan.
“Pemerintah, akan terus mengingatkan penyelenggara negara supaya terus netral agar pemilu berjalan dengan lancar,” kata Budi Gunawan.
Sikap Presiden Prabowo Subianto juga dinilai oleh akademisi tidak melakukan intervensi atau cawe-cawe politik ataupun bertentangan dengan hukum.
Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyatakan bahwa video dukungan yang disampaikan Prabowo Subianto bukan merupakan intervensi atau cawe-cawe politik dan tidak bertentangan dengan hukum.
Dirinya menilai bahwa yang disampaikan Prabowo terhadap Ahmad Lutfhi, adalah kapasitasnya sebagai Ketum Partai Gerindra
“Dukungan tersebut disampaikan Prabowo sebagai Ketum Partai Gerindra yang mengusung Ahmad Lutfhi di Pilkada 2024 Jawa Tengah,” tutur Ujang.
Senada, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak melakukan intervensi politik jelang Pilkada 2024.
Menurutnya, sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah.
"Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai beliau menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah," kata Hasan kepada Media.
Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan sangat komitmen untuk bersikap netral. Pemerintah juga terus berupaya agar pelaksanaan Pilkada nanti dapat berjalan dengan lancar aman dan adil. [-red]](https://gorontaloterkini.com/wp-content/uploads/2024/11/ketum-partai-gerindra-prabowo-subianto_169-148x111.jpeg)