JAKARTA Pemerintah meresmikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, pada 21 Juli 2025. Peluncuran ini menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan koperasi desa dan kelurahan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut bahwa peluncuran Koperasi Desa (Kopdes) dan Koperasi Kelurahan (Kopkel) Merah Putih merupakan perintah yang diberikan secara langsung oleh Presiden Prabowo.
Presiden melakukan launching kopdes dan kopkel di sini, ujarnya.
Ia menekankan betapa pentingnya keberhasilan program tersebut untuk mampu terus menjaga adanya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi di Indonesia.
Saya juga laporkan, Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih yang langsung atas gagasan perintah Bapak Presiden, kita cuma laksanakan, ucap Zulhas.
Lebih lanjut, Zulkifli menjelaskan bahwa peluncuran tersebut melibatkan hingga sebanyak 83 ribu kepala desa dari seluruh Indonesia, dengan 78 ribu koperasi sudah siap beroperasi. Di Jawa Tengah sendiri, setidaknya sebanyak 8.000 kepala desa hadir dalam kegiatan tersebut.
Saya sampaikan koperasi tidak boleh gagal, kalau gagal orang nggak percaya koperasi lagi, ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan bahwa seluruh koperasi Merah Putih di wilayahnya telah berbadan hukum.
Koperasi di Jawa Tengah dari 8.523 semuanya sudah berbadan hukum dan satu-satunya yang pertama 100 persen Jawa Tengah, jelas Luthfi.
Ia menilai bahwa keberadaan koperasi tersebut mampu memberdayakan desa sesuai dengan kepemilikan potensi dari wilayah mereka masing-masing.
Koperasi Merah Putih ini hadir untuk memberdayakan desa. Ada apotek, sembako, simpan pinjam, pupuk, pos, dan lainnya sesuai dengan kemampuan masing-masing desa, tambahnya.
Di sisi lain, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih merupakan sebuah instrumen yang penting untuk terus memperjuangkan terwujudnya kemandirian ekonomi di tengah masyarakat.
KDMP adalah alat perjuangan ekonomi warga untuk meningkatkan kesejahteraan dan membawa mereka menuju kemakmuran. Untuk itu, perlu dukungan dan partisipasi penuh dari masyarakat, pinta Budi Arie.
Oleh karena itu, Peluncuran Koperasi Merah Putih menjadi sebuah langkah yang sangat nyata dari pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi rakyat dan mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera. (*)









![Jakarta – Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam posisinya sebagai kepala negara menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Presiden dinilai sangat menghormati proses demokrasi di daerah. Pemerintah terus berupaya agar Pilkada 2024 nanti dapat berjalan denan aman damai dan adil.
Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Budi Gunawan.
“Prabowo sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara tetap netral,” kata Budi.
Terkait kunjungan pasangan Luthfi-Yasin, Budi menyatakan hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam konteks keprotokolan. Prabowo, selaku tuan rumah tentu menerima kunjungan Luthfi-Yasin. Menurutnya, jika calon lain berkunjung, tentu Prabowo juga akan menerimanya.
"Namanya tamu nggak mungkin (nggak) diterima ya. Mungkin calon lain kalau datang pasti beliau terima," jelasnya.
Budi juga menambahkan bahwa setiap calon wajar mencari dukungan untuk meningkatkan elektabilitas mereka.
“Ya setiap calon ini ingin mencari hal yang bisa mendongkrak elektoral. Tamu datang, mungkin beliau harus bicara seperti itu. Saya rasa yang lain boleh saja kalau minta waktu beliau," tutur Budi Gunawan.
“Pemerintah, akan terus mengingatkan penyelenggara negara supaya terus netral agar pemilu berjalan dengan lancar,” kata Budi Gunawan.
Sikap Presiden Prabowo Subianto juga dinilai oleh akademisi tidak melakukan intervensi atau cawe-cawe politik ataupun bertentangan dengan hukum.
Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyatakan bahwa video dukungan yang disampaikan Prabowo Subianto bukan merupakan intervensi atau cawe-cawe politik dan tidak bertentangan dengan hukum.
Dirinya menilai bahwa yang disampaikan Prabowo terhadap Ahmad Lutfhi, adalah kapasitasnya sebagai Ketum Partai Gerindra
“Dukungan tersebut disampaikan Prabowo sebagai Ketum Partai Gerindra yang mengusung Ahmad Lutfhi di Pilkada 2024 Jawa Tengah,” tutur Ujang.
Senada, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak melakukan intervensi politik jelang Pilkada 2024.
Menurutnya, sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah.
"Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai beliau menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah," kata Hasan kepada Media.
Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan sangat komitmen untuk bersikap netral. Pemerintah juga terus berupaya agar pelaksanaan Pilkada nanti dapat berjalan dengan lancar aman dan adil. [-red]](https://gorontaloterkini.com/wp-content/uploads/2024/11/ketum-partai-gerindra-prabowo-subianto_169-148x111.jpeg)
