Manokwari Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di wilayah timur Indonesia melalui pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Langkah strategis ini dinilai mampu mendorong kemandirian ekonomi desa, memperkuat inklusi keuangan, serta mengurangi ketimpangan distribusi hasil pertanian dan kelautan.
Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono mengungkapkan Kopdes Merah Putih merupakan manifestasi dari pendekatan kesejahteraan oleh negara. Ia menekankan pentingnya menjadikan masyarakat Papua sebagai subjek pembangunan ekonomi. Menurutnya, Kopdes Merah Putih didorong menjadi pusat layanan ekonomi rakyat yang dikelola secara profesional dan menjadi wadah kolaborasi produktif.
Para petani, nelayan, dan pelaku ekonomi rakyat selama ini belum mendapatkan keadilan ekonomi. Komoditas mereka dijual murah karena mata rantai distribusi yang panjang dan dikuasai middleman, kata Ferry.
Lebih lanjut, Ferry menyoroti kebutuhan bahan pokok di Papua Barat yang masih disuplai dari luar daerah, sehingga harga menjadi tinggi. Ia menilai, kondisi tersebut dapat diatasi bila produk-produk tersebut dihasilkan dan dikelola langsung oleh masyarakat setempat melalui koperasi desa.
Selain mendukung distribusi komoditas lokal, Kopdes Merah Putih juga diharapkan menjadi solusi terhadap minimnya lapangan kerja di desa. Ferry optimistis keberadaan koperasi desa mampu menyerap tenaga kerja, khususnya generasi muda terdidik, agar tidak terus melakukan urbanisasi ke kota besar.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat, Piet Bukorsyom menyebutkan, Secara kelembagaan, program Kopdes Merah Putih menunjukkan perkembangan signifikan. Sebanyak 899 desa dan kelurahan di Papua Barat Daya juga telah menyelenggarakan musyawarah desa khusus sebagai syarat pembentukan koperasi.
Hingga 15 Juli 2025, sebanyak 584 unit Kopdes di Papua Barat Daya telah memperoleh pengesahan badan hukum dari target total 1.014 koperasi. Kota Sorong tercatat sebagai daerah dengan capaian tertinggi, diikuti Kabupaten Maybrat, Sorong Selatan, Raja Ampat, Sorong, dan Tambrauw, jelasnya.
Untuk diketahui, program Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari agenda strategis pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas inklusi keuangan dan mewujudkan pemerataan ekonomi nasional berbasis desa.










![Jakarta – Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam posisinya sebagai kepala negara menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Presiden dinilai sangat menghormati proses demokrasi di daerah. Pemerintah terus berupaya agar Pilkada 2024 nanti dapat berjalan denan aman damai dan adil.
Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Budi Gunawan.
“Prabowo sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara tetap netral,” kata Budi.
Terkait kunjungan pasangan Luthfi-Yasin, Budi menyatakan hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam konteks keprotokolan. Prabowo, selaku tuan rumah tentu menerima kunjungan Luthfi-Yasin. Menurutnya, jika calon lain berkunjung, tentu Prabowo juga akan menerimanya.
"Namanya tamu nggak mungkin (nggak) diterima ya. Mungkin calon lain kalau datang pasti beliau terima," jelasnya.
Budi juga menambahkan bahwa setiap calon wajar mencari dukungan untuk meningkatkan elektabilitas mereka.
“Ya setiap calon ini ingin mencari hal yang bisa mendongkrak elektoral. Tamu datang, mungkin beliau harus bicara seperti itu. Saya rasa yang lain boleh saja kalau minta waktu beliau," tutur Budi Gunawan.
“Pemerintah, akan terus mengingatkan penyelenggara negara supaya terus netral agar pemilu berjalan dengan lancar,” kata Budi Gunawan.
Sikap Presiden Prabowo Subianto juga dinilai oleh akademisi tidak melakukan intervensi atau cawe-cawe politik ataupun bertentangan dengan hukum.
Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyatakan bahwa video dukungan yang disampaikan Prabowo Subianto bukan merupakan intervensi atau cawe-cawe politik dan tidak bertentangan dengan hukum.
Dirinya menilai bahwa yang disampaikan Prabowo terhadap Ahmad Lutfhi, adalah kapasitasnya sebagai Ketum Partai Gerindra
“Dukungan tersebut disampaikan Prabowo sebagai Ketum Partai Gerindra yang mengusung Ahmad Lutfhi di Pilkada 2024 Jawa Tengah,” tutur Ujang.
Senada, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak melakukan intervensi politik jelang Pilkada 2024.
Menurutnya, sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah.
"Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai beliau menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah," kata Hasan kepada Media.
Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan sangat komitmen untuk bersikap netral. Pemerintah juga terus berupaya agar pelaksanaan Pilkada nanti dapat berjalan dengan lancar aman dan adil. [-red]](https://gorontaloterkini.com/wp-content/uploads/2024/11/ketum-partai-gerindra-prabowo-subianto_169-148x111.jpeg)