JAKARTA — Keterbukaan informasi dan penguatan sistem peringatan dini menjadi elemen penting dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi di Indonesia. Sinergi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat diperlukan agar informasi risiko dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah mitigasi yang tepat.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengingatkan bahwa perubahan musim perlu diantisipasi secara terencana karena musim hujan 2026/2027 diprakirakan berlangsung bertahap, dengan puncak di sejumlah wilayah pada Desember 2026 hingga Februari 2027.
“BMKG mengimbau seluruh pemangku kepentingan agar memanfaatkan informasi Prediksi Musim Hujan 2026/2027 ini sebagai acuan peringatan dini (early warning) untuk merancang dan mengeksekusi aksi dini (early action),” ujar Ardhasena dalam keterangan resminya.
Menurut BMKG, sebagian wilayah Indonesia diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November 2026, kemudian meluas pada Desember. Kondisi ini membuat pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipasi, mulai dari pemeriksaan drainase, pemantauan daerah rawan banjir dan longsor, hingga penyediaan jalur serta sarana evakuasi.
Peringatan dini akan lebih efektif apabila disertai informasi yang akurat, mudah dipahami, dan dapat diakses masyarakat secara cepat. Warga juga perlu mengetahui sumber informasi resmi serta memahami tindakan yang harus dilakukan ketika potensi bahaya meningkat.
Wakil Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, Mona Sisca, menilai keterbukaan informasi badan publik berperan penting dalam membantu masyarakat menghadapi situasi darurat. Informasi mengenai risiko bencana, kebutuhan warga terdampak, anggaran darurat, dan distribusi bantuan perlu disampaikan secara transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian.
“Ketika bencana melanda, Informasi serta merta seperti tertuang dalam UU no 14 tahun 2008 sangat dibutuhkan masyarakat guna kepastian tindakan penyelamatan. Karena itu, kami selalu mendorong badan publik untuk proaktif memberikan informasi, baik menyangkut kondisi dan risiko bencana, kebutuhan masyarakat terdampak, alokasi dana darurat, hingga pendistribusian bantuan kepada korban bencana,” papar Mona.
Ia menambahkan, informasi kebencanaan perlu menjangkau masyarakat hingga tingkat nagari dengan bahasa yang jelas dan sesuai kebutuhan warga. Transparansi tersebut juga membantu mencegah rumor, memperkuat pengawasan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penanganan bencana.
“Dalam kondisi darurat, informasi resmi menjadi sangat vital. Data yang presisi diperlukan untuk membendung hoaks dan narasi penyesatan di media sosial,” katanya.
Penguatan mitigasi membutuhkan keterpaduan antara data BMKG, respons pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat. Dengan peringatan dini yang ditindaklanjuti secara cepat serta komunikasi publik yang terbuka, risiko korban dan kerugian akibat bencana hidrometeorologi diharapkan dapat diminimalkan.
