JAKARTA — Pilkada Serentak 2024 berhasil mencatatkan sejarah sebagai salah satu pesta demokrasi terbesar yang terlaksana dengan aman dan kondusif.
Keberhasilan tersebut merupakan hasil nyata dari kerja keras aparat keamanan yang telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari penyelenggara hingga masyarakat.
Ketua KPU Daerah Khusus Jakarta, Wahyu Dinata, mengapresiasi kinerja Polri, khususnya jajaran Polda Metro Jaya, yang berhasil menjaga stabilitas keamanan selama tahapan pesta demokrasi berlangsung di Jakarta.
“Kami segenap jajaran KPU Jakarta menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Polri yang telah menjaga stabilitas keamanan di tahun politik, hingga terselenggaranya pesta rakyat ini dengan aman dan kondusif,” ujar Wahyu.
Ia menambahkan, meskipun sempat ada kekhawatiran terkait potensi kerawanan di wilayah Jakarta, upaya mitigasi oleh jajaran Polda Metro Jaya mampu menciptakan suasana yang aman dan terkendali.
Wahyu juga menyebut capaian tersebut sebagai bukti profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung masyarakat.
Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jakarta, Dody Wijaya, menyoroti pentingnya kerja sama erat antara KPU dan Polri
Hal tersebut dalam rangka memastikan kelancaran Pilkada di Jakarta, yang termasuk dalam lima daerah rawan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pilkada (IPKP).
“Atas koordinasi dan kolaborasi KPU Jakarta dengan Polri telah berhasil melaksanakan Pilkada Nihil Pemungutan Suara Ulang (Zero PSU) dan Tanpa Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan,” kata Dody.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, juga mengapresiasi kontribusi aparat keamanan dalam mengawal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Bagja menjelaskan bahwa Pilkada kali ini memiliki skema pelaksanaan yang berbeda dan kompleks, namun tetap berhasil dilaksanakan dengan baik.
“Awalnya kami anggap sangat susah terjadi, sulit untuk dilaksanakan, tapi alhamdulillah bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Bagja juga menyoroti peran sentra Gakkumdu yang dibentuk bersama Polri dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif selama pelaksanaan Pilkada.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi erat antara kementerian, lembaga, dan aparat keamanan menjadi kunci suksesnya Pilkada Serentak 2024, meskipun menghadapi tantangan sebagai negara kepulauan demokratis terbesar di dunia.
Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan profesionalisme aparat keamanan, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam menjaga stabilitas demokrasi di Tanah Air. (*)









![Jakarta – Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam posisinya sebagai kepala negara menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Presiden dinilai sangat menghormati proses demokrasi di daerah. Pemerintah terus berupaya agar Pilkada 2024 nanti dapat berjalan denan aman damai dan adil.
Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Budi Gunawan.
“Prabowo sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara tetap netral,” kata Budi.
Terkait kunjungan pasangan Luthfi-Yasin, Budi menyatakan hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam konteks keprotokolan. Prabowo, selaku tuan rumah tentu menerima kunjungan Luthfi-Yasin. Menurutnya, jika calon lain berkunjung, tentu Prabowo juga akan menerimanya.
"Namanya tamu nggak mungkin (nggak) diterima ya. Mungkin calon lain kalau datang pasti beliau terima," jelasnya.
Budi juga menambahkan bahwa setiap calon wajar mencari dukungan untuk meningkatkan elektabilitas mereka.
“Ya setiap calon ini ingin mencari hal yang bisa mendongkrak elektoral. Tamu datang, mungkin beliau harus bicara seperti itu. Saya rasa yang lain boleh saja kalau minta waktu beliau," tutur Budi Gunawan.
“Pemerintah, akan terus mengingatkan penyelenggara negara supaya terus netral agar pemilu berjalan dengan lancar,” kata Budi Gunawan.
Sikap Presiden Prabowo Subianto juga dinilai oleh akademisi tidak melakukan intervensi atau cawe-cawe politik ataupun bertentangan dengan hukum.
Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyatakan bahwa video dukungan yang disampaikan Prabowo Subianto bukan merupakan intervensi atau cawe-cawe politik dan tidak bertentangan dengan hukum.
Dirinya menilai bahwa yang disampaikan Prabowo terhadap Ahmad Lutfhi, adalah kapasitasnya sebagai Ketum Partai Gerindra
“Dukungan tersebut disampaikan Prabowo sebagai Ketum Partai Gerindra yang mengusung Ahmad Lutfhi di Pilkada 2024 Jawa Tengah,” tutur Ujang.
Senada, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak melakukan intervensi politik jelang Pilkada 2024.
Menurutnya, sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah.
"Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai beliau menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah," kata Hasan kepada Media.
Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan sangat komitmen untuk bersikap netral. Pemerintah juga terus berupaya agar pelaksanaan Pilkada nanti dapat berjalan dengan lancar aman dan adil. [-red]](https://gorontaloterkini.com/wp-content/uploads/2024/11/ketum-partai-gerindra-prabowo-subianto_169-148x111.jpeg)
