JAKARTA Pengibaran bendera bajak laut ala anime One Piece jelang momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 mengundang perhatian serius dari sejumlah tokoh nasional.
Fenomena tersebut dinilai bisa memicu provokasi dan bahkan mengarah pada disintegrasi bangsa, jika tidak segera ditanggapi secara bijak dan proporsional.
Menanggapi adanya fenomena pengibaran bendera One Piece, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa sejumlah lembaga intelijen telah melaporkan dugaan adanya upaya sistematis untuk memecah belah bangsa melalui simbol-simbol non-negara.
Kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan intelijen, memang ada upaya-upaya namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (31/7/2025) malam.
Menurutnya, pengibaran simbol-simbol seperti Jolly Roger, yang merupakan bendera bajak laut dalam serial One Piece tersebut, sama sekali tidak bisa dianggap sebagai sekadar tren atau hiburan semata.
Kemunculannya yang masif, bahkan pada saat momentum sakral menjelang perayaan 17 Agustus dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang tidak menginginkan Indonesia untuk terus bisa maju.
Ya banyak juga ternyata yang tidak ingin bangsa Indonesia maju ke depan, tegas Dasco.
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Golkar MPR, Firman Soebagyo menilai bahwa fenomena tersebut sebagai tindakan yang sangat provokatif.
Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece itu sebagai simbol makar yang sama sekali tidak bisa ditoleransi lagi oleh berbagai pihak.
Jelas ini adalah melakukan bagian provokasi kemudian yang akan merugikan bangsa dan negara. Ini enggak boleh, ujarnya.
Firman juga meminta kepada seluruh aparat keamanan untuk sesegera mungkin dapat menindak tegas para pelaku dan kemudian menggali terkait motif di balik tindakan tersebut sebenarnya apa.
Di sisi lain, Sosiolog Universitas Parahyangan, Garlika Martanegara, menyatakan bahwa fenomena tersebut juga sama saja mencerminkan bagaimana rendahnya tingkat literasi digital serta lunturnya rasa nasionalisme yang terjadi di kalangan masyarakat sekarang ini.
Namanya sosmed, itu kadang potongan-potongan berita yang enggak jelas, terus juga ya maaf, entah dari mana sumbernya, kata Garlika.
Ia menilai bahwa masyarakat perlu dengan jauh lebih cermat dalam menanggapi seluruh tren di media sosial, apalagi jika hal tersebut berpotensi menurunkan makna perjuangan kemerdekaan. (*)










![Jakarta - Presiden tetap memiliki hak untuk menyatakan dukungan kepada calon tertentu sepanjang sesuai aturan dan hukum yang berlaku (Ahmad Luthfi-Taj Yasin) dukungan tersebut dalam koridor sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sebagai partai pengusung. Hal itu dikatakan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Dia menegaskan, dukungan tersebut sebagai sikap wajar seorang Ketua Umum Partai Gerindra yang merupakan bagian dari koalisi partai pengusung, haknya memberikan dukungan kepada calon kepala daerah tidak hilang, meskipun sudah menjadi presiden.
Sufmi Dasco Ahmad menyanmpaikan Presiden memiliki hak untuk menyatakan dukungan atau berkampanye selama mengikuti aturan yang berlaku, termasuk mengambil cuti saat berkampanye.
"Selama kampanye, presiden dapat menyerukan dan mengajak masyarakat memilih pasangan calon tertentu asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," katanya.
Dasco menyebut sikap Prabowo untuk mengampanyekan salah satu calon pada Pilkada 2024 diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dalam beleid itu, disebutkan jika seorang presiden sebagai pejabat negara boleh berkampanye.
Ketentuan pejabat negara dalam berkampanye sudah jelas diatur dalam Peraturan KPU, sehingga pelaksanaannya harus mematuhi syarat dan batasan yang ada, termasuk soal fasilitas jabatan.
Hal senada juga disampaikan oleh akademisi Al Azhar Ujang Komarudin.
"Sepanjang dilakukan dalam koridom sebagai ketua partai politik hal itu sah sah saja"
Lebih lanjut ia mengatakan kalau dilihat dalam video yang beredar, dukungan yang disampaikan Prabowo Subianto bukan merupakan intervensi atau cawe-cawe politik dan tidak bertentangan dengan hukum.
Dukungan tersebut disampaikan Prabowo berikan sebagai Ketum Partai Gerindra yang mengusung Ahmad Lutfhi di Pilkada 2024 Jawa Tengah, tidak intervensi dalam hal itu. [**]](https://gorontaloterkini.com/wp-content/uploads/2024/11/Image-105-148x111.png)