Oleh : Erika Puspitorini )*
Rencana aksi unjuk rasa yang digelar pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR dan Istana Negara menjadi sorotan serius berbagai kalangan. Ribuan buruh dari berbagai daerah disebut akan hadir untuk menyuarakan tuntutan mereka.
Situasi tersebut jelas sangat berpotensi untuk menciptakan adanya dinamika yang tidak kondusif apabila masyarakat mudah terprovokasi isu-isu liar yang kerap kali disebarkan oleh pihak tertentu yang sama sekali tidak bertanggungjawab dan dengan sengaja menciotakan orkestrasi menjelang aksi.
Dalam konteks itu, seluruh elemen bangsa perlu terus bersatu dalam menolak keras adanya penyebaran provokasi yang jelas akan sangat mengancam bagi keberlangsungan harmoni dan stabilitas nasional, sembari membangun lingkungan yang damai demi kepentingan bersama.
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan bahwa parlemen terbuka untuk menerima aspirasi secara resmi. Ia menegaskan, perwakilan demonstran dapat masuk ke kompleks DPR dan menyampaikan keluhan mereka melalui jalur yang sah.
Kehadiran Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) di DPR dirancang untuk menampung keberatan publik secara terbuka dan konstitusional. Mekanisme tersebut memungkinkan setiap suara didengar tanpa harus menimbulkan kegaduhan di jalanan. Puan juga menekankan, DPR siap berdiskusi bukan hanya terkait tuntutan buruh, tetapi juga mengenai persoalan lain yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Keterbukaan lembaga legislatif melalui BAM menunjukkan bahwa aspirasi tidak pernah ditutup. Dengan memanfaatkan forum resmi itu, perjuangan masyarakat dapat tercatat secara sah dan menghasilkan dampak nyata dalam proses pengambilan keputusan.
Jalur dialog tersebut jauh lebih efektif dibanding aksi yang berpotensi berujung kericuhan. Menyalurkan aspirasi secara elegan di ruang konstitusi justru memperkuat posisi publik sebagai mitra penting dalam demokrasi.
Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro menekankan urgensi menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, suasana harmonis hanya dapat tercipta apabila masyarakat tidak saling memprovokasi atau menyudutkan lembaga negara.
Ia menegaskan pentingnya mendukung penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Aksi yang dipenuhi narasi provokatif hanya akan mencederai iklim kondusif dan membuka ruang bagi pihak-pihak berkepentingan yang ingin mengganggu persatuan bangsa.
Dede juga mengingatkan bahwa masyarakat seharusnya tidak memberikan ruang bagi narasi yang menyerang institusi secara tendensius. Dalam pandangannya, saat ini menjadi momentum tepat untuk menunjukkan kedewasaan dalam bernegara dengan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan.
Provokasi yang diarahkan untuk menciptakan perpecahan justru melemahkan kekuatan nasional. Dengan memilih sikap rasional, masyarakat dapat menghindarkan diri dari jebakan isu-isu yang sengaja diproduksi untuk menimbulkan kegaduhan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menilai bahwa kritik terhadap pemerintah adalah bagian wajar dari dinamika demokrasi. Namun ia menegaskan, kritik yang membangun lebih diutamakan dibanding gerakan yang memicu instabilitas.
Menurutnya, pemerintah telah bekerja keras dalam merespons berbagai tuntutan publik, dan komunikasi yang sehat antara rakyat dan pemerintah menjadi kunci dalam menyelesaikan perbedaan pandangan. Dengan ruang demokrasi yang terbuka, semestinya masyarakat menyalurkan kritik secara konstruktif, bukan dengan cara-cara yang berisiko menimbulkan konflik horizontal.
Cucun menambahkan bahwa demokrasi yang sehat seharusnya menjadi ajang untuk mengedepankan dialog dan menemukan solusi. Tanggung jawab menjaga harmoni dan stabilitas bukan hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga masyarakat yang ikut berperan dalam memastikan kebebasan berekspresi tidak berubah menjadi ancaman bagi ketertiban umum. Dengan sikap dewasa dalam berpolitik, perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui mekanisme konstitusional tanpa harus mencederai kedamaian sosial.
Pesan dari ketiga tokoh tersebut memperlihatkan benang merah yang sama: aspirasi harus disampaikan melalui jalur konstitusi, sementara provokasi harus ditolak. Masyarakat perlu menyadari bahwa stabilitas dan perdamaian adalah modal utama dalam pembangunan. Demonstrasi yang ricuh tidak hanya merugikan pihak tertentu, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi itu sendiri.
Pengalaman masa lalu membuktikan bahwa aksi yang terprovokasi sering berakhir dengan kerugian besar. Kericuhan bukan hanya merusak fasilitas umum, tetapi juga mengganggu perekonomian rakyat kecil. Situasi semacam itu seharusnya tidak terulang. Oleh sebab itu, menolak ajakan provokatif dan memilih jalur dialog menjadi pilihan yang lebih bijak.
Bangsa ini membutuhkan kontribusi semua pihak untuk menjaga ketertiban. Menolak provokasi bukan berarti membungkam suara, melainkan cara untuk memastikan aspirasi tersampaikan dengan cara yang lebih produktif. Demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh dalam suasana damai, di mana kritik disampaikan dengan cara bermartabat dan solusi dibangun dengan sikap saling menghormati.
Menjelang aksi 28 Agustus, masyarakat harus berhati-hati terhadap isu liar yang beredar di lapangan maupun di media sosial. Tidak semua narasi yang tersebar mencerminkan fakta, banyak di antaranya sengaja dibuat untuk menimbulkan kebingungan. Bijak dalam memilah informasi menjadi langkah penting agar tidak ikut terseret dalam provokasi yang merugikan.
Lingkungan yang damai adalah hasil kerja bersama. Dengan menolak provokasi, memilih jalur dialog, dan mengutamakan kepentingan bangsa, stabilitas dapat terjaga. Momentum 28 Agustus sebaiknya dimanfaatkan untuk memperlihatkan kedewasaan berdemokrasi, bukan sebaliknya dijadikan ajang memperkeruh keadaan. Hanya dengan cara itu, masyarakat dapat memastikan bahwa aspirasi tersampaikan tanpa harus mengorbankan persatuan dan masa depan bangsa. (*)
)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute
