Oleh: Aisha Gita )*
Transformasi sektor energi menjadi salah satu agenda strategis dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat dan dinamika geopolitik global, pemerintah mengarahkan kebijakan energi pada penguatan ketahanan, pengurangan ketergantungan impor, optimalisasi sumber daya domestik, serta percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan.
Arah tersebut menempatkan kemandirian energi tidak sekadar sebagai upaya memenuhi kebutuhan listrik dan bahan bakar, tetapi juga bagian dari penguatan fondasi ekonomi nasional. Indonesia memiliki beragam sumber energi, mulai dari minyak dan gas bumi, batu bara, panas bumi, tenaga air, tenaga surya, hingga sumber energi berbasis nabati. Tantangannya adalah memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
Peneliti sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menilai Indonesia menunjukkan arah yang semakin jelas menuju pengembangan energi bersih selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, komitmen tersebut tercermin dari target pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas hingga 100 gigawatt peak (GWp), serta upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil secara bertahap.
Di sisi kelistrikan, pemerintah meluncurkan program PLTS 100 GWp pada Agustus 2026. Tahap awal mencakup 14 PLTS dengan total kapasitas 5,3 GWp yang tersebar di sejumlah provinsi. Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pembangkit nasional sekaligus memperbesar kontribusi energi terbarukan dalam sistem kelistrikan.
Pengembangan energi surya memiliki arti strategis karena sumber daya tersebut tersedia di berbagai wilayah Indonesia dan dapat dikembangkan secara bertahap sesuai kebutuhan sistem kelistrikan. Kehadiran pembangkit surya dalam skala besar juga memperluas diversifikasi sumber energi sehingga sistem kelistrikan tidak terlalu bergantung pada satu jenis pembangkit.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang dipimpin Bahlil Lahadalia. Kehadiran kementerian tersebut dinilai dapat memperkuat dan mempercepat transformasi kekayaan mineral Indonesia menjadi fondasi bagi pengembangan industri energi masa depan.
Potensi produksi nikel yang besar, ditambah dengan pengembangan hilirisasi komoditas tembaga, emas, dan bauksit, dinilai menjadi modal penting bagi Indonesia untuk membangun industri baterai, kendaraan listrik, energi surya, serta berbagai industri berbasis teknologi di dalam negeri. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, menilai integrasi agenda hilirisasi dengan transisi energi merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur industri nasional. Pengembangan nikel, tembaga, emas, dan bauksit secara terpadu dinilai berpotensi memperluas basis industrialisasi sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Keterkaitan hilirisasi dan transformasi energi juga terlihat dalam pengembangan industri baterai serta kendaraan listrik. Pemerintah mendorong pembangunan ekosistem kendaraan listrik sebagai bagian dari perubahan struktur konsumsi energi. Pengembangan industri baterai domestik sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk mengambil posisi lebih kuat dalam rantai pasok kendaraan listrik global.
Selain energi listrik, pemerintah memperkuat pemanfaatan sumber energi domestik melalui implementasi mandatori biodiesel B50 pada 2026. Kebijakan tersebut meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap solar impor. Langkah ini juga memberikan ruang bagi penguatan industri nasional melalui peningkatan pemanfaatan bahan baku dan pengolahan di dalam negeri.
Transformasi energi berjalan bersama penguatan sektor hulu dan hilir melalui peningkatan produksi energi domestik, modernisasi kilang, pengembangan bahan baku dalam negeri, serta pembangunan industri pengolahan. Strategi tersebut diarahkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna sumber daya energi, tetapi mampu meningkatkan nilai tambah melalui kegiatan industri di dalam negeri.
Elektrifikasi sektor transportasi juga menjadi bagian dari arah transformasi. Pergeseran penggunaan energi menuju listrik membuka ruang bagi pemanfaatan sumber energi domestik dalam berbagai aktivitas ekonomi. Semakin besar kontribusi energi terbarukan dalam sistem kelistrikan, semakin besar pula peluang mengurangi penggunaan bahan bakar fosil pada sektor yang dapat dialihkan ke tenaga listrik.
Dalam perspektif kemandirian energi, penguatan cadangan dan ketahanan pasokan juga menjadi bagian penting. Ketersediaan energi yang stabil diperlukan untuk menjaga aktivitas industri, transportasi, pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi. Upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar dilakukan melalui peningkatan produksi, modernisasi kilang, pemanfaatan bahan baku domestik, dan pengembangan energi alternatif.
Dengan demikian, transformasi energi dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan pendekatan yang menggabungkan ketahanan energi dengan agenda transisi. Penguatan sumber energi domestik berjalan bersamaan dengan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan dan hilirisasi sumber daya mineral.
Kemandirian energi juga memiliki keterkaitan erat dengan kemandirian industri. Pengembangan biodiesel, kendaraan listrik, baterai, pembangkit surya, hingga industri pendukungnya menciptakan peluang membangun rantai nilai di dalam negeri. Energi tidak hanya menjadi komoditas yang harus tersedia, tetapi juga menjadi penggerak kegiatan industri dan penciptaan nilai tambah. Dengan kesinambungan kebijakan dan penguatan industri nasional, transformasi energi berpotensi menjadi fondasi ketahanan ekonomi sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru bagi Indonesia.
*) Penulis adalah Content Writer di Clash of Politics Strategy
