Oleh: Winna Nartya *)
Dalam perdebatan publik, hilirisasi kerap direduksi menjadi larangan ekspor bahan mentah atau pembangunan smelter. Padahal, substansi kebijakan ini jauh melampaui industri berat. Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Sona Maesana, menekankan bahwa hilirisasi adalah soal penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan, kemandirian ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja, serta penentuan arah masa depan bangsa. Ia melihat, dari pengalamannya di dunia usaha dan kini di ranah kebijakan, bahwa hilirisasi hanya akan bertahan bila ekosistem investasinya sehat dan ada keberpihakan pada pelaku lokal. Karena itu, ia menilai sekadar mendirikan pabrik tidak cukup; pertanyaan kuncinya adalah siapa yang menikmati nilai tambahnya dan bagaimana rantai pasoknya melibatkan anak bangsa secara aktif. Dalam pandangannya, hilirisasi mesti membuka pekerjaan lokal, mengikutsertakan UKM, dan menaikkan kelas pengusaha Indonesia melalui kemitraan yang nyata.
Di ranah kebijakan, Sona Maesana menjelaskan pemerintah mendorong integrasi antara pelaku lokal dan asing, memberi insentif bagi investor yang membina industri lokal, serta menata regulasi yang transparan agar tumpang tindih perizinan berkurang. Ia juga menilai kecepatan dan kepastian perizinan lebih penting daripada angka komitmen investasi di atas kertas, karena tanpa eksekusi yang jelas, angka hanyalah janji. Sebagai jembatan antara bahasa investor dan bahasa pemerintah, ia mendorong cara pandang baru: bukan sekadar “menjual proyek”, melainkan menumbuhkan kepercayaan jangka panjang. Ia pun mengingatkan bahwa hilirisasi tidak berhenti pada mineral dan logam; sektor digital, pertanian, farmasi, hingga ekonomi kreatif perlu masuk orbit hilirisasi melalui keterhubungan startup kesehatan dengan BUMN farmasi, petani dengan pembeli industri lewat platform lokal, serta skema yang mengkomersialisasikan inovasi kampus.
Di tingkat kelembagaan, peta jalan hilirisasi diperkuat oleh kolaborasi antarpemerintah, industri, dan kampus. Himpunan Kawasan Industri (HKI) menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang disaksikan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan perwujudan Asta Cita untuk mendorong kemandirian ekonomi, memperkuat keberlanjutan, dan mempercepat inovasi teknologi sebagai pilar pertumbuhan. Ia menegaskan peran HKI sebagai penghubung sektor industri, pendidikan, dan pemerintah untuk melahirkan daya saing berbasis pengetahuan dan inovasi. Ruang lingkupnya meliputi penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri, kolaborasi riset untuk mempercepat hilirisasi dan menarik investasi, serta peningkatan daya saing melalui pembentukan SDM industri yang unggul.
Contoh konkret hilirisasi yang langsung menyentuh pasar tenaga kerja tampak di Aceh. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Cut Huzaimah, menyerukan penghentian ekspor karet mentah karena pabrik pengolahan di Aceh Barat, yaitu PT Potensi Bumi Sakti, siap beroperasi menampung seluruh produksi lokal. Ia menilai pengolahan di dalam daerah penting untuk mendorong hilirisasi, membuka lapangan kerja, dan menaikkan kesejahteraan. Pabrik yang berdiri di lahan 25 hektare itu memiliki kemampuan mengolah 2.500 ton karet kering per bulan, dan pemerintah daerah menilai stabilitas serta keamanan investasi harus dijaga agar manfaatnya langsung dirasakan rakyat Aceh.
Di klaster pangan–petrokimia, hilirisasi juga dikuatkan melalui kemitraan strategis. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menjelaskan bahwa perusahaan memperluas kerja sama dengan Petronas Chemicals Group Berhad untuk memperkuat ketahanan pangan regional sekaligus mendorong hilirisasi pupuk dan petrokimia di Indonesia. Kolaborasi ini mencakup penjajakan sinergi pasokan urea dan amonia, transfer pengetahuan teknis dan operasional, serta penguatan tata kelola Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (Health, Safety, and Environment/HSE).
Jika ditautkan, tiga simpul di atas, yakni kebijakan investasi yang berpihak pada pelaku lokal, penguatan link–match kampus–industri, dan proyek pengolahan komoditas serta petrokimia, menggambarkan logika hilirisasi yang lengkap. Lapangan kerja tidak hanya muncul di pabrik utama, melainkan juga pada efek pengganda: logistik bahan baku, jasa pemeliharaan mesin, kemasan, transportasi, layanan digital rantai pasok, hingga jasa keuangan dan asuransi. Dengan kurikulum yang diselaraskan, talenta lokal tidak sekadar menjadi tenaga operasional, melainkan juga teknisi, analis proses, dan manajer rantai pasok. Di hulu, petani dan pekebun terdorong meningkatkan produktivitas karena ada kepastian serapan; di hilir, pasar lebih stabil karena produk bernilai tambah dihasilkan di dalam negeri.
Hilirisasi yang sedang dirajut pemerintah sebagai upaya menegakkan “keadilan produktif”: nilai tambah tidak berhenti di neraca korporasi, tetapi mengalir ke rumah tangga pekerja, petani, dan pelaku UKM. Pemerintah telah menandai bahwa esensi hilirisasi bukan mengejar investasi cepat, melainkan investasi yang tumbuh bersama ekosistem lokal; sejalan dengan gagasan kebijakan sebagai praktik kebijaksanaan dalam memilih instrumen yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga adil secara sosial.
Hilirisasi adalah jalan panjang, tetapi arahnya kian jelas: nilai tambah diciptakan di dalam negeri, pengetahuan diinternalisasi, dan pekerjaan bermakna diperluas. Ketika pabrik menyerap produksi lokal, ketika kampus dan kawasan industri menyatu dalam kurikulum dan riset, ketika pupuk dan petrokimia memperkuat ketahanan pangan dan energi, ketika bahasa investor dan bahasa pemerintah bertemu dalam eksekusi yang cepat dan pasti, kita sedang memindahkan gravitasi ekonomi dari komoditas mentah menuju inovasi serta manufaktur bernilai tambah. Itulah hilirisasi yang berpihak, yang bukan hanya menambah angka PDB, tetapi mengangkat martabat kerja warganya.
*) Penulis adalah Pemerhati Ekonomi
