Jakarta – Program Rumah Subsidi terus menunjukkan kemajuan signifikan berkat kolaborasi strategis berbagai instansi. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 3 juta rumah layak dan terjangkau, dengan sinergi lintas sektor menjadi kunci percepatan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa peran lembaga keuangan, termasuk Bank Indonesia, sangat penting dalam memperlancar pembiayaan.
“Dukungan BI memperlihatkan sinergi nyata dalam mewujudkan rumah subsidi secara masif,” ujar Maruarar Sirait.
Pembangunan rumah subsidi menunjukkan tren positif, dan pemerintah terus mendorong keterlibatan perbankan. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa BI mendukung perumahan rakyat melalui insentif likuiditas dan pendanaan bersama.
“Kami sudah menyalurkan insentif likuiditas Rp 80 triliun serta mengalokasikan Rp 45 triliun dari pembelian SBN untuk sektor perumahan,” tegas Perry Warjiyo.
Dukungan perbankan juga semakin menguat. Dalam kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia, pemerintah menetapkan kuota 350.000 unit rumah subsidi tahun ini. Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengungkapkan bahwa penyaluran KPR Subsidi hingga Juni 2025 mencapai lebih dari 101.000 unit.
“Sebanyak 97 persen pembiayaan berasal dari skema FLPP,” pungkas Hery Gunardi.
Sinergi juga meluas ke lintas kementerian. Kemendagri bersama BP Tapera memberikan kuota khusus 2.000 rumah subsidi untuk ASN, mempermudah pendaftaran KPR FLPP, dan mempercepat proses perizinan. Maruarar Sirait memuji langkah tersebut.
“Angsuran Rp 1,7 juta per bulan jauh lebih ringan daripada biaya sewa,” tambah Maruarar Sirait.
Dimensi sosial program ini tampak dari kerja sama Kementerian PKP dengan Majelis Ulama Indonesia. Penyaluran 5.000 unit rumah subsidi bagi guru ngaji, dai, dan aktivis Islam didukung pembiayaan syariah dari BTN dan BP Tapera.
Kolaborasi menyeluruh antara kementerian, perbankan, dan lembaga keagamaan membentuk ekosistem solid dalam percepatan penyediaan rumah subsidi. Integrasi pendanaan, penyederhanaan birokrasi, dan pendistribusian yang merata memastikan akses hunian layak menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Langkah ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada target angka, tetapi juga memastikan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
