Oleh: Irfan Nurmaji)*
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Program ini menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, memiliki akses terhadap gizi seimbang.
Target ambisius sebesar 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025 bukanlah sekadar angka, melainkan wujud nyata dari visi besar pemerintah dalam menyiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan produktif. Pelaksanaan program MBG sejak awal tahun telah menunjukkan hasil signifikan dengan menjangkau hampir 4 juta orang per Mei 2025.
Keberhasilan awal ini menjadi fondasi kuat bagi perluasan program secara bertahap dan sistematis. Dengan dukungan dari 1.386 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah, pemerintah terus memperluas jangkauan melalui verifikasi tambahan 14.000 SPPG, termasuk 1.000 unit di pondok pesantren.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan pihaknya tengah melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap 30.000 satuan layanan gizi yang ditargetkan siap beroperasi pada Agustus 2025. Menurutnya, seluruh proses tersebut dijalankan dengan prinsip kehati-hatian serta mempertimbangkan kesiapan logistik dan sumber daya manusia di lapangan.
Kolaborasi lintas sektor menjadi landasan penting dari kesuksesan program MBG. Pemerintah tidak hanya mengandalkan satu instansi, tetapi melibatkan komunitas lokal, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem gizi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam hal pendanaan, alokasi anggaran mencapai Rp100 triliun telah disiapkan melalui APBN. Meski realisasi diperkirakan sekitar Rp50 triliun, skema pencairan anggaran disusun secara fleksibel dan bertahap untuk menjamin efektivitas penggunaan dana serta akuntabilitas publik.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mengatakan pembiayaan program berjalan dengan kontrol ketat agar seluruh dana benar-benar digunakan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Transparansi menjadi prioritas dengan mewajibkan seluruh SPPG memiliki akun media sosial untuk mempublikasikan menu makanan dan aktivitas pelayanan harian.
Selain memperbaiki status gizi nasional, program MBG juga memberikan efek positif bagi perekonomian daerah. Pemerintah memposisikan pelaku UMKM, petani, nelayan, dan peternak sebagai mitra utama dalam rantai pasok bahan pangan. 85% dana operasional SPPG digunakan untuk membeli bahan baku, yang 95%-nya berasal dari produk pertanian lokal.
Strategi ini menciptakan efek berganda yang memperkuat ketahanan ekonomi desa. Dadan Hindayana menyampaikan bahwa SPPG kini berfungsi sebagai offtaker produk lokal, sekaligus menjadi penggerak ekonomi komunitas melalui keterlibatan koperasi, BUMDes, dan pelaku usaha mikro.
Koordinasi antarkementerian, seperti Kementerian Desa dan Kementerian Koperasi, juga dilakukan untuk memastikan bahwa semua bahan pangan yang digunakan dalam program MBG berasal dari sumber-sumber yang memberdayakan masyarakat secara langsung.
Keberlanjutan program menjadi perhatian utama dengan memastikan bahwa MBG akan terus mendapatkan alokasi pendanaan dalam tahun-tahun mendatang sebagai bagian dari delapan misi prioritas nasional yang diusung Presiden.
Program ini mengedepankan lima pilar utama yang saling melengkapi. Pilar pertama adalah penyediaan makanan bergizi sesuai standar gizi seimbang, disalurkan ke sekolah, posyandu, atau rumah tangga sasaran. Kedua, edukasi gizi yang terus digencarkan untuk membangun pemahaman masyarakat.
Pilar ketiga mencakup pemantauan dan evaluasi secara berkala, melalui pengukuran indikator kesehatan yang relevan seperti tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Ini penting untuk memastikan hasil program sejalan dengan target perbaikan gizi nasional.
Pilar keempat, sinergi lintas sektor, memastikan bahwa seluruh instansi yang terlibat bekerja dalam satu visi. BGN, Kementerian Kesehatan, Sosial, BPOM, dan pemda berperan aktif mendukung implementasi di lapangan.
Pilar kelima adalah pemberdayaan UMKM. Pemerintah menjadikan UMKM sebagai ujung tombak distribusi makanan segar dan berkualitas. Upaya ini memberikan nilai tambah bagi ekonomi lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan.
Program MBG menunjukkan bahwa akses terhadap makanan bergizi tidak lagi dipandang sebagai bantuan, tetapi sebagai investasi jangka panjang. Dampak program terlihat tidak hanya pada indikator kesehatan dan pendidikan, tetapi juga pada daya saing global generasi muda Indonesia.
Sebagai pembanding, negara-negara seperti India dan Amerika Serikat telah lama menjalankan program serupa dan terbukti sukses meningkatkan partisipasi pendidikan serta kesehatan siswa. Indonesia kini mengambil langkah serupa, namun dengan model yang disesuaikan dengan konteks lokal.
Penerapan program MBG mencakup semua jenjang pendidikan dari PAUD hingga SMA/sederajat, termasuk pondok pesantren dan kelompok masyarakat rentan seperti ibu hamil, balita, dan ibu menyusui. Penentuan sasaran dilakukan berdasarkan Perpres No. 83 Tahun 2024.
Pemerintah menargetkan sedikitnya 17,9 juta penerima dari empat kelompok kritis tersebut sebelum akhir 2025. Capaian ini menjadi tonggak penting menuju target utama 82,9 juta orang dalam kurun waktu kurang dari dua tahun ke depan.
Pelaksanaan Program MBG menunjukkan bahwa Indonesia serius menyiapkan generasi emas yang sehat dan produktif. Dengan pelibatan semua pemangku kepentingan dan strategi menyeluruh, program ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam perjalanan panjang menuju Indonesia Emas 2045.
)* Penulis adalah mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta
