Oleh: Ulfah Bunga)*
Gempa bumi yang mengguncang sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak hanya menyebabkan kerusakan rumah dan fasilitas umum, tetapi juga menghadirkan tantangan bagi masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Di tengah proses pemulihan, kebutuhan dasar seperti pangan dan kepastian administrasi kependudukan menjadi hal penting yang harus segera dipenuhi. Berbagai langkah pemerintah dalam penanganan pascabencana menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat terdampak memperoleh dukungan selama masa pemulihan.
Bagi masyarakat yang berada di lokasi pengungsian, kepastian ketersediaan pangan memiliki arti penting. Aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya berjalan normal, kehilangan tempat tinggal, serta gangguan akses menuju pasar dapat membuat pemenuhan kebutuhan pokok menjadi lebih sulit. Karena itu, bantuan pangan menjadi penyangga penting agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sembari menunggu kondisi kembali pulih.
Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta masyarakat terdampak gempa di NTT tidak khawatir terkait ketersediaan bantuan pangan. Ia memastikan stok pangan nasional dalam kondisi lebih dari mencukupi dan seluruh pihak terkait tengah bergerak cepat menyalurkan bantuan. Zulhas menargetkan dalam 1–2 hari seluruh masyarakat di wilayah NTT yang dapat dijangkau akan menerima bantuan pangan.
Kepastian tersebut menjadi penting karena kebutuhan pangan merupakan salah satu persoalan paling mendesak dalam situasi bencana. Dengan dukungan cadangan pangan dan percepatan distribusi, masyarakat diharapkan dapat berkonsentrasi pada proses pemulihan tanpa dibebani kekhawatiran mengenai kebutuhan makan sehari-hari.
Pemenuhan pangan juga tidak sekadar berkaitan dengan jumlah bantuan yang tersedia. Distribusi yang tepat sasaran, kondisi pangan yang layak, serta kemampuan menjangkau kelompok rentan menjadi bagian penting dalam penanganan bencana. Anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta keluarga yang kehilangan tempat tinggal membutuhkan perhatian agar kebutuhan mereka tidak terlewat.
Selain pangan, tantangan lain yang kerap muncul setelah bencana adalah hilangnya dokumen kependudukan. Ketika rumah rusak atau tertimpa bangunan, dokumen seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan dokumen administrasi lainnya dapat ikut hilang atau rusak. Padahal, dokumen tersebut dibutuhkan untuk mengakses layanan publik, bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga berbagai kebutuhan administratif.
Pemerintah memastikan masyarakat terdampak gempa bumi di NTT tidak akan dikenakan biaya untuk mengurus kembali dokumen kependudukan yang hilang atau rusak akibat bencana. Kebijakan tersebut meliputi pencetakan ulang KTP-el, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan berbagai dokumen administrasi penting lainnya.
Kebijakan penggantian dokumen secara gratis tersebut dapat mengurangi beban masyarakat yang sedang menghadapi kondisi sulit. Ketika warga harus memprioritaskan kebutuhan pangan, tempat tinggal, dan kesehatan, pembebasan biaya administrasi memberikan ruang bagi mereka untuk lebih fokus pada pemulihan keluarga.
Mendagri, Tito Karnavian menyampaikan bahwa Ditjen Dukcapil Kemendagri akan terlibat langsung dalam proses pemulihan dokumen milik warga terdampak. Ia meminta jajaran Dukcapil berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar layanan pencetakan ulang dokumen dapat segera diberikan. Tito juga memastikan petugas Dukcapil akan turun langsung ke lokasi bencana untuk membantu masyarakat yang kehilangan dokumen karena tertimpa bangunan, mengalami kerusakan, atau tidak sempat diselamatkan saat gempa.
Kehadiran petugas secara langsung di lokasi bencana menjadi penting untuk mempercepat pelayanan. Masyarakat tidak harus menghadapi kesulitan tambahan dengan mendatangi kantor pelayanan yang mungkin berada jauh dari lokasi pengungsian. Pelayanan yang mendekati masyarakat juga memungkinkan proses pemulihan administrasi berlangsung lebih cepat dan sesuai kondisi di lapangan.
Selain penggantian KTP-el, KK, dan akta kelahiran, pemerintah juga menyiapkan langkah untuk membantu warga yang kehilangan dokumen kepemilikan tanah. Tito mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN guna memulihkan dokumen pertanahan masyarakat terdampak gempa.
Pemulihan dokumen pertanahan memiliki arti penting dalam proses pemulihan jangka panjang. Ketika rumah dan bangunan mengalami kerusakan, kepastian mengenai kepemilikan tanah dibutuhkan untuk mendukung pembangunan kembali. Dengan dokumen yang dapat dipulihkan, masyarakat memiliki kepastian administratif dan hukum atas aset yang dimiliki.
Penanganan administrasi pascabencana dengan demikian tidak berhenti pada penerbitan kembali KTP-el atau KK. Berbagai dokumen yang dibutuhkan masyarakat juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah agar warga dapat kembali menjalankan aktivitas dan memperoleh layanan publik secara normal.
Sinergi antara pemulihan pangan dan administrasi kependudukan menunjukkan bahwa penanganan bencana membutuhkan pendekatan menyeluruh. Masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan untuk bertahan pada masa awal, tetapi juga membutuhkan kepastian bahwa layanan publik dan kebutuhan dasar tetap tersedia selama proses pemulihan.
Pangan yang aman dan dokumen kependudukan yang kembali tersedia pada akhirnya bukan sekadar bantuan teknis. Keduanya merupakan bagian dari upaya mengembalikan kehidupan masyarakat secara bertahap. Ketika kebutuhan dasar dapat dipenuhi dan identitas administratif kembali berada di tangan warga, langkah menuju kehidupan yang lebih stabil menjadi semakin terbuka. Dengan dukungan lintas lembaga yang terus berjalan, harapan pemulihan NTT dapat terus dijaga. Bantuan pangan dan pemulihan dokumen kependudukan menjadi dua langkah nyata untuk membantu penyintas melewati masa sulit tersebut.
*) Penulis adalah Content Writer di Psychological Freudia
