Demo BEM UI Dinilai Berpotensi Ganggu Iklim Pembangunan

Jakarta – Rencana aksi demonstrasi yang diusung Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dengan mengangkat narasi Reformasi Jilid II dinilai berpotensi mengganggu iklim pembangunan yang saat ini tengah dijaga pemerintah.

Di tengah fokus pemerintah memperkuat ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, stabilitas nasional dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan berbagai program pembangunan berjalan optimal.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah menghormati dan menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah saat ini sedang bekerja keras menghadapi berbagai tantangan ekonomi melalui koordinasi dan kebijakan yang saling memperkuat.

“Beberapa hari ini kan saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita,” kata Prasetyo.

Menurutnya, berbagai langkah yang ditempuh pemerintah diarahkan untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian tersebut dinilai penting agar aktivitas investasi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja dapat terus berjalan.

“Dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian juga kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini,” ujarnya.

Prasetyo juga mengingatkan bahwa penyelesaian berbagai persoalan nasional membutuhkan proses dan kerja bersama seluruh elemen bangsa. Karena itu, dukungan terhadap upaya perbaikan yang sedang dijalankan pemerintah dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menilai dinamika politik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, menurutnya stabilitas tetap perlu dijaga agar tidak mengganggu agenda pembangunan dan penguatan ekonomi nasional.

Ia menjelaskan bahwa kondisi daya beli masyarakat, fundamental ekonomi, dan legitimasi politik merupakan faktor penting yang memengaruhi stabilitas suatu negara. Meski demikian, Sarmuji optimistis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki kapasitas untuk menjaga kondisi tersebut tetap kondusif melalui berbagai kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

Di tengah berbagai upaya pemerintah mempercepat pembangunan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi, munculnya narasi yang berpotensi menciptakan persepsi instabilitas dinilai kurang sejalan dengan kebutuhan bangsa saat ini. Karena itu, menjaga situasi yang kondusif menjadi hal penting agar pembangunan dapat terus berjalan dan manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat.