Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa mobil operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hanya diperuntukkan bagi distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah-sekolah penerima manfaat dan posyandu. Penegasan ini dilakukan demi menjaga higienitas dan keamanan pangan dalam setiap tahapan distribusi.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, mengingatkan seluruh kepala SPPG agar mematuhi ketentuan penggunaan kendaraan operasional sesuai fungsinya.
“Mobil operasional SPPG itu dipakai untuk mendistribusikan MBG ke sekolah-sekolah penerima manfaat dan posyandu, jangan dipakai untuk belanja, apalagi untuk urusan lain,” kata Nanik
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan distribusi MBG berjalan sesuai standar keamanan pangan. Penggunaan kendaraan yang tidak sesuai peruntukan berpotensi menurunkan standar kebersihan dan berdampak pada kualitas bahan pangan yang diantarkan kepada para penerima manfaat.
BGN juga menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran. Bagi SPPG yang masih menggunakan mobil operasional untuk keperluan belanja, operasionalnya akan dihentikan sementara hingga dilakukan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut.
Nanik menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan higienitas kendaraan operasional agar bahan pangan tetap aman selama proses distribusi. Ia juga mengingatkan agar kepala SPPG tidak ragu menolak permintaan mitra yang tidak sesuai aturan.
“Kalau mitra memaksa untuk memakai mobil operasional SPPG untuk berbelanja atau urusan lain yang tidak berkaitan dengan distribusi MBG, kepala SPPG harus menolak dengan tegas. Saat berbelanja, pihak mitra atau pemasok yang harus mengupayakan kendaraan sendiri untuk mengangkut bahan pangan ke SPPG,” tegasnya.
Dalam memastikan kualitas bahan baku, BGN telah menetapkan mekanisme pengawasan berlapis di setiap SPPG. Setelah bahan pangan tiba di lokasi, pengawas gizi, pengawas keuangan, dan asisten lapangan wajib melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi, kualitas, kesegaran, serta kesesuaian bahan pangan dengan menu yang telah ditetapkan.
Pengawas keuangan bertugas memastikan harga sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan tidak terjadi praktik mark-up. Sementara itu, asisten lapangan melakukan penimbangan dan pemeriksaan volume bahan pangan untuk menjamin kesesuaian kuantitas dengan kebutuhan distribusi.
“Kalau anda menemukan bahan baku sudah tidak layak, apalagi busuk, dan harganya di-mark up, jangan terima. Anda harus tegas, kembalikan kepada pemasok, dan minta yang baru,” ujarnya.
Penegasan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam memperkuat tata kelola Program MBG, mulai dari pengadaan bahan, pengolahan, hingga distribusi ke penerima manfaat. Dengan disiplin dan ketegasan para pengelola dapur MBG, kualitas dan keamanan pangan diharapkan tetap terjaga secara konsisten.
Melalui pengawasan yang ketat dan kepatuhan terhadap standar operasional, pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memenuhi prinsip keamanan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaannya.
