Oleh: Sjaichul Anwari )*
Listrik telah menjadi kebutuhan mendasar yang menentukan produktivitas masyarakat, keberlangsungan industri, dan kualitas pelayanan publik. Karena itu, keandalan pasokan listrik tidak cukup diukur dari besarnya kapasitas pembangkit, tetapi juga dari kemampuan sistem menjaga layanan tetap stabil, merespons gangguan dengan cepat, dan memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat.
Evaluasi terhadap layanan kelistrikan menjadi penting ketika pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan meningkatnya konsumsi listrik. Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat transformasi PT PLN (Persero), memperbaiki efisiensi, serta mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) menunjukkan bahwa pembenahan sektor kelistrikan akan dilakukan secara menyeluruh.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengatakan Presiden Prabowo meminta percepatan transformasi PLN agar perusahaan tersebut bekerja lebih baik, cepat, dan tanggap. Ia menjelaskan bahwa evaluasi juga diarahkan pada model bisnis PLN untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sekaligus mengurangi beban subsidi pemerintah.
Arahan tersebut memperlihatkan bahwa transformasi kelistrikan tidak cukup dilakukan melalui penambahan infrastruktur fisik. Pembenahan tata kelola, efektivitas operasional, perencanaan investasi, dan kemampuan merespons kebutuhan pelanggan harus berjalan beriringan agar penguatan sistem menghasilkan manfaat nyata.
Salah satu ukuran keberhasilan transformasi itu ialah kemampuan PLN menjaga kualitas pelayanan ketika permintaan listrik meningkat. Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar, menjelaskan pertumbuhan ekonomi mendorong kenaikan kebutuhan listrik sehingga harus diimbangi dengan peningkatan keandalan dan pemeliharaan infrastruktur kelistrikan.
Gangguan pasokan di sejumlah wilayah menjadi pengingat bahwa sistem kelistrikan membutuhkan kesiapan teknis yang konsisten. Pemulihan layanan, pemeriksaan penyebab gangguan, komunikasi yang jelas kepada pelanggan, serta evaluasi kompensasi sesuai ketentuan perlu menjadi bagian dari standar pelayanan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Di sisi lain, transformasi juga membutuhkan sumber energi yang lebih beragam. Program pembangunan PLTS 100 GWp menjadi salah satu langkah untuk memperluas pemanfaatan energi terbarukan, memperkuat kemandirian energi, dan mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil.
Pengembangan energi surya memiliki peluang besar karena Indonesia memperoleh paparan sinar matahari sepanjang tahun. Namun, pencapaian target kapasitas tersebut memerlukan perencanaan lokasi, kesiapan jaringan transmisi dan distribusi, sistem penyimpanan energi, serta pengelolaan pasokan yang mampu menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan listrik.
Transformasi energi juga harus mempertimbangkan keterjangkauan biaya bagi masyarakat. Efisiensi pembangkitan dan distribusi perlu diterjemahkan menjadi manfaat bagi pelanggan, sementara kebijakan subsidi harus dirancang secara tepat agar kelompok yang membutuhkan tetap terlindungi tanpa menghambat kesehatan keuangan sektor ketenagalistrikan.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menekankan perlunya perbaikan layanan kelistrikan setelah munculnya gangguan pasokan di sejumlah daerah. Seusai melaporkan persoalan tersebut kepada Presiden pada 14 Oktober 2026, Bahlil menyampaikan bahwa pembenahan perlu dilakukan lebih intensif pada tingkat implementasi yang menjadi tanggung jawab PLN.
Bahlil juga menjelaskan bahwa gangguan listrik di Batam antara lain berkaitan dengan jaringan yang terdampak petir dan persoalan teknis lainnya. Penjelasan ini menegaskan pentingnya pemeliharaan preventif, kesiapan menghadapi cuaca ekstrem, serta evaluasi teknis yang mampu mencegah gangguan serupa berulang.
Pembenahan tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah, PLN, dan pemangku kepentingan lainnya. Evaluasi tidak semestinya berhenti pada identifikasi penyebab gangguan, melainkan diteruskan menjadi rencana perbaikan yang terukur, memiliki target waktu, dan dapat dipantau hasilnya oleh masyarakat.
Keberhasilan transformasi juga perlu dilihat dari pemerataan akses listrik. Wilayah terpencil dan kepulauan menghadapi tantangan berbeda dibandingkan pusat industri atau perkotaan, sehingga pendekatan penyediaan energi perlu disesuaikan dengan kondisi geografis, kebutuhan warga, serta kemampuan infrastruktur setempat.
Pada saat yang sama, pengembangan energi terbarukan harus berjalan seiring dengan kesiapan sistem kelistrikan nasional. Investasi pada jaringan, teknologi pengendalian, dan penyimpanan energi diperlukan agar peningkatan kapasitas PLTS tidak hanya tercatat sebagai pencapaian pembangunan, tetapi benar-benar mendukung pasokan yang stabil dan berkelanjutan.
Transformasi PLN dan percepatan energi surya karena itu perlu ditempatkan sebagai dua agenda yang saling melengkapi. Sistem yang efisien membutuhkan tata kelola yang sehat, sedangkan transisi energi membutuhkan infrastruktur yang mampu mengintegrasikan sumber energi baru tanpa mengorbankan keandalan pelayanan.
Arahan Presiden Prabowo memberikan momentum bagi evaluasi sektor kelistrikan untuk bergerak menuju perubahan yang lebih terukur. Ukuran keberhasilannya bukan semata-mata besarnya investasi atau kapasitas pembangkit yang dibangun, melainkan listrik yang semakin andal, gangguan yang semakin terkendali, layanan yang semakin responsif, dan akses yang semakin merata.
Dari evaluasi menuju transformasi, pekerjaan utama pemerintah dan PLN adalah memastikan setiap kebijakan menghasilkan perbaikan yang dirasakan masyarakat. Listrik yang kuat dan bisa diandalkan bukan hanya fondasi pertumbuhan ekonomi, melainkan juga prasyarat bagi pelayanan publik, kegiatan usaha, dan peningkatan kesejahteraan di seluruh Indonesia.
)* Pengamat Energi
