Oleh: Sjaichul Anwari)*
Ketidakpastian global yang dipicu oleh konflik geopolitik dan fluktuasi harga energi telah memberikan tekanan serius terhadap banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam situasi ini, pengelolaan konsumsi energi menjadi isu krusial yang tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek stabilitas nasional.
Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber energi tertentu tanpa diimbangi pola konsumsi yang bijak berpotensi memperbesar risiko krisis di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah menginginkan adanya kesadaran kolektif dalam menggunakan energi secara efisien sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan bangsa.
Bijak dalam mengonsumsi energi bukan sekadar pilihan individual, melainkan tanggung jawab bersama yang berdampak luas. Langkah sederhana seperti penghematan listrik hingga pemanfaatan energi terbarukan dapat menjadi fondasi penting dalam menciptakan stabilitas nasional yang berkelanjutan.
Seperti yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bahwa perilaku konsumsi energi diperlukan agar distribusi BBM tetap adil dan merata. Ia pun atas nama pemerintah mengimbau masyarakat bisa menggunakan BBM secara bijak dan sesuai kebutuhan, termasuk mengisi bahan bakar secara wajar hingga kapasitas tangka penuh. Imbauan yang disampaikan menjadi bagian dari kebijakan Transformasi Budaya Kerja dan Gerakan Hemat Energi yang diluncurkan pemerintah sebagai langkah mitigasi menghadapi dinamika global.
Selain mengimbau masyarakat, pemerintah juga memberlakukan pengaturan pembelian BBM menggunakan aplikasi MyPertamina. Sistem itu membatasi pembelian BBM hingga 50 liter per kendaraan per hari atau setara dengan pengisian tangka penuh bagi kendaraan umum maupun logistik. Masyarakat dan pelaku usaha tetap diminta untuk produktif meski adanya efisiensi energi di tengah kondisi global yang tidak menentu.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, tetap memastikan pemerintah menjamin ketersediaan energi nasional. Ia menegaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto tidak ada penyesuaian harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi.
Di samping mengatur konsumsi BBM, pemerintah juga sedang mempercepat implementasi program B50, yakni pencampuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit (CPO) dengan 50 persen solar. Bahlil mengatakan, program ini mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Menurut Bahli, program B50 akan mendorong Indonesia menuju swasembada energi, bahkan berpotensi menciptakan surplus solar seiring peningkatan kapasitas kilang domestik. Dengan ini, Indonesia pun bisa mengurangi ketergantungan terhadap produksi energi dari luar.
Imbauan penggunaan BBM secara bijak ini didukung oleh berbagai kalangan termasuk akademisi. Ketua Research Group on Energy Security for Sustainable Development Universitas Indonesia (RESSED UI) Ali Ahmudi menilai gerakan untuk menghemat BBM memang perlu dilakukan pemerintah. Ia mengatakan, selain kebijakan hemat energi ini, rencana jangka panjang juga mesti disusun. Ia pun mendukung percepatan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) seperti B50 hingga penggunaan etanol sebagai bahan bakar. Menurutnya, EBT bisa menjadi kebijakan jangka panjang sambil membangun budaya hemat energi yang baru digalakkan pemerintah. Meskipun budaya hemat energi itu sudah ada, namun tetap perlu didorong agar menjadi kebiasaan.
Upaya pemerintah dalam mendorong efisiensi energi menunjukkan bahwa stabilitas nasional tidak hanya ditentukan oleh kebijakan makro, tetapi juga oleh perilaku sehari-hari masyarakat. Kesadaran kolektif ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan ketersediaannya.
Kebijakan pengaturan distribusi energi, termasuk melalui digitalisasi seperti MyPertamina, mencerminkan langkah adaptif menghadapi tantangan global yang dinamis. Meski demikian, keberhasilannya sangat bergantung pada kedisiplinan dan partisipasi aktif masyarakat dalam mematuhinya.
Langkah pembatasan konsumsi BBM sejatinya bukan untuk membatasi aktivitas, melainkan untuk memastikan distribusi yang lebih adil dan tepat sasaran. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat tetap dapat mengakses energi secara merata tanpa menimbulkan tekanan berlebih pada pasokan nasional.
Di sisi lain, percepatan implementasi program B50 menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah menuju kemandirian energi. Program ini tidak hanya berpotensi mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi berbasis sumber daya domestik. Dukungan dari kalangan akademisi menunjukkan bahwa kebijakan hemat energi memiliki landasan rasional dan strategis. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan kajian ilmiah akan memperkuat arah pembangunan energi yang lebih berkelanjutan.
Selain itu, pengembangan energi baru terbarukan perlu terus dipacu sebagai solusi jangka panjang. Inovasi dan investasi di sektor ini akan menjadi kunci dalam menjawab tantangan energi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Lebih dari sekadar program pemerintah, budaya hemat energi harus tumbuh menjadi kebiasaan sosial yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan pola pikir ini menjadi faktor penentu keberhasilan dalam menghadapi dinamika energi global yang tidak menentu.
Pada akhirnya, bijak dalam mengonsumsi energi adalah tanggung jawab bersama yang berdampak luas bagi masa depan bangsa. Dengan komitmen kolektif, Indonesia tidak hanya mampu menjaga stabilitas nasional, tetapi juga melangkah menuju kemandirian energi yang berkelanjutan.
)* Pengamat Energi Terbarukan
