Oleh: Surya Andika)*
Di tengah semarak peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, sebuah fenomena unik mencuat yakni maraknya pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece. Sebagian masyarakat mengangkatnya sebagai simbol kritik sosial, sindiran terhadap pemerintahan, atau bentuk kegelisahan atas ketidakadilan. Namun, realitasnya adalah bahwa bendera fiksi seperti ini yang tidak mencerminkan semangat dan sejarah bangsa namun justru mengancam nuansa sakral patriotisme dan tumbuhnya kesadaran kebangsaan.
Menggunakan atau mengagungkan bendera bajak laut dalam kehidupan sehari-hari sejatinya tidak mencerminkan jiwa patriotisme bangsa. Tak hanya itu, tetapi juga berisiko menurunkan kesadaran nasional di tengah generasi penerus bangsa. Meskipun demikian, di balik tampilannya yang dianggap keren, estetik, atau “rebel”, simbol ini sesungguhnya memiliki sejarah kelam yang sarat kekerasan, kejahatan, dan pelanggaran hukum.
Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, M. Shadiq Pasadigoe, mengatakan bahwa penggunaan simbol bajak laut sebagai ‘diganti’ atau bahkan disandingkan dengan Merah Putih merupakan ekspresi politik yang salah alamat. Ia menegaskan jika ingin mengkritik kebijakan pemerintah, salurkan lewat kanal yang sah. Jangan pernah mengganti Merah Putih dengan simbol fiktif. Ini bukan pelanggaran etika, tapi juga bentuk pelupaan sejarah.
Selain itu, Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) Dr. TB Hasanuddin, menyatakan dengan tegas bahwa pengibaran bendera fiksi pada tanggal 17 Agustus pada hari di mana Merah Putih diwajibkan dikibarkan adalah tidak hanya tidak etis, tetapi juga menyinggung kewibawaan dan makna dari Bendera Negara. Pandangan ini sejalan dengan semangat pemerintah yang berupaya menjaga posisi Merah Putih sebagai simbol formal negara, sebagaimana diatur dalam UU No. 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Hal ini memberikan isyarat kuat bahwa penghormatan terhadap simbol negara bukan hanya soal legalitas, tetapi juga soal menjaga nilai luhur pengorbanan dan semangat proklamasi yang telah diwariskan generasi masa lalu
Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat luas untuk menjaga agar simbol seperti bendera bajak laut tidak menggantikan, atau bahkan hanya menandingi, lambang resmi negara dalam makna dan wibawa. Bukan berarti menolak kritik justru sebaliknya. Kritik jika dilakukan dengan saluran yang sah dan kontekstual adalah bagian penting dari demokrasi. Namun, nilai-nilai kemerdekaan, patriotisme, dan penghormatan atas sejarah pahit perjuangan bangsa harus tetap dijaga agar tidak tergerus oleh tren yang bisa mengendurkan ikatan simbolik kolektif.
Sosiolog dari Universitas Indonesia, Dr. Paulus Wirutomo, mengatakan bahwa identitas kultural terbentuk dari simbol-simbol yang dijadikan rujukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika simbol kekerasan dinormalisasi dan dipuja, hal itu berpotensi menciptakan krisis identitas pada generasi muda. Maka dari itu, pendidikan formal dan non-formal memiliki peran penting dalam menyaring simbol yang masuk ke dalam budaya masyarakat.
Sekolah harus mulai menyisipkan literasi simbol dan sejarah dalam kurikulum, terutama yang berkaitan dengan simbol nasional dan tantangan globalisasi. Media sosial juga tak kalah penting untuk mengambil peran tersebut. Konten kreator, influencer, dan media massa seharusnya ikut mengambil peran dalam menyuarakan kebanggaan terhadap simbol nasional dan mengingatkan bahaya penggunaan simbol yang menyimpang. Bukan dengan melarang secara keras, tetapi dengan pendekatan edukatif yang mengedepankan konteks sejarah dan nilai.
Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, saat peluncuran Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025, menekankan peran bahasa (dan simbol kebangsaan) sebagai pilar jati diri bangsa dan landasan dalam ruang publik. Identitas bangsa terbentuk dari simbol yang telah dijaga, ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keunikan dan kedaulatan simbol kebangsaan.
Simbol bangsa seperti Bendera Merah Putih dan Garuda Pancasila bukan hanya identitas visual, melainkan lambang perjuangan, pengorbanan, dan cita-cita luhur bangsa. Bendera Merah Putih, misalnya, dikibarkan dengan penuh semangat pada 17 Agustus 1945 sebagai tanda kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Presiden Soekarno pernah mengatakan, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.”
Menghormati jasa pahlawan berarti juga menghargai simbol-simbol yang mereka perjuangkan. Mengganti atau menyamakan simbol nasional dengan lambang bajak laut sama saja dengan merendahkan makna perjuangan kemerdekaan itu sendiri. Lebih dari sekadar pelanggaran estetika, itu adalah bentuk pengaburan identitas dan nilai-nilai luhur bangsa.
Simbol-simbol tersebut dapat menjadi kebanggaan yang bisa menginspirasi dan membakar semangat nasionalisme. Semua simbol-simbol negara Indonesia lahir dari semangat perjuangan dan pengorbanan. Dalam konteks kekinian, nasionalisme tidak harus kaku atau usang. Nasionalisme bisa diwujudkan dalam bentuk bangga menggunakan produk lokal, menghargai sejarah bangsa, aktif dalam kegiatan sosial, dan tentu saja menjaga integritas simbol-simbol nasional dari penyalahgunaan atau degradasi makna.
Sekilas, memang bendera bajak laut mungkin terlihat keren dalam budaya pop, tetapi di baliknya tersimpan sejarah kekerasan, anarkisme, dan pelanggaran hukum. Menggunakannya sebagai identitas di lingkungan masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai Pancasila dan kemanusiaan sejati, adalah tindakan yang tidak selaras dengan semangat patriotisme bangsa. Sudah saatnya masyarakat, terutama generasi muda, lebih selektif dalam memilih simbol yang mereka gunakan.
Jangan biarkan simbol kekerasan merusak kesadaran nasional. Bendera bajak laut bukanlah simbol kebebasan, melainkan simbol kelam masa lalu. Mari tegakkan dan banggakan simbol-simbol yang benar-benar mencerminkan jiwa dan perjuangan bangsa Indonesia.
)*Penulis merupakan Pengamat Sosial Kemasyarakatan
